Page 11 - Majalah Berita Indonesia Edisi 03
P. 11
BERITAINDONESIA, September 2005 13(BERITA UTAMA)GAM. Kurang tepat kalau dikatakan MoUitu sebagai suatu malapetaka. Soal bendera, lambang dan hymne itu sama sekalitidak terkait dengan kemerdekaan Aceh.Bendera, lambang, dan hymne lebihbersifat simbol kultural kedaerahan danbukan simbol kedaulatan.Sofyan A. Djalil, Menkominfo:TNI tidak akan dilibatkan dalam misipemantauan hasil kesepakatan pemerintah dan GAM, atau Aceh MonitoringMission (AMM). Senjata milik anggotaGAM yang dilucuti akan langsung dimusnahkan.Agung Laksono, Ketua DPR dariFraksi Partai Golkar (F-PG): Hakhak sipil anggota GAM yang bertahuntahun tinggal di hutan harus dipulihkan.Negara berkewajiban untuk memperlakukan mereka dengan baik.Agun G. Sudarsa, Anggota F-PGDPR: Langkah yang dilaksanakan pemerintah selama ini menunjukkan banyakkemajuan. Perundingan yang dilakukanselama ini bukan antara pemerintah danpemerintah, tetapi sebagai sesama wargabangsa. Aspirasi politik dan ekonomi,termasuk usulan tentang pembentukanpartai lokal adalah hal yang wajar.Endin AJ Soefihara, Ketua Fraksi PPP DPR: Kami memberi apresiasiyang tinggi kepada pemerintah, danberharap kesepakatan damai yang akanditandatangani nanti dapat dilaksanakansecara komprehensif dalam wadah NKRI.Upaya yang perlu dilakukan pemerintahsetelah penandatanganan naskah adalahpemusnahan senjata GAM, yang dibarengi dengan penarikan pasukan TNIdari Aceh.Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB: Dengan penandatanganan kesepakatan damai ini,persoalan Aceh dapatditangani secara komprehensif. Akar persoalan di Aceh selamaini adalah kesejahteraan, dan itu yang harus dibenahi menyusulkesepakatan damai.Jangan seperti sekarang, tanggap daruratsaja tidak selesai-selesai, gara-gara MenkoKesranya ngurusi konflik partai terus.Noernikmar, Tokoh MasyarakatNAD: Selama senjata gelap masih banyakberedar di tengah masyarakat, kecilkemungkinan daerah ini aman dan tenteram seperti diharapkan masyarakat.Oleh karena itu pemerintah harusbijak dalam mengambil sikap, tidakhanya pintar dalam mengambil suatukeputusan. Kesepakatan perdamaianbelum tentu dapat menjamin suatukenyamanan dan keamanan di tengahmasyarakat di NAD.Mayjen TNI Supiadin AS,Pangdam Iskandar Muda: Prosespenarikan pasukan nonorganik TNIdari NAD akan dilakukan dalam empattahap. Untuk setiap pengumpulan 210pucuk senjata api standar milik GAM,akan ditarik 25 persen pasukan TNInonorganik. Kalau ada 840 senjataGAM, maka per tahap harus 210 pucuksenjata yang dikumpulkan. Dan iniakan sama dengan penarikan 8.500pasukan TNI dari Aceh.Ahmad Farhan Hamid, Anggota Fraksi PAN DPR: Program inisepantasnya tidak hanya diberikankepada anggota GAM saja. MasyarakatAceh juga harus mendapatkannya.Mereka justru yang paling menjadikorban atas konflik di sana.Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Panglima TNI: Kami berharapagar semua pihak di Aceh, termasuk GAMuntuk tidak mengungkit kesalahan masalalu. Semua pihakdim i n t a untukmenatap masa depan agar masyarakat Aceh dapatmembangun kembali daerah mereka. Kalau memakai asas retroaktif, dalam situasi seperti itu semua pihak melakukan hal yang sama. Kita juga punya bukti tentangkuburan massalkorban kekerasanGAM. Untuk itu,kalau masa lalu diAceh terus dibicarakan, persoalan di sana tidakakan kunjung selesai. Apalagi disatu sisi, seluruhelemen masyarakat ingin membangunkembali agar dapat hidup normal.Usman Hamid, Aktivis HAMdari Kontras: Pendapat sejumlah orangatau pihak yang mengatakan, pengadilanHAM hanya berlaku untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca perjanjiandamai ditandatangani, sangat keliru.Sebab, Indonesia yang dikenal sebagaisatu-satunya negara yang memiliki pengadilan HAM nasional membolehkandigelarnya suatu pengadilan HAM untukkasus masa lalu atau asas retroaktif.Pengadilan HAM dalam nota kepahamantidak diatur secara khusus dan masihbersifat umum. Karena itu pemerintahtidak perlu bingung menafsirkannya dancukup menggunakan UU tentang HAMsebagai acuan.Edwin Partogi, Aktivis HAMdari Kontras: Pelanggaran HAM diAceh tidak hanya dilakukan oleh oknumTNI namun juga oleh oknum anggotaGAM. Jadi kekhawatiran pemerintahyang menganggap TNI akan menjadiobyek dari pelaksanaan pengadilanHAM tidak beralasan. Hingga saat inibelum ada suatu keputusan pasti terkaitpenyelenggaraan pengadilan HAM diSofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil. Aceh. ■ AF, HTHamid Awaluddin. Hamid Awaluddin.
