Page 59 - Majalah Berita Indonesia Edisi 13

BERITAINDONESIA, 18 Mei 2006 59(BERITA HUMANIORA)Komitmen bersama ini mengemuka saat acara Rembuk Nasional Pendidikan 2006 diSawangan Bogor, 20-22April lalu. Kesepakatan tersebut untuk mencapai targetmenengah Rencana Strategis (Restra)Depdiknas 2005-2009. Bahkan darikomitmen itu langsung dipertegas dengan kesepakatan soal prosentase pembagian dana atau pola sharing yangmenjadi tanggungjawab pemerintahpusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, antara 50:30:20atau 60:20:20. Kemudian saat itu jugasudah ada daerah yang menandatanganiMoU (memorandum of understanding).Pola itu selanjutnya diharapkan bisamenjadi acuan bagi pendanaan programprogram pendidikan di daerah, yangbukan hanya pembangunan fisik sepertigedung sekolah baru, atau sekolah rusak,tapi juga pemberantasan buta aksara,peningkatan mutu guru, program pendidikan anak usia dini dan lain-lain.Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika mengatakan, “Untuk pertama kalinya dalampetemuan yang melibatkan para stakeholder pendidikan di seluruh pelosokTanah Air mampu menghasilkan komitmen bersama antara pemerintahpusat dan daerah untuk membiayaisecara bersama-sama.”Lebih lanjut dikatakan Dodi, bahwarembuk nasional juga menghasilkanpemahaman kolektif lintas instansiterhadap permasalahan, tantangan danprogram pendidikan. Komitmen tersebutbukan hanya terjadi antara pemerintahpusat dan provinsi, tetapi juga denganDPRD yang untuk petamakalinya ikutdilibatkan dalam memberikan masukanpada persoalan pembangunan pendidikan nasional. Sebab menurut Dodi,“Komitmen membangun pendidikantidak bisa dicapai tanpa melibatkanDPRD sebagai bagian dari pemerintahdaerah.”Pemda yang telah menyatakan komitmennya dalam pembangunan sekolah, terutama sekolah rusak sama besardengan pusat antara lain PemerintahProvinsi Jawa Timur. Maka, diharapkanSepakat TanggungBersama Dana PendidikanPemerintah pusat dan daerah sepakat untuk menanggung bersamadana pendidikan. Besarnya, masing-masing daerah tentu berbedabeda sesuai kesiapan daerah. Ini menjadi bukti bahwa pembangunanpendidikan menjadi tanggungjawab bersama.daerah lain akan mencontoh. Kendatidemikian, masih diakui bahwa belumsemua daerah menyatakan kesiapan.”“Mereka masih perlu koordinasi duludengan para pejabat pemerintah daerah.Namun, dalam waktu dekat ini merekaakan segera menandatangai MoU yangsudah kami persipkan ini,” kata Dodi.Namun, jika daerah tidak melakukanMoU seperti yang ditawarkan pusat,“Pemerintah akan menyalurkan dana kedaerah lain yang sudah siap,” imbuhnya.Saat ini menurut Dodi, pemerintah telahmenyediakan dana Rp. 4,1 triliun untukpembangunan pendidikan.Pembangunan Sekolah KejuruanSementara itu dalam rangka memperbanyak jumlah sekolah menengahkejuruan (SMK) Depdiknas mengalokasikan dana Rp. 500 miliar untuk membantuPemda. Menurut Ditjen PendidikanDasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Suyanto, pihaknya siap membantumelakukan studi kelayakan bagi Pemdayang berniat untuk mengubah SMAmenjadi SMK. Hal ini sesuai denganrencana pemerintah memperbanyakSMK dan mengurangi SMA, hingga rasioperbandingan antara SMK dan SMAmenjadi 70:30 pada 2009. Saat inirasionya 30:70. ■ AD, RHANNASEKJEN DEPDIKNAS, DODI NANDIKA.ANNAPemda mulai turunkan dana