Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20

28 BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006BERITA KHAS28 BERITAINDONESIA, 7 September 2006Semua MengaJika tak tertangani dalam tiga bulan ke depan, delapan desa terair lumpur ke laut.paya penyelesaian secara tuntas bencana lumpur panasbelum juga menunjukkan hasil. Semua upaya penanggulangan sampai saat ini nyaris menghadapijalan buntu. Karena berbagai alternatifyang akan ditempuh memiliki risiko, baikditinjau dari aspek sosial, ekonomi,kesehatan maupun lingkungan. Sementara sepuluh kolam penampungan yangdibangun sudah tidak lagi mampu menampung lumpur yang terus mengalir.Kondisi ini membuat pemerintahmenggelar rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Kamis (10/8) malam. Selain diikuti sejumlahmenteri terkait, rapat juga dihadiriWagub Jatim Soenarjo, Bupati SidoarjoWin Hedrarso, pimpinan Kodam Brawijaya dan Polda Jatim serta General Manager PT Lapindo Imam Agustino.Seperti diberitakan Media Indonesia(11/8), rapat yang berlangsung hingga larut malam itu akhirnya merumuskan empat langkah penyelesaian untuk tiga bulanke depan. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, langkah itu adalah: Pertama, semua langkah yang diambilharus menjaga dan menjamin keselamatan penduduk dan memberi ganti rugidengan harga wajar. Kedua, menjaga danmenjamin infrastruktur dasar sepertijalan tol dan rel KA agar kegiatan ekonomitetap berjalan. Ketiga, harus memberikanrisiko yang paling kecil terhadap aspeklingkungan. Keempat, semua biaya yangterkait harus ditanggung oleh LapindoBrantas.Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodalam kunjungannya ke Sidoarjo Jumat(11/8) lalu juga memberi perhatianterhadap penaggulangan bencana ini.Presiden sempat berdialog dengan wargayang menjadi korban dan menyerahkanbantuan sebesar Rp 1 miliar.Bupati Sidoarjo PesimisBupati Sidoarjo Win Hendrarso sempatmerasa pesimis semburan lumpur panasbisa dihentikan. Karena meski semburanlumpur makin besar, belum terlihat hasilyang signifikan dalam mengatasi semburan itu. Dia menyatakan perlu segeradibuat konsep relokasi permanen untukwarga korban lumpur. Serta memintapemerintah pusat membantu penangananrelokasi warga yang jumlahnya mencapailebih dari 8.000 jiwa. Sesuai arahanWapres, penduduk akan direlokasi kebagian barat dan utara Sidoarjo.Win Hendrarso mengusulkan luapanlumpur ini dialirkan ke Laut di SelatMadura melalui Sungai Porong. Usul inidisetujui pihak PT Lapindo Brantas Inc.Alasannya, langkah ini yang paling mungkin dilakukan. Lagi pula kandungan lumpur itu tidak membahayakan Sungai Porong ataupun Selat Madura. “Jika lumpurmengandung 60% silika saya rasa tanahjuga demikian. Begitu juga jika lumpurasin, air laut kan juga asin,” ujarnyaseperti ditulis Koran Tempo (10/8)Namun Kementerian LH menolakmemberi izin pembuangan lumpur itu keKali Porong atau ke laut. “Kami hanyamengizinkan pembuangan air hasil pengolahan lumpur, bukan lumpurnya.Airnya pun harus sesuai dengan standarbaku mutu,” ujar Rasio Ridhosani, AsistenDeputi Pengelolaan Limbah Pertambangan, Energi dan Migas.Rasio yang juga Koordinator SupervisiII Penanggulangan Lumpur menyatakan,pembuangan lumpur ke sungai atau kelaut akan menyebabkan sendimentasi.“Tidak cuma pendangkalan, tapi akanmerusak kualitas sungai itu,” paparnya.Penolakan juga datang dari pengamatlingkungan. “Pesisir laut yang banyaktambaknya akan habis semua,” kata TorryKuswardono dari Wahana LingkunganHidup Indonesia (Walhi). Selain itu jugaakan merusak ekologi laut. “Selama ini diIndonesia belum ada alat pengolah lumpur. Yang ada hanya pemisah antaralumpur dan air. Tidak ada jaminan airlumpur aman,” tukasnya. Andre Wijayadari Jaringan Advokasi Tambang bahkanmengingatkan, jika itu dilakukan, pemerintah akan melanggar Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air Limbah Pengendalian Air. Ini artinya, jika itu dilakukan,kesalahan pemerintah dan PT LapindoU