Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20
P. 29


                                    BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 29BERITA KHASBERITAINDONESIA, 7 September 2006 29andung Risikoerancam genangan lumpur. Salah satu alternatifnya membuangakan semakin berat.Namun penolakan ini dipertanyakanahli eksplorasi minyak dari ITB, Dr RudiRubiandini. Dia justru mendukung rencana Pemda dan PT Lapindo. Sebab jikatanggul-tanggul lumpur jebol bahaya bagimasyarakat akan lebih besar.Berita Suara Pembaruan (11/8) bahkanlebih miris. Mengutip pernyataan Koordinator Tim Penanggulangan Lumpurdari ITS, Prof Dr Noor Indah, kalau dalamwaktu tiga bulan ke depan semburanlumpur tak bisa dihentikan dan tanggultak mungkin lagi menampung genanganlumpur, diperkirakan delapan desa lagi ditiga kecamatan akan tergenang lumpur.Yakni Desa Penatar Sewu, Sentul, Glagaharum, Keboguyeng, Permisan, Pumbon,Pejarakan dan Besuki.Seperti ditulis Kompas (14/8), pembuangan limbah ke laut melalui pipa menyusuri Sungai Porong yang jaraknyamencapai 20 km merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi luapan lumpuryang terus meningkat tajam. Saat ini sudah didatangkan pipa-pipa berdiameter18 inci (45,72 cm). Namun pihak MenegLH tetap menilai air yang dipisahkan dengan lumpur belum memenuhi baku mutu. Karenanya, jika ingin dialirkan ke lautatau Sungai Porong, air lumpur itu wajibmelalui proses pengolahan agar aman dantidak membahayakan lingkungan.Menanggapi soal ini, Relations and Security Manager PT Lapindo Brantas, Budi Susanto, menyatakan pihaknya tengahmengkaji peralatan pengolahan lumpuryang efektif. “Kami tidak akan gegabahmembuang lumpur ke laut. Semuanyaakan dikaji dari segala aspek, terutamalingkungan dan perizinan,” tuturnyaNamun Direktur Eksekutif WahanaLingkungan Hidup Indonesia (Walhi)Jatim, Ridho Saiful Ashari berpendapat,persoalan pembuangan lumpur ini tidaksemata persoalan teknis dan izin. Masyarakat hilir dan petambak perlu dilibatkan dalam pembicaraan. Alasannya,mereka yang paling rentan terkena dampak setelah air lumpur dibuang ke laut.“Untuk itu perlu ada jaminan, siapa yangbertanggung jawab jika tambak udang disekitar Sidoarjo tercemar,” ujar Saiful.Segera Ambil KeputusanSemburan dan luapan lumpur yangberlarut-larut ini memang sangat mencemaskan. Harian Kompas dalam tajuknya (11/8) mendesak pemerintah segeramengambil keputusan yang biaya sosialnya paling rendah dan paling murah.Saat ini dibutuhkan solusi yang permanenkarena jika dibiarkan lumpur di sana,sama artinya dengan menyimpan bahayabesar yang bisa fatal. Lumpur ini harusdipindahkan agar tidak menjadi ancamanyang bisa mematikan. Harian ini jugamenyarankan perlunya dipikirkan caramerelokasi penduduk dan infrastrukturyang ada di sana.Sementara Koran Tempo dalam tajuknya di hari yang sama juga menyorotikasus ini. Sebab eskalasi kerusakannyaterus meningkat dan membuat ribuanpetani, petambak dan buruh pabrikkehilangan seluruh mata pencaharianmereka sejak 10 minggu lalu. Koran inimeminta pemerintah memprioritaskanpenanganan warga masyarakat yang menjadi korban dan menderita. Termasukupaya merelokasi mereka dan memberdayakan hidup mereka kembali. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke lokasi bencana diharapkan tidaksekadar sebagai simbol dukungan moral,namun lebih dari itu hendaknya melahirkan bantuan nyata kepada parakorban sesegera mungkin.Sebelumnya, tajuk harian sore SuaraPembaruan (8/8) minta agar pihakLapindo menjelaskan keadaan semburanlumpur yang sebenarnya, kemungkinanuntuk menghentikan atau bahkan tak bisadihentikan dan keputusan yang konkretdalam mempertanggungjawabkan akibatkegiatan usaha mereka terhadap parakorban.Koran ini juga mengingatkan pemerintah untuk bersikap tegas agar pengusaha mengambil posisi tersebut denganmemaparkannya secara terbuka. Hanyadengan begitu, upaya mengatasi bencanalingkungan ini menjadi jelas dan akibatnya bisa diminimalisasi. „ SPfoto: reprofoto: repro
                                
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33