Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 03

BERITA NASIONAL20 BERITAINDONESIA, September 2005Ribuan warga Papua, mulaidari orang tua, anak-anak,pemuda, pemudi, dan ibuibu menggendong bayinyamelakukan long march,Jumat (12/8). Konvoi massa yang tergabung dalam Dewan Adat Papua (DAP)itu dimulai dari Lapangan Trikora,Abepura, menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura.Tujuan mereka, “menyerahkan kembali” UU Otonomi Khusus (Otsus) Papuakepada pemerintah pusat melalui DPRP.Alasannya, UU Otsus hanya membawapenderitaan bagi masyarakat dan menguntungkan pejabat daerah.Persoalan Otsus ini tidak hanyamenyangkut DAP, tapi juga Provinsi IrianJaya Barat (Irjabar), yang landasanhukum keberadaannya dipertanyakanGubernur Papua JP Solossa.Dia minta pemerintah pusat konsistenmenjalankan Otsus Papua yang mengaturpemekaran provinsi. “Ini harus ditatakembali, sesuai PP No.54/2004, pemerintah harus mengambil langkah bijakagar tidak timbul persoalan baru,” katanya seperti dikutip Media Indonesia (9/8).Menurut Solossa, dengan Otsus yangdiberikan kepada rakyat Papua, sejumlahperbaikan telah dirasakan masyarakat.Ada peningkatan yang signifikan padakesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya.Dia membenarkan, di Papua saat iniada sekelompok pendukung Papua Merdeka yang dimotori DAP dan sejumlahanggota Presidium Dewan Papua. Pemprov Papua sudah berusaha merangkulmereka tapi selalu tidak mendapat titiktemu.Pandangan berbeda ditegaskan KetuaDPRD Irjabar, Jimmi Demianus Ijie, yangmempertanyakan dana Otsus dari pusatsebesar Rp 5,6 triliun yang tidak sampaike masyarakat.Jimmi menduga sebagian dana Otsusdipakai membiayai kegiatan separatis diPapua.siden SBY mengingatkan segala persoalanakan diselesaikan berdasarkan kepentingan bersama.Saat bertemu sejumlah tokoh Papuadi Istana Kepresidenan, 9 Agustus 2005,SBY menegaskan, Otsus pilihan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia.Jika masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah akan terus memperbaikinya.Penegasan serupa kembali dilontarkan SBY dalam pidatonya di sidangparipurna DPR, 16 Agustus 2005, dansidang paripurna DPD 23 Agustus 2005.Terkait dengan mencuatnya RUU2601 versi Kongres AS, SBY memintaGubernur Papua menjelaskan kepadamasyarakat Papua untuk tidak terprovokasi perkembangan di Kongres AS.Kongres dan Presiden AS mendukungintegritas Indonesia dan Papua adalahbagian integral dari NKRI.Ketua DPR Agung Laksono pun menilai, bangsa Indonesia tidak perlu resahasal pemerintah konsekuen menjalankanOtsus Papua. Ketua DPD GinandjarKartasasmita tidak menganggap RUU2601 Kongres AS sebagai sesuatu yangperlu dikhawatirkan karena hanya berupalaporan dan bersifat tidak mengikat.“HouseReport 2601 hanya permintaan Kongres AS kepada pemerintahuntuk memberikan laporan,” tegas Ginanjar seusai bertemu dengan StafKongres AS Jonah Blank, di Jakarta.Baik Senat maupun Kongres AS berhak memanggil pemerintah untuk memberikan laporan mengenai hal apapunyang diminta parlemen. Karena itujudulnya House Report (laporan kongres) bukan Act (UU). ■ AF, SPLembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) punya «pilot» baru.Adalah Prof.Dr. Muladi SH yang menjadi gubernur lembagapengkajian strategis tersebut. Mantan Menteri Kehakiman danMenteri Sekretaris Negara itu dilantik Presiden SBY, di IstanaNegara, Jakarta, Selasa (30/8).Muladi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, ErmayaSuradinata. Presiden juga melantik M. Yasin sebagai SekjenDewan Ketahanan Nasional (Wanhannas).Pria yang dilahirkan di Solo, 26 Mei 1943, ini ingin menjadikan Lemhannassebagai lembaga kajian strategis dan kritis terhadap masalah aktual yang dihadapinegara serta pengembangan wawasan kebangsaan, yang tidak saja dikenal diAwas…‘Bom Waktu’ PapuaSejumlah persoalan tengah menyelimuti Papua. Mulai dari kekecewaanatas pelaksanaan UU Otonomi Khusus, provinsi Irjabar yang ditentang,sampai intervensi Kongres AS. Pemerintah jangan salah langkah?dalam negeri tapi juga di luar negeri.Kendati ada suara yang meragukan netralitasLemhannas di bawah kepemimpinannya, Ketua DPPPartai Golkar Korbid Hukum, HAM, dan Otonomi Daerahini bertekad untuk tetap kritis dan memisahkan dirinyasebagai petinggi Golkar.≈Sejak dulu kalau saya menjabat, masalah kepartaianselalu saya singkirkan,∆ ungkap mantan Rektor danGuru Besar Universitas Diponegoro ini.Presiden SBY berharap, Lemhannas mampu merespons berbagai masalahstrategis yang dihadapi bangsa dan ada perubahan signifikan di lembaga inidalam dua√tiga tahun mendatang. ■ SPLEMHANNAS TETAP KRITIS“Kita lihat para separatis bisa ke luarnegeri, pulang pergi. Dari mana uangnya?Kenapa tim KPK yang ke Jayapura belumjuga bertindak? Presiden jangan maudibohongi JP Solossa seolah mau kembalikan Otsus.”Irjabar juga minta dana Otsus sepertiyang diberikan kepada Papua. Selain itu,hasil sumber daya alam yang selama inimasuk ke Papua dikembalikan ke Pemprov Irjabar. Persoalan itu akan dibicarakan tim kecil gabungan dua provinsi(masing-masing lima orang) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Polhukam.Menanggapi gejolak di Papua, Pre-