Page 42 - Majalah Berita Indonesia Edisi 15
P. 42
BERITA HANKAM42 BERITAINDONESIA, 15 Juni 2006Indonesia adalah sebuah negarakepulauan terbesar di seluruhdunia, dengan ribuan gugusanpulau tersebar dari Sabang sampaiMerauke. Kondisi geografis inimembuat kepentingan nasional Indonesia lebih dominan berada di laut.Namun demikian untuk mengamankandan memanfaatkan sumber daya di lautmembutuhkan biaya besar dan teknologitinggi. Sementara kebijakan anggaranpembangunan aspek kelautan masihrelatif sangat kecil.Dalam kondisi yang serba terbatastersebut TNI AL sebagai pengawal utamadi laut dituntut mampu mengamankandan menggali potensi yang ada gunamenunjang perekonomian nasional.Namun dengan keterbatasan yang dimilikinya, TNI AL merasa belum optimaluntuk memanfaatkan potensi sumberdaya laut bagi peningkatan ekonomi dankesejahteraan nasional. Hal tersebutdiungkapkan oleh Kepala Staf AngkatanLaut (Kasal) Laksamana TNI SlametSoebijanto pada Seminar dan Workshoptentang Keamanan Nasional, Rabu (17/5)pelayaran, tindak pidana konservasisumber daya hayati dan ekosistemnya,tindak pidana kepabeanan, tindak pidanapasir laut, tindak pidana di ZEEI, tindakpidana terorisme dan pelanggaran wilayah.Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis akhir-akhir ini, penegakan keamanan menjadi semakinrumit dengan meningkatnya kualitaskejahatan yang tidak lagi mengenal bataswilayah negara atau trans-nasionalorganised crime (TOC). “Dari delapankategori kejahatan lintas negara, limadiantaranya terjadi di dan lewat laut.Seperti peredaran obat terlarang, penyelundupan/perdagangan manusia, perompakan, penyelundupan senjata danterorisme. Sedangkan tiga kategori lainnya adalah pencucian uang, kejahatanekonomi internasional dan cyber crime,”kata Laksamana TNI Slamet Soebijanto.Dikatakannya TNI AL sendiri memilikipersepsi bahwa laut harus aman dariempat aspek ancaman, yaitu ancamankekerasan, bahaya navigasi, ancamansumber daya laut, dan pelanggaran hukum. “Mengacu kepada persepsi tersebutmenjadi jelas bahwa untuk menciptakankeamanan nasional, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integralserta menyangkut upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan banyak instansi,” sambungnya.Sementara itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan DepartemenHukum dan HAM A.A Oka Mahendra, SHmengungkapkan, TNI AL dipandang perlumelakukan pemantapan kelembagaandan peningkatan kapasitasnya dalamrangka melaksanakan peran sebagaipengawal keamanan nasional di laut.Dalam rangka memantapkan peran TNIAL di bidang pemeliharaan keamanan dilaut, perlu dilakukan peningkatan perannya di bidang penegakan hukum danpenjagaan keamanan di wilayah lautyurisdiksi nasional secara proporsional, disamping perannya di bidang matra laut.Untuk itu kelembagaan TNI AL perludisesuaikan dengan semakin berat danluasnya bidang tugas yang dihadapi sertakompleksitas permasalahannya. Selain itupeningkatan kapabilitas TNI AL di bidangpenegakan hukum dan keamanan nasional hendaknya mendapat prioritas.“Dalam kaitan ini peningkatan profesionalisme dan integritas TNI AL, didukungoleh sarana dan prasarana pelaksanaantugas yang lebih memadai serta kesejahteraan TNI AL perlu mendapat perhatianyang lebih serius, mengingat beratnya tugasyang diemban,” lanjut Oka. ■ SBTantangan di TengahMinimnya AnggaranSebagai negara kepulauan terbesar di dunia kepentingan nasionalIndonesia sangat dominan berada di laut. Untuk itu membutuhkanbiaya besar dan teknologi tinggi. Sementara kebijakan anggaranpembangunan aspek kelautan masih relatif kecil. TNI AL perludukungan yang sebanding dengan beban tugasnya.di Mabes TNI AL Cilangkap, JakartaTimur.Seminar yang berlangsung selama duahari itu bertemakan “Penegakan Kedaulatan di Perairan Indonesia UntukMewujudkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Melindungi KepentinganNasional di dan atau Lewat Laut”. Acaratersebut diikuti 110 peserta yang terdiridari Komisi I DPR RI 3 orang, TNI AL 44orang, TNI AD 1 orang, TNI AU 1 orang,BAIS 1 orang, Instansi Sipil/Pemerintah34 orang dan 20 orang dari PerguruanTinggi. Seminar ini bertujuan untukmenyusun masukan naskah kajian yangakan menjadi bahan masukan kepadaDepartemen Pertahanan dalam penyempurnaan RUU Keamanan Nasional.Menurut Kasal, ada beberapa kegiatanatau tindakan yang dapat mengganggukepentingan nasional bangsa Indonesia dilaut. Diantaranya tindak pidana perompakan/pembajakan, tindak pidanaperikanan, tindak pidana benda berhargaasal muatan kapal yang tenggelam didasar laut (benda cagar budaya), tindakpidana lingkungan hidup, tindak pidana
