Page 48 - Majalah Berita Indonesia Edisi 17

BERITA HUKUM48 BERITAINDONESIA, 27 Juli 2006Kasus-kasus korupsi yang akan menyusul:1 Rehabilitasi kantor gubernur senilai Rp 60 miliar.2 Rehabilitasi rumah gubernur senilai Rp 76 miliar.3 Pembangunan Stadion Madya Sempaja sekitar Rp 400 miliar.4 Pembangunan Stadion PON Palaran sekitar Rp 600 miliar.5 Pembangunan gedung Islamic Center sekitar Rp 800 miliar.6 Pembelian 5 pesawat udara GA-8 Airvan. Harga per unit Rp 3,5 miliardidongkrak menjadi Rp 5,3 miliar.Total kerugian negara: Rp 3,5 triliunInilah nasib yang harus dijalaniGubernur Kalimantan Timur SuwarnaAbdul Fatah. Ia harus mendekamdalam tahanan Mabes Polri setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukancukup bukti untuk menjadikannya tersangka dalam kasus korupsi pengelolaanlahan sawit sejuta hektar.Semua media tampaknya memilikiopini senada, bahwa sang gubernurmemang sudah ditunggu kejatuhannya.Pasalnya, ia memang sudah lama diincarkarena kasus tersebut. Bahkan, sejumlahkasus lain menunggunya. Trust edisi 26Juni-2 Juli, menulis bahwa Suwarna dankroninya juga diduga melakukan aksikotor dalam sejumlah proyek yang dikerjakan PT Total Bangun Persada berdasarkan penunjukkan langsung.Menurut Wakil Ketua KPK BidangPenindakan Tumpak Hatorangan Panggabean, kasus dugaan penyelewenganyang melibatkan Suwarna berkaitandengan pelepasan kawasan hutan denganmenerbitkan izin penebangan kayu (IPK)tanpa mengindahkan ketentuan yangberlaku dan izin usaha perkebunan (IUP).IPK dan IUP diberikan kepada PTSurya Dumai Group dengan alasan untukperkebunan kelapa sawit. Ternyata yangterjadi di lapangan malah eksploitasi hasilhutan dengan menebang kayu. Akibatnyanegara dirugikan Rp 400 miliar. Berdasarkan bukti KPK berupa pemotretanudara, perkebunan sawit hanya 2.000hektar, selebihnya hanya diambilkayunya.Sebenarnya, seperti diungkapkan Trust,kasus ini sudah ditangani KejaksaanAgung. Namun dengan alasan tidakmenemukan bukti kuat, maka dikeluarkan SP3. Kemudian kasus ini dilimpahkan ke KPK.Berbeda dengan Kejagung yang menyidik kasus ini dari sisi pembayaranuang untuk memperoleh IPK yang tidaksesuai ketentuan, penyidikan KPK berdasarkan pemberian IPK untuk membuka lahan di hutan. Penahanan tersebutdilakukan karena khawatir Suwarna dankawan-kawan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangiperbuatannya.Sedikit berbeda dengan Trust, Tempoedisi 2 Juli 2006 dalam laporannya jugamengungkapkan isu perseteruan antaraSuwarna dengan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani HR.Menurut majalah ini, perseteruan itusemakin meruncing sejak Syaukani yangjuga Ketua Partai Golkar di provinsi itumencalonkan diri menjadi bupati Kutaikedua kalinya.Mengomentari isu-isu yang beredarsejak penahanan Suwarna, Syaukanimelontarkan bantahan bahwa dirinyaberada di balik penahanan Suwarna.Menurutnya, hubungannya dulu denganSuwarna dekat. Bahkan Syaukani mendukung pencalonan Suwarna dalamPilgub 2003. Belakangan, Suwarna menjauh. Menurut Syaukani, mereka berduaselalu mempunyai perbedaan pendapat.Izin PresidenKetua Forum Dayak Bersatu, YulianusHenokh, memperkuat bukti KPK. Menurutnya, lahan yang dibuka SuryaDumai beserta 22 perusahaan dalamgrupnya yang mendapt IUP tidak ditanami sawit. Yang ada justru lahanterlantar dan sudah habis kayunya. Dihutan itu, produksi kayunya rata-rata 50meter kubik per hektar. Kayu gelondongan itu kemudian dijual Surya Dumaisecara gelap ke luar negeri.Terbongkarnya penyelundupan kayuitu setelah satuan Polda Kaltim menangkap ekspor log sebanyak lima kapal,setara dengan 30.000 hektar hutan. Tigakapal diantaranya milik Surya Dumai.Menurut Kompas, 20 Juni 2006, Suwarna sebenarnya sudah ditetapkansebagai tersangka sejak dua bulan yanglalu. Dia adalah gubernur kedua yangditahan KPK karena kasus korupsi. Tahun2004, Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Abdullah Puteh ditahan KPKdan saat ini tengah menjalani masahukumannya.Selaku gubernur, Suwarna memilikiwewenang memberikan izin di bawah10.000 hektar. Sugeng Teguh Santoso,pengacara Suwarna, menyatakan kliennya sama sekali tidak tahubahwa 11perusahaan yang meminta izin untukmengelola perkebunan kelapa sawit ituberasal dari perusahaan yang berindukpada PT Surya Dumai Group.Kompas, 21 Juni 2006, kemudianmenurunkan laporan tentang permohonan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim,Syaiful Teteng, kepada Menteri DalamNegeri Moh. Ma’ruf supaya GubernurKaltim tidak dinon aktifkan. Namun, saatini tugas-tugasnya memang sudah ditangani oleh Wagub Yurnalis Ngayoh. ■ RHPak Gub Tersandung SawitSelain tersangka korupsi proyeklahan kelapa sawit sejuta hektar,seabrek tuduhan korupsi lain sudahmenunggunya.ReproSuwarna Abdul Fatah