Page 32 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77
P. 32
32 BERITAINDONESIA, Juni 2010 foto: dokBERITA EKONOMIPengutang TerbesarSepanjang SejarahAda predikat baru untuk pemerintahan saat ini, yaknipengutang terbesar sepanjang sejarah RI.enurut data Dirjen PengelolaanUtang Depkeu, utang RepublikIndonesia (RI) pada tahun1998 sebesar 238 trilyun rupiah. Kemudian pada tahun 2000, pinjaman untuk BLBI membuat utang RIbengkak menjadi 1234 trilyun rupiah.Sedangkan tahun 2004, utang RI sebesar1300 trilyun dan pada Maret 2009 menjadi Rp 1.700 trilyun.Data itu mengartikan bahwa utang RIselama tahun 2000-2004 bertambah 66trilyun, sedangkan tahun 2004-2009bertambah 400 trilyun. Jika dibandingkan dengan utang RI tahun 1998 yangsebesar 238 trilyun, maka utang RI Maret2009, 7 kali lipat lebih besar dari utangRI selama Orde Baru. Bahkan kalau yangdilihat cuma yang diutang selama 5 tahunterakhir, yakni tahun 2004-2009 yang400 trilyun saja, itu pun masih lebih besardari utang selama 32 tahun Orde Baruyang cuma 238 trilyun.Itu artinya, utang RI selama lima tahunterakhir merupakan utang terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dan jika yangdilihat per periodik masa pemerintahansetiap presiden (kecuali masa krisisekonomi tahun 1998-2000), utang yangdibuat pada masa pemerintahan PresidenSBY tetap yang terbesar.Masih menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, nilai utang pemerintah yang jatuhtempo pada tahun 2010 mencapai Rp 116triliun. Jumlah itu meningkat tajam jikadibandingkan jumlah utang jatuh tempopada tahun 2009 yang hanya Rp 29 triliun.Menurut data tersebut, puncak tingginya utang jatuh tempo pemerintah Indonesia akan terjadi pada tahun 2033. Padatahun tersebut, jumlah utang jatuh tempomencapai Rp 129 triliun. Dari jumlahtersebut, sebesar Rp 127 triliun berasaldari surat utang eks BLBI.Data ini barangkali sangat kontradiktifdengan pengertian masyarakat awamselama 5 tahun ini. Selama ini, pemerintah dengan bangga selalu menyebuttarget rasio utang pemerintah terhadapproduk domestik bruto (PDB) terusditurunkan. Seperti dikatakan WakilMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuo di Jakarta, 22Januari 2010 lalu misalnya, target rasioutang terhadap PDB yang 30 persen padatahun 2009 akan terus diturunkan menjadi 24 persen pada tahun 2014. Ituartinya, ketergantungan Indonesia terhadap utang dalam membiayai AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)akan semakin kecil. Menurut Lukita,penurunan rasio utang tersebut sudahmemperhitungkan kenaikan defisit padaAPBN setiap tahunnya.Dalam pengertian masyarakat awam,penurunan ketergantungan itu barangkalidianggap karena pemerintah telah berhailmeningkatkan PDB sekaligus tidak menambah utang baru lagi. Namun kenyataannya,utang yang dibuat pemerintahan sekarangmalah yang terbesar dari utang yang pernahdibuat pemerintahan sebelumnya.Menanggapi pernyataan seperti itu,pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Revrisond Baswir pernah mengatakan, masalah utang hendaknya tidakdireduksi menjadi masalah keuangan danmanajemen. Utang menurut Revrisond,adalah masalah sosial politik. Makapernyataan yang berulang-ulang bahwarasio utang terhadap PDB turun menurutnya menunjukkan bahwa tim ekonomipemerintah malas mencari solusi menyeluruh atas masalah utang.Di samping itu, banyak juga masyarakatyang baru sadar bahwa selama ini ternyatadininabobokan pemerintah dengan penjelasannya yang selalu mengatakan kalauekonomi Indonesia stabil. Ekonomi Indonesia memang boleh benar stabil, tapiternyata kestabilan itu berasal dari utang.BLT yang dibagi-bagikan selama ini dangaji ke-13 PNS ternyata semuanya dibayardari utang.Dengan keterbukaan informasi ini,masyarakat baru menyadari bahwa selama ini APBN selalu defisit, sehingga untukmenutupi kekurangan pembiayaan anggaran belanja negara pemerintah belumbisa melepaskan diri dari utang. Yangmenjadi pertanyaan sekarang, jika memang masih mengandalkan utang untukmenutupi defisit APBN, kenapa harusmembuat program seperti BLT dan gajike-13 untuk PNS yang memboroskankeuangan negara.Melihat kenyataan utang Indonesia ini,Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan jadi bertanggapan negatif atas perpindahan mantan Menkeu Sri Mulyani.ICW menduga bahwa kepindahan SriMulyani menjadi Direktur PelaksanaBank Dunia karena terkait status Indonesia sebagai salah satu negara pengutangterbesar ini.Melihat besarnya utang yang akhirnyaharus dibayar seluruh rakyat ini, kini rasapesimisme wajar merundung masyarakat.Karena kesejahteraan yang diimpikanselama ini ternyata semakin susah direngkuh. Jika harus memberi saran kepadapemerintah, diharapkan pemerintah tidaklagi mewariskan utang kepada generasipenerus. Untuk menanggulangi defisitAPBN, pemerintah juga seharusnyajangan lagi mengandalkan utang, tapimembereskan kebocoran keuangan negara yang dirampok para koruptor. BS, SITMBEBAN RAKYAT: BLT yang dibagikan dan gaji ke-13 PNS, semuanya dibayar dari utang
