Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77
P. 21
BERITAINDONESIA, Juni 2010 21BERITA UTAMAberupa operasi besar untuk mengamputasi kanker korupsi di level elite. Jika gagallagi, kita akan terseok-seok lagi dan mulaidari bawah. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU TindakPidana Korupsi yang telah diamandemenberkali-kali, serta PPATK seharusnya bisadioptimalkan sebagai penguatan bidangregulasi dan institutional building untukmelawan korupsi.Indikasi kritis yang dia maksud adalahkasus korupsi sudah menyentuh levelkekuasaan tertinggi seperti calon presidenmaupun presiden terpilih. Menghadapiitu, Denny Indrayana ketika itu mempertanyakan apakah bisa diyakini bahwapisau bedah operasi hukum cukup tajamuntuk mengamputasi korupsi elite?Menanggapi kegesitan KPK dalammelangkah, Denny ketika itu mengatakan,dirinya masih menaruh harapan kepadaKPK dengan catatan yakni, penegakhukum yang lain secara independen ikutmengambil langkah proaktif. Sinergis itumenurutnya penting karena karakterpenegakan hukum Indonesia masih feodal. Hukum kita tidak bisa menyentuhpara elit karena adanya budaya ewuhpakewuh hingga menimbulkan praktiktebang pilih. Misalnya, kejaksaan dankepolisian yang secara struktur berada dibawah koordinasi presiden, akan sulitmelakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan imparsial kepada presiden dan orang di sekelilingnya.Pendapat yang lebih keras dari beberapa pihak lainnya bahkan menduga,pemerintah tampaknya hanya getol mendorong pembongkaran korupsi yang dilakukan oleh pihak di luar lingkungannya.Sebaliknya, demi mempertahankan kekuasaan, pemerintah, baik pusat maupundaerah tampaknya terus berusaha kerasmenghambat upaya pemberantasan korupsi yang menyangkut kelompoknya.Indikasinya, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), lembaga independen yangsengaja dibentuk untuk memberantaskorupsi sering terasa tidak lagi bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Mereka sering lamban bertindak dalam kasustertentu yang terkait dengan kelompokpenguasa. Sebaliknya, tampak agresif jikamenyangkut tersangka di luar kelompokpemerintah yang sedang berkuasa. Haltersebut diduga karena beberapa oknumpejabat KPK itu juga telah terjerat dalam“rangkulan” ketat kultur feodal dimaksud.Sehingga, secara kelembagaan, KPK punsusah bergerak melepaskan diri.Ketua Komisi Yudisial, Busro Muqoddas secara tidak langsung mendukungpendapat tersebut di atas. Dalam makalahnya yang disampaikan dalam Lokakarya Komisi Pemberantasan Korupsi danKomisi Yudisial pada 5 Maret 2009menyebutkan, budaya feodalisme dalamjajaran struktur politik dan birokrasi modern masih menjadi faktor penyuburkorupsi. Mentalitas kepatuhan ‘klienhal tersebut sebanyak 25 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalamAliansi Masyarakat Sipil dalam pernyataan persnya 24 Mei 2010 menolakmasuknya parpol ke dalam penyelenggara pemilu, seperti tertuang dalam drafrevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun2007 tentang Penyelenggara Pemilu.Dalam draf tersebut disebutkan, syaratcalon anggota KPU dan Badan PengawasPemilu tidak boleh berasal dari partaipolitik.Terkait kultur feodalisme sebagaimana diuraikan di atas, jika kader partaipolitik benar-benar bisa masuk ke KPU,maka akan lengkaplah sudah kebobrokanpelaksanaan demokrasi di negeri ini.Sebab, kultur feodalisme yang diyakinimasih sangat melekat dalam watakmasyarakat Indonesia pun seakan makindisahkan dengan diizinkannya politisiparpol masuk ke KPU.Menyadari bahaya laten dari kulturfeodalisme ini, maka langkah yang harusdiupayakan sebenarnya adalah bagaimana menyingkirkan feodalisme darikultur Indonesia. Caranya barangkalidengan mempersempit ruang gerakpelaku feodalisme serta memberikanpendidikan antifeodalisme. Contohnyaadalah seperti diperjuangkan oleh LSMdi atas, yakni melarang partai politikmemasuki lembaga independen. Sementara langkah melalui pendidikan antifeodalisme, seharusnya dilakukan tidakKetua KPU Abdul Hafidz Azhary menyerahkan SK-KPU tentang penetapan hasil penghitungansuara pilpres 2009 kepada pasangan SBY-Boediono (25/7/2009).hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat dan keluarga. TIM BIBusyro Muqodasfoto: presidensby.info
