Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 21
P. 27
BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 27BERITA KHASBERITAINDONESIA, 21 September 2006 27RisikoTanggung SendiriHarian Suara Karya, memberiisyarat cukup tajam pada berita dihalaman depan (25/8), berjudul: SBYHadapi Pembusukan dari Dalam.Harian ini mewancarai anggota DPR,Arbab Pabroeka dari fraksi PAN, danChairul Anwar Lubis dari fraksi PPP,secara terpisah. Menurut mereka,penyampaian data menyesatkantentang kemiskinan danpengangguran jelas merupakantindak pembusukan dari dalamterhadap SBY—khususnya olehanggota kabinet. Karena itu, kalanganDPR meminta Presiden agarmenindak menteri-menteri yangterindikasi melakukan pembusukandari dalam dengan melengserkanmereka.Arbab mengatakan jika benarmenteri sengaja menyodorkan datausang, amat beralasan bagi presidenuntuk mengganti mereka.“Bagaimana pun tindakan merekamembuat posisi presiden di matapublik menjadi tersudut,” SKmengutip Arbab. Karena itu, Arbabmeminta SBY mulai mengevaluasikinerja menteri-menteri yang hanyaberupaya membuatnya senang, tetapimengabaikan kejujuran. Sebab, SBYsebenarnya tahu angka kemiskinandan pengangguran meningkat secarasignifikan. Saran Arbab untuk SBY,“Rombak kabinet.”Pada hari yang sama, SKmenurunkan berita serupa dihalaman tiga, berjudul; DataKependudukan Kacau, AngkaKemiskinan Tidak Valid: Depdagri.Otokritik dari Dirjen AdministrasiKependudukan Depdagri Dr. RasyidSaleh ini menohok BPS. Rasyidmengakui pemerintah akan sulitmenemukan data kemiskinan yangvalid dan bisadipertanggungjawabkan selamamanajemen administrasikependudukan belum tertata rapi.“Selama database kependudukantidak jelas, saya jamin sampai kapanpun kita tidak akan punya datakemiskinan yang valid. Karena itu,jangan heran kalau mekanismepenyaluran BLT akan terusbermasalah,” kata Rasyidsebagaimana dikutip SK.Rasyid menyayangkan BPS yangtidak menerapkan metode survei dari“pintu ke pintu” dalam periodepanjang untuk mengumpukan datayang dinilai berakurasi tinggi. Rasyidmenilai, kacaunya databaseadministrasi kependudukan telahmenyebabkan pemerintah tidakmemiliki data yang jelas untukkeperluan mengurus dokumenkependudukan; seperti KTP, paspordan kartu kredit. Bayangkan,katanya, ada 6.000 pintu keluar KTP,sehingga sulit memeriksa kebenarandokumen kependudukan.SK masih merasa perlu membahasdata kemiskinan dan penganggurandi dalam tajuk rencana, berjudul:Jujur dan Perbaiki CaraBerkomunikasi. Pemerintahkhususnya Presiden SBY akhirnyaharus menerima kenyataan bahwabeberapa bagian dari materi pidatokenegaraannya mengundang protesdari berbagai elemen masyarakat,demikian SK membuka tajuknya yangcukup tajam. Protes itu, tulisnya,berkembang menjadi kecaman dantuduhan kepada para pembantuPresiden.Harian pembawa suara Golkar ini,mengemukakan banyak kalangankeberatan dengan klaimpemerintah—sebagaimana dibacakanPresiden dalam sidang paripurnaDPR—bahwa jumlah pendudukIndonesia yang miskin danmenganggur telah menurun.Pemerintah pasti mempunyaiargumen yang kuat untukmengemukakan hal itu. Belakangandiakui itu adalah data tahun 2005.“Kalau saja isu kemiskinan diakuisecara independen dan jujur, pastitidak ada masalah,” tulis SK. Buatorang kebanyakan, kemiskinansekarang ini tak perlu diomongkanlagi karena mereka merasakan danmenggelutinya setiap hari. MenurutSK, yang ditunggu adalah, apa yangharus dilakukan untuk memerangikemiskinan. Seolah menjatuhkanvonis, SK menutup tajuknya dengansebuah kesimpulan: ketika munculniat tidak jujur terhadap fakta yangsatu ini, terimalah risikonya, dan takperlu mengancam orang lain. SHKoran Tempo mengutip Jubir PresidenAndi Mallarangeng. Andi berusaha menjernihkan data tersebut dengan dalihbahwa pidato Presiden SBY dengan jelasmengemukakan data kemiskinan tahun2005.Namun majalah berita terkemuka,Tempo (edisi 28/8-3/9), membuka tajuknya dengan tulisan yang membela SBY.Tulis Tempo, lebih baik debat soal angkakemiskinan di Indonesia diakhiri saja.Hari gini bukan waktunya buat berdebat,melainkan saatnya berupaya mengangkatyang miskin ke taraf hidup yang lebihbaik.aman aman
