Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 01
P. 45
No.1/Th.I/Juli 2005 47Tentu, jika Agusdin mempertanyakan efektifitas program tersebut bukantidak beralasan. Soalnya program inibukan pertama kali diluncurkan. Sudahdidengungkan pemerintahan HindiaBelanda yang mendirikan DepartemenPertanian. Pemerintahan PresidenSoekarno juga mencanangkan programketahanan pangan dan peningkatankesejahteraan petani. Dan pemerintahan Presiden Soeharto menempatkansektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namunorientasi perekonomian nasional yangmengejar tingkat pertumbuhan yangsetinggi-tingginya, telah menganaktirikan para petani.Agusdin berasumsi Program RPPKakan mengulang kesalahan di masa lalujika tidak memiliki dasar dan visi yangtepat, yakni menyejahterakan parapetani. Artinya, Program RPPK tetaptidak dapat menghilangkaan kemiskinan para petani. Tujuan itu tak akantercapai tanpa didahului reformasiagraria.Dua Belas PrioritasMenko Ekuni, Aburizal Bakrie yangdikutip SP (13/6), sebagai mengatakanbahwa Program RPPK (2005-2009)akan dioperasionalkan melalui 12 strategi kebijakan untuk mencapai empatprioritas sasaran produk.Prioritas tersebut mencakup: Investasi dan Pembiayaan; ManajemenPertanahan dan Tata Ruang; Pengelolaan Lingkungan dan Sumber DayaAlam; Infrastruktur Pertanian, Perikanan, dan Pedesaan; PengembanganSumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Petani-Nelayan; Riset danPengembangan Teknologi; Ketujuh,Kebijakan Perdagangan; Promosi, danPemasaran; Perpajakan dan Retribusi;Dukungan Langsung kepada Petani,Nelayan, dan Petani Hutan; KebijakanPangan. dan Agroindustri Pedesaan.Kebijakan-kebijakan ini diarahkanuntuk mengembangkan empat kategoriproduk prioritas utama RPPK. Kategoripertama, meliputi produk-produk yangmendukung ketahanan pangan, yaituberas, jagung, kedelai gula, dan sapipedaging.Kategori kedua, mencakup produkproduk yang kegiatan produksi dandistribusinya mendukung pengembangan kesempatan dan pertumbuhanusaha, yaitu CPO, udang, ikan tuna,karet, dan hutan tanaman.Kategori ketiga, mencakup produkproduk yang berorientasi ekspor. Langkah awal diarahkan untuk mengembangkan produk hortikultura, ayam,unggas, pangan olahan, kayu dan nonkayu. Kategori keempat, meliputiproduk-produk baru, seperti rumputlaut, bioenergy dan biomedicine.Nana Suparna, Ketua Ikatan Sarjana Kehutanan Indonesia, dalamwawancaranya dengan Kompas mengisyaratkan bahwa revitalisasisub-sektor kehutanan mesti dibarengi deregulasi sektor tersebut. Misalnya, penyederhanaan proses perizinan danmenghilangkan ekonomi biayatinggi yang menekan lajuindustri kehutanan. Pemerintah harus merevisi sejumlah peraturan, baik Peraturan Daerah (Perda)maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pajakdan pungutan. Demikian juga pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI) yang harus didukung oleh reformasi pajak, baik jenis, besaran, maupunmekanismenya. Untuk mempertegas ProgramRPPK, pemerintah memproyeksikanketersediaan 30 juta hektar sebagailahan abadi pertanian. Lahan itu terbagidalam 15 juta hektar lahan beririgasidan 15 juta hektar lahan kering (SP, 15/6). Selain itu pemerintah akan memperkecil luas lahan tidur dan lahanterlantar. Yang dimaksud dengan lahanabadi, lahan ini tidak bisa dikonversimenjadi lahan untuk kegiatan lain diluar pertanian. Lahan ini akan dibukadi seluruh besar; Jawa, Sumatera,Sulawesi, Kalimantan dan Papua.Keseriusan program tersebut jugadipertegas oleh Menteri Pertanian,Anton Apriyantono. Pemerintah segeramelakukan inventarisasi lahan-lahanyang akan digunakan sebagai lahanabadi. Misalnya, tanah milik Departemen Kehutanan yang tidak produktifdapat digunakan sebagai lahan abadipertanian. Hm, Sh.
