Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77

28 BERITAINDONESIA, Juni 2010 ilustrasi: sonny pBERITA NASIONALBuruknya Birokrasi KitaKerja yang lamban, kaku, tertutup, dan koruptif masihmelingkupi birokrasi di Indonesia.ersoalan birokrasi di Indonesiasekarang ini ibarat gajah di pelupuk mata yang tidak kelihatan.Karena saking kusutnya, bangsaini sendiri tidak bisa lagi mengenal,sebelum orang lain mengingatkannya.Hasil survei Political and Economic RiskConsultancy (PERC) baru-baru ini yangmenyebut kinerja birokrasi Indonesiamerupakan yang terburuk kedua di Asiasetelah India, adalah salah satu contohnya.Buruknya pelayanan birokrasi ini sesungguhnya sudah merupakan penyakitmenahun di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, berulangkali pemantauinternasional menobatkan negeriini dengan prestasi buruk, namunkinerja aparatur penyelenggaranegara itu bergeming sedikit pun.Tidak hanya uang negara yanghabis untuk membayar upah parapegawai negara itu, harga diri Indonesia juga tercoreng di matadunia karena ulah para birokratyang tak becus itu.Permasalahan birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas darirendahnya kualitas SDM aparatbirokrasi; semangat kerja dankesadaran atas tugas dan tanggungjawab yang rendah; kurangnyapemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya; lemahnya fungsi koordinasi; organisasi birokrasi yang sangat gemuk; masihtingginya budaya korupsi; dan pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan publik.Sedikit kilas balik birokrasi Indonesia.Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit misalnya, sudah dikenal konsepbirokrasi serta pembagian tugas. Namundemikian, raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan.Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, seseorang dapat menduduki jabatanpegawai pemerintahan Hindia Belandaharus menjalani magang (pengabdianyang belum digaji) kepada seorang priyayiatasan/pejabat. Dari magang tersebutterjadi hubungan patron-klien, di manapara pemagang akan sabar menunggusampai diangkat sebagai pegawai, bilaperlu mereka akan menjilat, cari muka,dan sebagainya.Dalam masyarakat yang modern, yakniIndonesia pasca proklamasi, birokrasimenjadi suatu organisasi atau institusiyang penting. Penting karena secaraumum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga yang paling pentinguntuk membentuk negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat).Selanjutnya era Orde Baru, birokrasimemainkan peranan yang sangat sentral.Karena dominannya peran birokrasi,maka partisipasi masyarakat terasakurang berakar atau menjadi “pelengkap”saja. Akibatnya, segala sesuatu saat ituterkesan lamban, kaku, dan tertutup.Di era reformasi, demokrasi yangmerupakan bentuk pemerintahanbirokrasi yang paling efisien di Asia.Kemudian berturut-turut di bawahnya,Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan,Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan India (9,41).Kegagalan tersebut menurut PERC,selain Indonesia belum bisa meningkatkan efisiensi birokrasi, juga kegagalanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dalam menggulirkan reformasibirokrasi yang harus dibayar mahaldengan pengunduran diri Menkeu SriMulyani Indrawati.Menanggapi predikat tersebut pemerintah sendiri mengakui telah gagal mereformasi birokrasi. Bahkan, MenteriDalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan pemangkasan birokrasi danrevisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.Dari segi ekonomi, pengamat ilmuadministrasi negara yang juga gurubesar FISIP UI Eko Prasodjo sepertidilaporkan harian Media Indonesia(10/6/2010) memperkirakan, Indonesia mengalami kerugian sekitar30% dari APBN dan APBD setiaptahun akibat buruknya manajemenbirokrasi. Dia mengaku tidak heranpada hasil survei PERC tersebut.Pendapat lebih tegas disampaikanKetua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurutnya, semua presiden Indonesia gagal mereformasibirokrasi. “Semua presiden gagalmenepati janjinya dalam memperbaiki birokrasi,” ujarnya dalam FocusGroup Discussion (FGD) bertema UjiSahih Buku Ajar Hukum Acara di Jakarta(10/6/2010). Kegagalan tersebut menurutnya, karena instansi-instansi yang adamasih terbelenggu masa lalu.Melihat persoalan birokrasi sekarangini, maka jika birokrasi sebagai “alatpemerintah” yang bekerja untuk kepentingan rakyat berfungsi baik, birokrasiseharusnya berada dalam posisi netral.Kalaupun posisi itu tidak dapat sepenuhnya dicapai, paling tidak birokrasi semestinya mempunyai kemandirian sebagailembaga yang tetap tegak membela kepentingan umum yang lebih meningkatkandiri sebagai “abdi masyarakat”.Sejalan dengan itu, Indonesia harusmembangun birokrasinya terlebih dahulusebelum pembangunan ekonomi danpolitik, karena birokrasi merupakankekuatan utama untuk melaksanakanpembangunan lainnya. Dengan hasilsurvei PERC baru-baru ini, bangsa ini pundiharapkan bisa tersadarkan bahwapenyakit menahun itu masih ada di hadapan dan perlu pengobatan. „ HT,JK-BIyang dicita-citakan di seluruh dunia mulaitumbuh di Indonesia. Seiring dengan itu,birokrasi yang memiliki berbagai macamdasar moral di dalamnya, seperti keyakinan akan nilai dan martabat manusia,kebebasan manusia, adanya aturan hukum yang pasti, asas musyawarah, danprinsip perbaikan juga mulai tumbuh.Namun, sifat-sifat dan pemahamannegatif di zaman sebelumnya, sepertilamban, kaku, tertutup, dan koruptif masih tetap tertinggal. Buktinya, seperti disebutkan di atas, birokrasi Indonesia ditempatkan oleh survei PERC sebagai yangterburuk kedua di Asia. Indikasi buruknya birokrasi di Indonesia ini juga ditemukan IFC (International Finance Corporation), terutama dalam kemudahan berusaha seperti membuka usaha, mendaftarkan properti, mengakses pinjaman,pembayaran pajak, hingga kepatutanterhadap kontrak kerja.Menurut PERC, birokrasi di Indonesiatidak efektif, berbelit-belit, dan rawankorupsi. Secara keseluruhan, hasil surveiitu menunjukkan Singapura dan HongKong sebagai negara dengan sistemP