Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 15

(BERITA NASIONAL)BERITAINDONESIA, 22 Juni 2006 45Hambatan antrean panjangpembahasan rancangan undangundang (RUU) di Badan Legislatif(Baleg) DPR RI tak menyurutkanlangkah Menteri Pendayagunaan AparaturNegara (PAN), TaufiqEffendi, bersuara kerasmeminta agar pembahasanRUU Administrasi Pemerintahan (AP) mendapatprioritas dari anggotaDewan.Ia malah meminta dukungan masyarakat luas, termasuk pers supaya RUU APdapat segera dibahas dandiundangkan. Alasannya,sebagai hukum materiil UUAP sangat mendasar menjamin kepentingan masyarakat dan menjamin tidakada kesewenang-wenanganpara pejabat.Kata Taufiq, selama ini penetapan dantindakan pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan lebih didasari olehkekuasaan yang melekat pada kewenanganyang bersangkutan sebagai pejabat pemerintahan.Implikasinya, pejabat pemerintah lebihaman menggunakan diskresi dalam penetapan keputusan dan kebijakan, yangberakibat individu dan warga negarabelum diperlakukan secara baik sesuaikedudukan sebagai pemilik kedaulatan.Taufiq Effendi yang berbicara kepadapers di Habibie Center, Jakarta Selasa (12/5) mengatakan, RUU AP bila disahkanakan menjadi dasar hukum bagi setiappejabat administrasi pemerintahan dalammenetapkan keputusan dan tindakanpenyelenggaraan urusan pemerintahan.RUU AP juga menjadi dasar hukum yangkuat untuk mewujudkan pemerintahanyang baik, bersahabat, bersih dan berwibawa, mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan bersifatpreventif sejak perencanaan penetapan keputusan pejabat administrasi pemerintahan.Nomor Urut 75Administrasi Pemerintahan didefinisikansebagai semua tindakanhukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan yang dilakukanoleh instansi pemerintahdan pejabat administrasipemerintahan, serta badan hukum lain yang diberi wewenanguntuk melaksanakan semua fungsi atautugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakatTaufiq Ciptakan Best PracticesMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi mengatakan, orangbisa dengan serta merta mengatakan reformasi birokratisasi belum jalan, dantidak ada langkah-langkah apapun yang dilakukan dalam rangka reformasibirokrasi. Pelayanan publik masih sangat buruk padahal Indonesia merdeka sudah60 tahun.Kata Taufiq reformasi birokrasi memiliki dua hakekat. Pertama perubahan mindset, darimengutamakan wewenang menjadi mengutamakan peranan, mengubah sikap penguasamenjadi pelayan masyarakat dimana yang hanya ada di kepala seorang pelayan adalahmenyenangkan hati majikannya dalam hal ini masyarakat, dan tidak hanya berpikir outputtetapi lebih mengutamakan outcome. Hakekat kedua, membangun tata pemerintahan yangtransparan (clean government) berbasiskan kinerja.Selama menjabat Menteri, kata Taufiq, ia tidak melakukan pembenahan secara sektoral AB C D E F atau kelembagaan dan personil sebab pasti tidak akan sampai. Tetapi justrumenerapkan filosofi pendiri Habibie Center, yakni Prof. Dr. Ing- B.J. Habibie saat membangunkamandirian penguasaan teknologi pesawat terbang «Bermula dari Akhir dan Berakhir dariMula∆.Taufiq membangun yang namanya best practices sebagai tempat percontohan reformasibirokratisasi seperti di Solok, Parepare, Donggala, Sragen, Sidoarjo dan Jembrana.Di Sragen, misalnya, sekarang pajak naik 250 persen, PAD naik 600 persen, investasitahun 2005 Rp 996 miliar kemudian tahun 2006 Rp 400 miliar. Di sana penyuluh pertanianbekerja dari pagi sampai pagi lagi, rumah sakit juga demikian. Sebagai percontohan KabupatenSragen sudah dikunjungi 232 kabupaten. Bahkan 12 kabupaten di wilayah Jawa Tengahsudah meniru Sragen. Di Jawa Timur lebih dari 100 tempat pelayanan publik menggunakanISO 9000.Hasil lain reformasi birokratisasi, bila tahun 2004 pembayar pajak menurut fiskal hanya2.000.800 orang, sekarang sudah lebih dari 11 juta. ■ HTPrioritaskan RUUAdministrasi Pemerintahanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.RUU AP memuat 10 bab dan 45 pasal.Bila sudah disahkan, UU AP membutuhkan tiga buah PP sebagai penjabaran yaituPP tentang Diskresi, PP tentang StandardOperating Procedure (SOP), dan PPtentang Pengajuan Keberatan dan UpayaAdministratif.Oleh Baleg DPR RUU AP sudah diberinomor urut pendaftaran 75. Kata Taufiq,bila dalam setahun DPR hanya bisa menyelesaikan 10 RUU berarti pembahasanhingga tahun 2009 belum rampung sebabmembutuhkan waktu tujuh tahun.Inilah yang membuat Taufiq gundah.“Ini membutuhkan betul-betul dorongandari Habibie Center dan dari seluruhmasyarakat agar mbok ini diprioritaskan,begitu juga para wartawan yang bisamembawa opini para masyarakat,” ujarpria asal Kalimantan Selatan, yang menyebut RUU AP sangat ditunggu oleh rakyat.Kata Taufiq, RUU AP membutuhkan opinipublik kalau memang kita memperhatikanrakyat, sebab kandungan isi dan tujuannyasangat membela rakyat.■ HTTujuh Tujuan RUU AP1. Menciptakan tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan.2. Menciptakan kepastian hukum.3. Mencegah terjadinya penyalahgunaanwewenang.4. Menjamin akuntabilitas pejabatadministrasi pemerintahan atau badan.5. Memberikan perlindungan hukumkepada masyarakat dan aparaturpemerintah.6. Menerapkan asas-asas umumpemerintahan yang baik.7. Memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat.Taufiq Effendi