Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 91

52 BERITAINDONESIA, Desember 2013BERITA HUKUM ZHarapan Terakhir PublikHampir seluruh instansi bahkan lembaga peradilan tertinggisudah ternoda oleh korupsi. Harapan dan kebanggaanterakhir masyarakat cuma pada KPK.wal Oktober 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan (OTT). Akil diduga menerimasuap terkait perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebakdan Gunung Mas. Sejak penangkapanAkil, publik semakin yakin bahwa takada lagi lembaga negarayang bersih dari korupsi.Seluruh instansi bahkanlembaga peradilan tertinggisudah ternoda oleh korupsi.Dua minggu sebelumnya,KPK juga membuat kejutankarena berhasil menangkapKepala Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) Rudi Rubiandini(13/8) atas kasus suap yangdilakukan pegawai KernelOil Pte. Ltd. (PT KOPL Indonesia). KPK mengklaim operasi tangkap tangan (OTT)yang dilakukan penyidiknya merupakan tangkapan yangterbesar. Didapatkan barang buktiuang sebesar 400 ribu dolar AS ataulebih dari Rp 4 miliar. Penyidik jugamenemukan uang sebesar 290 ribudolar AS dan 127 ribu dollar Singapura. Tidak hanya itu, Presiden PartaiKeadilan Sejahtera Luthfi HasanIshaaq juga terjaring dalam OTTakhir Januari 2013 lalu. Luthfi Hasanditetapkan sebagai tersangka dalamkasus suap impor daging.Di luar hasil OTT, KPK juga menyeret koruptor-koruptor yang masukkategori high ranking profile di Indonesia. Untuk pertama kalinya, jenderalpolisi aktif diadili karena korupsipengadaan simulator berkendara diKorlantas Polri. Mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilodivonis 10 tahun dan hartanya sekitar Rp 200 miliar disita negara.Hal yang sama juga menimpaKetua Umum Partai Demokrat AnasUrbaningrum yang kini jadi tersangka. Anas diseret dalam kasus korupsiproyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, JawaBarat. Kasus ini pula yang membawamantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng meringkuk di tahanan KPK.Di tengah upaya KPK dalam memberantas korupsi, ternyata sumberdaya dan teknologi yang digunakanmasih kalah jauh dengan aparatpenegak hukum lain. Pegawai KPKkurang dari 900 orang. Di bagianpenyidikan malah hanya sekitar 150orang, terbagi atas penyidik, penuntut, dan penyelidik. Teknologi penyadapan komunikasi yang dimiliki KPKkalah canggih dari milik kepolisiandan kejaksaan.Meski demikian, KPK tetap bisa menunjukkan prestasinya. Bahkan,akhir Agustus 2013 lalu, KPK menerima penghargaan \say Award\mon Magsaysay Award Foundation,di Filipina. Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan, penghargaan inimerupakan sebuah surprise sekaligustanda bahwa KPK di mata duniainternasional punya arti luar biasaterhadap pemberantasan korupsiyang menjadi isu global selama ini.Yang terpenting bagi KPK, penghargaan ini merupakan satu prestasibagi lembaganya yang sudah mendapat pengakuan internasional.Sampai saat ini, KPK tercatat sebagai lembaga penegak hukum yangmemiliki catatan conviction rate hingga 100 persen. KPK tak pernah gagalmembawa tersangka korupsi hinggadihukum di pengadilan. Namun,catatan conviction rate hingga 100persen KPK ini belum diikuti dengankesempurnaan mereka dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Masihada kasus-kasus yang masih menjadiutang KPK.Dalam kasus suap cek perjalananterkait pemilihan DeputiGubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), KPK berhasil menyeret hampirsemua penerima suap yangmerupakan anggota DPRperiode 1999-2004. KPKjuga berhasil membuktikan mantan DGS BI Miranda Swaray Goeltom sebagai pemberi suap bersama istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) AdangDaradjatun, Nunun Nurbaeti. Namun, dari siapauang suap itu masih belum terungkap.Sedangkan pada kasuspengadaan kereta rel listrik bekas dariJepang, KPK hanya mampu menyeretmantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Soemino Eko Saputro. Kasus ini berhentipada Soemino. Di sidang, jaksa KPKberulang kali menyebut peran Menteri Perhubungan.Begitu pula dengan suap Rp 1,5miliar terkait dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi, KPK hanya mampu menyeret pejabat setingkat kepala biro, Dadong Irbarelawan sertaSekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan KawasanTransmigrasi Nyoman Suisnaya.Dalam persidangan terungkap uangsuap Rp 1,5 miliar diberikan untuktunjangan hari raya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Belum lagi kasus Century, korupsiPON Riau, korupsi Hambalang, dankasus pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. „ dhe, nirA