Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 10
P. 18
18 BERITAINDONESIA, 6 April 2006BERITA UTAMANinih (4 th) hanya bisaterbaring di tempattidur. Tubuhnya yangtinggal kerangkaterbalut kulit kian harikian melemah. Bahkansuara tangispun tak terdengar lagi. Rintihan yang keluar darimulutnya hanya bisa disambut tatapannanar mata Sanah, sang ibu. Beberapaanak lain di Desa Mauk, Serpong jugamengalami kondisi yang sama. Bahkanada beberapa yang sudah meninggal,akibat gizi buruk.Kondisi serupa bukan hanya di Serpong,tapi juga di beberapa daerah. Masih adaNinih-Ninih lain di belahan negeri ini.Bahkan kantor Menteri Kesehatan mencatat, hingga Desember 2005, anak penderita gizi buruk telah mencapai 76.178jiwa. Jumlah ini demikian menyesakkandada. Bagaimana tidak? Negeri yang dulupernah mendapat penghargaan dari badankesehatan dunia WHO karena keberhasilannya dalam swasembada pangan,dan terkenal sebagai lumbung pangan, kinijustru kekurangan pangan. Masyarakat dibeberapa daerah sudah mulai mengkonsumsi nasi aking dan jagung. Itu punjika ada. Lalu siapa yang patut dipersalahkan dalam kasus ini?Pembangunan KesehatanMasih TerabaikanHidup sehat, sebenarnya menjadi haksetiap manusia. Namun, dalam DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia PBB 10Desember 1948, hanya tercantum lima hakasasi manusia. Yakni, hak sipil, politik,ekonomi, sosial dan hak budaya. Sedangkan hak kesehatan seolah-olah terlupakanDI NEGERI LUMBUNG PADIPeningkatan jumlah penderita gizi buruk seharusnyamendorong pemerintah untuk meningkatkan kebijakandalam bidang pembangunan kesehatan. Jangan sampainegeri ini memiliki generasi kurang gizi, padahallumbung padi ada di sini.begitu saja. Itulah sebabnya maka pembangunan kesehatan tidak mudah dilaksanakan, karena bidang kesehatan tidakpernah menjadi isu politik utama.Pembangunan bidang kesehatan adalahpembangunan yang bersifat non-fisik.Karena hasilnya tidak dapat dilihat dalamwaktu dekat. Sehingga kurang mendapatperhatian. Tidak jarang pemerintahdaerah dan DPRD di daerah miskin sekalipun lebih mengutamakan pendirian rumah sakit baru dengan peralatan canggihdan mahal, daripada memperbaiki, melengkapi peralatan dan meningkatkankapasitas SDM dan Puskesmas yang telahada. Hal ini diakui Menteri Kesehatan, SitiFadilah Supari.“Pemerintah daerah (Pemda) masihbanyak yang mengutamakan pembangunan gedung daripada sarana maupunprasarana untuk pencegahan dan perawatan kesehatan. Bahkan desentralisasikesehatan masih belum berjalan denganmulus,” ungkapnya suatu ketika.Ironisnya, gedung megah yang menjulang di setiap inti kabupaten/kotaseakan tak mempedulikan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sekitarwilayah tersebut. “Ini karena otonomidaerah yang menjadikan prioritas untukkesehatan menjadi dikebelakangkan,”lanjutnya.Kebijakan AnggaranKasus gizi buruk, busung lapar dankasus-kasus penyakit yang menyertainyamenandakan buruknya kualitas kesejahteraan sebagian besar penduduk di tanahGENERASIKURANG GIZIINTERPELASI: Menkes Siti Fadilah Supari di sidang interpelasi DPR.
