Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77

BERITAINDONESIA, Juni 2010 19BERITA UTAMAmisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kinerja lembagalembaga tersebut kenyataannya dirasakantidak seindependen sebagaimana yangdikehendaki ketika mendirikannya.Khusus dalam kaitannya dengan korupsi, struktur dan paham masyarakatyang feodalistik itu bahkan diyakinimerupakan salah satu sumber berkembangnya sikap dan perilaku koruptif diIndonesia sekarang ini. Karena, dalammasyarakat yang masih menerapkanfeodalisme, warga yang termasuk dalamkelompok itu memiliki keistimewaan.Keistimewaan itu biasanya terekspresimelalui penyalahgunaan wewenang yangsalah satunya adalah memanfaatkankedudukan atau jabatannya untuk mengambil uang negara untuk dirinya sendiriatau kelompoknya, dengan cara melanggar aturan yang lazim disebut dengantindak korupsi.Mengutip sejarawan Sartono Kartodirdjo mengenai mengapa korupsi bisamenguat di negeri ini, Pemimpin UmumHarian Kompas Jakob Oetama dalamdialog publik bertema “Transisi MenujuDemokrasi dan Peran Pendidikan Kewargaan” di Kolose Kanisius, Jakarta, Minggu(9/5/2010), misalnya mengatakan, bahwasumbernya adalah struktur dan pahammasyarakat Indonesia yang feodalistik.Dia mengakui, bangsa Indonesia memang kini dalam proses transformasi dari otokrasi ke demokrasi. Secara formal,juga berdasarkan perundang-undangan,demokratisasi memang terjadi di negeriini bahkan sampai ke daerah. Namun,demokratisasi yang terwujud dalampemilu kepala daerah secara langsung ternyata belum bisa menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan rakyat.Begitu parahnya perilaku koruptif dinegeri ini, sehingga perilaku buruk inisempat dianggap sebagian orang sudahmenjadi tradisi yang mengakar dalambudaya masyarakat. Artinya, korupsitelah menjadi sistem yang mau tidak mauharus diterima masyarakat.Thamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia misalnya, menyebutkan, budaya sisa zaman kerajaan yangtidak memisahkan antara kepemilikanpribadi dan milik negara masih merasukdalam budaya masyarakat sekarang.“Para pejabat merasa aset negara adalahmilik pribadi, dan masyarakat memaklumi itu semua. Ditambah lagi denganbudaya memberikan upeti untuk mendapatkan posisi tertentu yang suburdilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Ini masih merasuk dalam sistembudaya masyarakat,” ujarnya, 10 April2010.Dalam bahasa yang berbeda, MochtarLubis dalam buku “Manusia IndonesiaKini ala Mochtar Lubis” yang ditulis olehAmarilldo, sebuah buku yang diangkatdari ceramah Mochtar Lubis di InstitutKesenian Jakarta (IKJ) pada tanggal 6April 1977, juga menyebutkan, salah satuciri manusia Indonesia adalah munafikatau hipokritis. Dalam ciri ini dijelaskan,bahwa kemunafikan merupakan sifatmanusia Indonesia. Sebagai contoh,pidato-pidato tentang kebajikan dankebijaksanaan ada di mana-mana, diucapkan dan didengarkan, namun korupsi masih saja merajalela.Dari berbagai pendapat itu, ditarikkesimpulan, bahwa korupsi yang mengakar dalam budaya masyarakat diperkirakan tidak lepas dari konsep feodalisme yang sudah tertanam di kehidupanmasyarakat Nusantara jauh sebelumnya.Dimana, seorang penguasa harus dapatmelindungi kehidupan rakyatnya, dansebagai balasannya, rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasaperlindungannya.Seperti dikemukakan para sejarawan,Dua Pimpinan KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah menjadi korban pelemahan KPK.foto: ist