Page 51 - Majalah Berita Indonesia Edisi 83

BERITAINDONESIA, Maret - 10 April 2011 51foto: reproBERITA DAERAHPurwakarta Menata Pola BirokrasiSistem administratif birokrasi terdahulu akan dipertajammelalui pola kepemimpinan yang terukur dan tepat guna.iga tahun memimpin Purwakarta,H. Dedi Mulyadi SH sukses membangun infrasruktur hingga kedesa. Kini jalan hotmik, air bersih,serta listrik tidak lagi hanya dinikmatimasyarakat di kota Purwakarta tetapi jugamasyarakat desa. Atas keberhasilan itu,sang Bupati ini kini mendapat acunganjempol dari warganya, khususnya wargadesa. Pada tahun 2011 ini, bupati kreatifini kembali meluncurkan program baru,yakni melakukan perbaikan dan penataanpelayanan publik dan menggali kembalibudaya ‘Rereongan’.Usai melantik beberapa pejabat baru dilingkungan Pemkab Purwakarta beberapawaktu lalu, Dedi menjelaskan, bahwapada tahun 2011 ini ia akan mengadakanperubahan mendasar siklus manajemenpelayanan publik, yaitu dari sistem administratif ke sistem administratif adaktifdan faktual. Jadi jika dalam sistem administratif kebirokrasian terdahulu pelayananpemerintahan hanya didasarkan padaketaatan, disiplin orientasi kerja dankerapihan menyusun administrasi tanpamelihat output dan outcome dari programitu sendiri, sehingga seringkali pelayananmasyarakat tertunda karena perangkatsistem administrasi kebirokrasiannyabelum seluruh selesai, maka tahun iniakan dipertajam melalui pola kepemimpinan yang terukur dan tepat guna.“Untuk itu, peran pimpinan daerahtermasuk Bupati serta jajaran di bawahnya harus berani mengambil risiko, untukhal-hal yang dianggap di luar kebiasaandan berbeda dengan kebijakan sepertibiasanya. Karena garis birokrasi kita itu,sebenarnya tergantung dari pimpinanbirokrasinya, yaitu pimpinan daerah.Artinya, kalau pimpinan daerahnya tidakbisa melakukan hal-hal di luar kebiasantadi, maka bisa jadi staf di bawahnya puntidak bisa melakukan hal-hal yang baru,”ujar Dedi.Dedi mengatakan, setiap kebijakanyang diambil pimpinan daerah, yakni halbaru yang dianggap melenceng darikebiasaan, namun masih sesuai kebijakanyang sama, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itumenurut Dedi, sudah saatnya kebijakanyang diambil pemerintah adalah buahakibat dari respon-respon positif keinginan dan kebutuhan masyarakat yangdiayominya.Di Dinas Kesehatan misalnya, hal itumenurut Bupati bisa dicapai manakalaDinas Kesehatan dengan cepat meresponkebutuhan masyarakat dari sisi kesehatannya. Ia mengakui saat ini banyakmasyarakat mengalami tingkat penyakityang tergolong parah dan memerlukantindakan medis yang serius. Untuk itu kedepan, Dinas Kesehatan harus mampumenjawabnya.Sedangkan dalam hal peluncuran program ‘Beas Perelek’ dan ‘Rereongan’, Dedimenjelaskan bahwa respon pemerintahterhadap persoalan kemasyarakatanharus segera direvitalisasi secara kelembagaan. Selama ini respon pemerintahmengatasi permasalahan sosial, sepertimasalah gizi buruk, penanganan orangsakit dan yang lainnya menurutnya seringdilakukan atas inisiatif Bupati sendiri.Secara kelembagaan, hal itu diakuinyatidak diperbolehkan karena Bupati sudahmelangkahi tugas OPD yang bersangkutan. Tetapi jika dilakukan sesuai denganaturan yang ada, akan berakibat burukterhadap rakyat yang seharusnya secepatmungkin mendapat bantuan.Untuk itu, Dedi mengatakan perluadanya langkah kongkret dari pemerintahyang bersifat penanganan cepat danmenyeluruh tanpa keluar dari garisbirokrasi. Namun, penanganan dan langkah-langkah itu juga tidak boleh merusaktatanan budaya dan tradisi di tengahmasyarakat. Malah seharusnya pemerintah mengarahkan rakyatnya untuk menumbuhkan dan menghidupkan kembalitradisi yang bersifat sosial kemasyarakatan.Mengambil contoh dari kepemimpinanPresiden Soeharto, ketika itu pemerintahmengarahkan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya dengan budayagotong royong. Menurut Dedi, tradisiSunda pun sebenarnya telah mengajarkanitu dengan tradisi ‘Beas Perelek’, yaknitradisi mengumpulkan beras sekepalantangan (sacanggeum leungeun) setiaprumah dalam sehari, yang kemudiandikumpulkan dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk keperluan masyarakatbanyak. Hal mana dirasa cukup efektifmengatasi masalah sosial di tengahmasyarakat saat itu.Menurut Dedi, sebenarnya saat ini pun,jika‘Beas Perelek’ terus dilakukan, khususnya oleh masyarakat Purwakarta,tradisi itu akan memberikan pengaruhsignifikan mengatasi permasalahan sosial.Contohnya, Rereongan Sabatang Rokokdari setiap pegawai di lingkungan PemkabPurwakarta jika dikumpulkan ternyatatelah berhasil membangun beberaparumah warga dalam bentuk kegiatanbedah rumah.Untuk ini, Dedi telah memerintahkanASSDA 1 Bidang Pemerintahan dan KabagKesra dan dibantu para camat, mulaitanggal 10 Maret 2011 segera mensosialisasikan hal ini dengan mengumpulkanpara Kepala Desa se Purwakarta gunamenindaklanjutinya. Menurutnya, KepalaDesa harus segera merealisasikan program ini kepada warganya.Jika dalamsaatnya tidak ada kejelasan realisasi program ini, Dedi berjanji akan mengambiltindakan tegas dengan memberikansanksi kepada Desa itu, baik berupapemotongan Alokasi Dana Desa (ADD)atau pemotongan dan pemberhentianhonorarium Desa bersangkutan.Sementara itu, adapun pejabat yangdilantik di Lingkungan Pemkab Purwakarta Tanggal 08 Maret 2011lalu menurutadalah: Drs. H. Padil Karsoma, M.Si, darisebelumnya sebagai Sek. Dinkes, menjadiKabag Kesra menggantikan Drs. AndrieChaerul yang menjadi ASSDA II. Sedangkan Carma Rukhiat, S.Sos, darijabatan awal sebagai Kabid PengelolaanSampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menjadi Sek. Dinkes. KemudianAgus Sulistriyanto, S.Sos, M.Si darisebelumnya sebagai Kasi Angkutan Persampahan Bidang Pengelolaan SampahDKP menjadi Kabid Pengelolaan SampahDKP.„ BERNARDTBupati Purwakarta Dedi Mulyadi.