Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 03

BERITAINDONESIA, September 2005 19Tuhan/Jangan lagi biarkan/Dendam membakar Aceh/Jangan lagi biarkan/ Darahmelumuri Aceh/KembalikanAceh seperti adanya dahulu.Lewat sepenggal puisi saya inginmengungkap perasaan dan keinginanuntuk melihat Aceh yang damai di masadatang. Semoga ini juga mewakili perasaan dan keinginan seluruh bangsa Indonesia—bangsa besar yang menyatukanberbagai daerah, suku, aliran politik danagama.Hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh mengalami pasang dansurut. Tetapi kenapa “perkawinan”yang semula berlumur madu berubahmenjadi racun?Rakyat Acehlah yang mengumpulkan emas—disumbangkan ke pusatuntuk membeli sebuah pesawat tatkalaRI baru merdeka (1945), dan belumpunya apa-apa. Rakyat Aceh memutuskan tetap bergabung dengan NKRIketika negara terkoyak-koyak menjadiRepublik Indonesia Serikat (RIS),tahun 1950-an.Namun masih dalam tahun 1950-an, Aceh tiba-tiba menjadi ajang pemberontakan, dipimpin oleh tokoh ulama karismatik, Teuku Daud Bureauh.Mereka memproklamirkan RepublikIslam Aceh lantaran kecewa dan sakithati. Aceh tidak diberi status provinsi,digabung di dalam provinsi Sumatra.Daud Bureauh dan para pengikutnyamenyerah setelah melalui perundinganpanjang. Presiden Soekarno datanglangsung ke Aceh, bertemu dengan DaudBureauh. Lantas Aceh diberi statusDaerah Istimewa.Aceh kembali bergolak setelah tenangdua dekade lebih. Tanggal 4 Desember1976, Hasan Tiro, menghidupkan kembaliRepublik Islam Aceh. Alasan mereka,Aceh tidak mendapatkan apa-apa daristatus istimewanya, ditelantarkan, diperlakukan tidak adil, sementara kekayaanalamnya dikuras. Sebagian besar rakyatAceh tetap bodoh dan miskin. Hasan Tiromenggalang perlawanan bersenjata lewatsayap militer Gerakan Aceh Merdeka.Takkurang dari seribu pemuda GAM dikirimke Libia untuk mengikuti latihan militer.Ia juga menggalang dukungan dana dariluar negeri.Pemerintahan Presiden Soehartomenafikan kata berunding dengan parapemberontak, dan harus diredam dengankekuatan senjata. Maka Aceh ditetapkansebagai Daerah Operasi Militer (DOM).Buntutnya, ribuan pendukung dan pemimpin GAM, termasuk Hasan Tiro, larike luar negeri.Tahun 1998, reformasi bergulir,kendali pemerintahan pusat bergantitangan. Momentum tersebut tidak disiasiakan oleh para pemimpin dan simpatisan GAM. Gerakan mereka meluas.Hampir seluruh desa dilikuidasi olehGAM. Mereka benar-benar mendapatangin ketika pemerintahan pusat dipimpin Presiden KH Abdurrahman Wahidalias Gus Dur (1999-2001).Difasilitasi oleh sebuah LSM internasional, perundingan-perundingandamai dilangsungkan di Swiss. Gus Durkeburu jatuh sebelum perundingandamai itu rampung, namun dilanjutkanoleh pemerintahan Presiden MegawatiSukarnoputri. Perundingan di Tokyo(2003) mengalami jalan buntu, karenapara pihak berangkat dari dua titik yangbertolak belakang. GAM tetap menuntutkemerdekaan bagi Aceh. Sedangkanpemerintah bersikukuh, Aceh tetap dalambingkai NKRI.Namun Aceh diberi status otonomikhusus yang cukup luas; menyelenggarakan pemerintahan sendiri, pemBerdamai Tanpa Prasangka Berdamai Tanpa Prasangka Berdamai Tanpa PrasangkaBERITA OPINIbagian kekayaan daerah yang cukup adil(70:30), penerapan syariat Islam bagipara pemeluknya, dan sejumlah perlakuan istimewa lainnya.Ketika tekanan GAM melemah, Acehdiobrak-abrik gempa bumi dan tsunami,26 Desember 2004. Tak kurang dari150.000 orang tewas, 94.000 hilang, dan500.000 jiwa kehilangan tempat tinggal.Bantuan dan empati mengalir darisaudara-saudara mereka di seluruhpenjuru Indonesia. Puluhan negara danLSM luar negeri mengulurkan bantuan.Terkumpul bantuan tunai Rp 4 triliunlebih untuk pembangunan kembaliAceh.Dalam pada itu, perundingan damai dibuka kembali di Helsinki, dimediasi oleh sebuah tim yang mewakilinegara-negara donor. Para perundingGAM mengalah, tidak lagi menuntutkemerdekaan. Tanpa restu DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonosetuju kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki, 15 Agustus 2005.Di dalam kesepakatan itu, Acehdiberi status; pemerintahan sendiridengan UU Khusus, punya bendera,himne dan lambang sendiri, bolehmenetapkan suku bunga bank sendiri,setiap peraturan (UU) pemerintahpusat tentang Aceh, harus mendapatpersetujuan DPRD Aceh, dan masih adasejumlah butir lainnya yang patut dipertanyakan.Tim perunding Indonesia dipimpinoleh dua menteri, doktor lulusanAmerika—Sofyan Djalil dan AwaluddinHamid—yang sangat faham istilah-istilahInggris, tetapi begitu ceroboh meloloskanbutir-butir yang menimbulkan perdebatan. Seperti banyak orang menduga,naskah kesepakatan itu telah disiapkanoleh pihak sponsor. Ibarat ujian, soal-soaldisuguhkan dengan sistem mutiplechoice, tinggal menjawab: ya, tidak, danatau.Namun apa pun lebih dan kurangnya, proses perdamaian yang langgengdi Aceh tidak boleh ditunda, apalagigagal. Tentu perdamaian di dalam bingkai: nasionalisme, toleransi, kesetaraandan keadilan yang dijiwai semangatsaling percaya, dan tidak saling mencurigai.■ SH