Page 41 - Majalah Berita Indonesia Edisi 17

(BERITA WAWANCARA)BERITAINDONESIA, 27 Juli 2006 41FOTO: SAMSURIDRS. TOGAR M SIANIPAR, MSIBERITA WAWANCARAPolisi dibentuk untuk mengurus masyarakat.Polisi ada dan diadakan untuk memenuhikebutuhan rasa aman dan rasa tenterammasyarakat. Maka keamanan danketenteraman masyarakat menjadi tolokukur keberhasilan polisi. Selain itu, keberhasilannyajuga dapat dilihat dari kemampuannya memperolehdukungan masyarakat. Dukungan itu diperoleh apabilapolisi dekat dan dipercaya masyarakat. Oleh karenaitu , sebagai aparat penegak hukum, polisi beradapada posisi yang rawan. Maka, perlu ada pengawasan yang cukup baik dari masyarakat, atasan danjuga dari diri sendiri. Pendapat itu dikemukakan olehDrs. Togar M Sianipar, Msi, pensiunan perwira tinggiPolri, kepada M Subhan dan Anna F Diponegoro,wartawan Berita Indonesia. Dalam kesempatan itumantan Kalakhar BNN RI yang lahir di Rantau Parapat,Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara, 8 Maret1948 ini juga mengevaluasi kinerja dan tanggungjawabpolisi selepas dari TNI. Berikut petikan wawancaranya:Menurut Anda, bagaimana idealnya hubungan polisi dengan masyarakat?Polisi ada untuk masyarakat, bukanpolisi untuk polisi. Kalimat ini sederhana,tapi maknanya sangat penting untukbenar-benar dipahami semua anggotaPolri. Sering polisi membuat programnyasendiri, dilaksanakan sendiri, dievaluasisendiri, dan merasa puas sendiri. Padahal,stakeholder polisi adalah masyarakat.Yang mengukur keberhasilan polisi adalahmasyarakat itu sendiri. Ukurannya adalahrasa tenteram dan rasa aman masyarakat.Jadi, apa yang terlebih dahuluharus dibangun?Yang harus dibangun terlebih dahuluadalah kepercayaan. Membangun kepercayaan ini bergantung pada bagaimanakomunikasinya. Karena antara polisi danmasyarakat selalu ada hubungan interaktif. Kalau gagal membangun komunikasidengan masyarakat, tidak akan ada kedekatan. Kalau tidak ada kepercayaan,akhirnya tidak ada dukunganDengan masyarakat harus welcome?Benar. Kapolda, kapolres, kapolsek,harus turun ke lapangan, turun ke rakyat.Jangan feodalistik, jangan hanya duduk dibelakang meja. Berkaitan dengan itu sayamengusulkan, jangan ada pejabat-pejabatPolri yang HP-nya dipegang ajudan.Rakyat setiap saat harus bisa berhubunganlangsung dengan para pejabat Polri.Sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan laporannya, keluhan daninformasi.Menurut pengamatan Anda, bagaimana kinerja Polisi setelah melepaskan diri dari TNI?Sejak Polisi dipisahkan dari TNI dalamlingkup ABRI, jelas sudah bahwa polisi punsadar diri. Sifat tugas polisi dan TNI ituberbeda. Yang paling menonjol, Polriadalah agent of law (penegak hukum). Polrijuga instrument of law (perangkat hukum).Oleh karena itu polisi mempunyai duaatasan, yaitu hukum dan atasannya sendiriyaitu pimpinan Polri. Kapolres untukanggota Polres, Kapolda untuk yang bertugas di Polda. Kalau dia anggota polriseluruh Indonesia, berarti Kapolri atasannya.Tetapi satu ciri khas yang menonjol daripolisi adalah, dia harus lebih patuh padahukum dari pada para atasannya. Karenadia penegak hukum dan dia perangkathukum. Dan semua atasan harus sadarhukum. Maka, sebagai penegak hukum,secara teoritis polisi harus independentterutama apabila dia berfungsi sebagaipenyidik. Dulu ketika Polri masih bergabung dengan TNI dalam struktur organisasi ABRI, anggota-anggota Polribersikap militeristik, karena tuntutannyamemang begitu. Penonjolan patuh kepadapimpinan itu nyata dan jelas sekali.Sehingga ketika itu sering terjadi dalammenangani kasus, tiba-tiba harus distop ditengah jalan. Banyak contoh tidak usahsaya sebutkan. Bahkan ketika menjadiKepala Dinas Penerangan Polri sayaseringkali harus menahan diri untukmengatakan yang benar. Seringkali sayaharus berbohong di depan wartawan,karena saya harus menjaga ‘sesuatu’.Bagaimana sekarang?Setelah lepas dari TNI, Polri lalu melakukan reformasi dalam tiga hal. Reformasiinstrumental, reformasi kultural danreformasi struktural. Reformasi strukturaltermasuk memisahkan Polri dengan TNIdan meletakkan strukur polisi dalamketatanegaraan Indonesia. SehinggaKapolri sekarang setara dengan manteri.Kapolri sudah bisa ikut rapat Kabinetdengan presiden dan menteri. Sebabbagaimanapun juga tugas-tugas kepoli-“Polisi Jangan Feodalistik”