Page 49 - Majalah Berita Indonesia Edisi 95
P. 49
BERITAINDONESIA, Mei-Juni 2016 49YBERITA LINGKUNGANFoto: reproDiet Plastik yang TimpangKebijakan kantong plastik berbayar ingin mengajakmasyarakat untuk peduli lingkungan. Tapi kebijakan initerkesan hanya 'menyusahkan' rakyat karena tidak diikutidengan kebijakan mewajibkan produsen/perusahaanberalih ke plastik yang ramah lingkungan.erhitung sejak 21 Februari2016 bertepatan dengan HariPeduli Sampah Nasional, konsumen tempat perbelanjaan,baik pasar swalayan maupun minimarket, tidak lagi mendapatkan kantongplastik atau tas kresek untuk membawa barang belanjaan secara gratis.Pemerintah dan Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) sepakat memberlakukan penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp 200 per buahuntuk mengurangi limbah plastik.Banyak pihak mendukung programini demi menjaga dan mengurangitingkat kerusakan lingkungan yanglebih parah, mengingat konsumsikantong plastik di Indonesia tergolongtinggi, yaitu 9,8 miliar kantong plastikper tahunnya, atau nomor dua di duniasetelah Tiongkok.Dengan adanya kebijakan plastikberbayar, diharapkan ada perubahanperilaku konsumen saat berbelanja dipasar modern, misalnya membawabungkus/wadah atau tas sendiri saatberbelanja serta tidak meminta bungkus plastik secara berlebihan.Selama uji coba plastik berbayar ini,ada sejumlah catatan yang menjadiperhatian masyarakat. Pertama soalharga plastik berbayar yang dikenakanRp 200. Berdasarkan pantauan BeritaIndonesia di lapangan, orang yangakan membawa kantong/plastik sendiri dari rumah hanya yang tidakmampu, orang yang ingin berhemat,dan orang yang memang benar-benarpeduli pada lingkungan. Sedangkan,orang kaya, orang yang tidak maurepot, dan orang yang tidak ambilpusing dengan kelestarian lingkungan, merasa lebih baik beli kantongplastik seharga Rp 200 daripada repotrepot bawa kantong sendiri.Seorang ibu rumah tangga asalPondok Kelapa, Jakarta Timur, Nurlela (52 tahun), misalnya. Ia mengakusetuju dengan kebijakan pemerintahini. \katanya. Nurlela mengaku, ia sebenarnya selalu berencana ingin membawakantong sendiri setiap kali ingin berbelanja. Namun, ia selalu lupa sehinggalebih sering membeli kantong plastikdaripada membawa kantong sendiri.Begitu pula dengan Bapak Cahyo (35tahun) yang tinggal di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Menurutnya,ia lebih baik membeli kantong plastiksaat berbelanja daripada repot-repotbawa kantong sendiri dari rumah.\ repot-repot bawa kantongsendiri, belanjaan saya juga sedikit,lebih baik bayar Rp 200, simpel,\katanya.Lain halnya dengan Ibu Kika di PondokKopi, Jakarta Timur. Ia selalu membawa kantong sendiri karena tidak relamembayar plastik untuk kantongbelanjaan. \Kan lumayan. Lagian, kalau bayar200, uang kembalian belanja jadi adarecehan. Udah gitu, kadang kembaliannya malah jadi kurang,\anak itu.Boleh dibilang, kebijakan plastikberbayar ini menempatkan konsumensebagai pihak yang 'dirugikan' dan'direpotkan'. Bagi konsumen hal initidak adil sebab tidak ada kebijakanterkait dengan produsen penghasilplastik ataupun produk dengan kemasan plastik.Ketua Pengurus Harian YLKI TulusAbadi mengatakan, seharusnya produsen diwajibkan menggunakan produk/material ramah lingkungan yangterurai atau didaur ulang. Produsenjuga diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik dipasaran yang jelas-jelas merusaklingkungan. Program menarik kembalibekas kemasan atau extended producerresponsibility (EPR) itu digagas lamasejak diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentangPengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Rumah Tangga.Meski EPR wajib dilaksanakan pada2022 tapi mengapa tidak dilaksanakansejak sekarang?Hal lain yang terasa tidak adil dimata konsumen adalah uang hasilpenjualan plastik berbayar yang tidakjelas lari ke mana. \seharusnya menjadi dorongan untukprodusen, bukan malah berbisnis plastik,\Oleh sebab itu, tidak heran bila adasekelompok masyarakat yang berpikirbahwa kebijakan plastik berbayar tidakmenyelesaikan inti masalah sebenarnya. Peritel malah mendulang duit dari'berbisnis' plastik dan produsen tetapseperti biasa mengemas produk-produknya dengan plastik. Selain mengedukasi masyarakat tentang penggunaan kantong plastik tak ramah lingkungan, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan meniadakan plastik tak ramah lingkungan dengan mewajibkan perusahaan/produsen beralih ke plastik yang ramah lingkungan.Kalau kebijakan 'diet' plastik hanyadiberlakukan pada sisi konsumen saja,pemerintah terkesan pragmatis danberpihak pada kapitalis. CIDT
