Page 47 - Majalah Berita Indonesia Edisi 21
P. 47
BERITAINDONESIA, 21 September 2006 47BERITA EKONOMI67/Press/0/2005, itu sudah sempatdibicarakan di tingkat satu. Sehingga bilahendak direvisi, penarikan hanya bisa dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Menteri Keuangan, dan penarikan pun barubisa dilakukan hanya apabila DPR jugasetuju untuk ditarik.Persoalan memang terletak pada prosedur penarikannya saja. Bermula tatkalaSri Mulyani memasukkan surat MenteriKeuangan RI Nomor S224/31 Mei/2006,perihal Penyampaian Naskah RUU Perubahan di Bidang Perpajakan.DPR nyatanya menolak membahasdraft revisi yang disampaikan Sri. Merekaberanggapan, sesuai Tatib, semestinyaPresidenlah yang mengirimkan surat dandraft revisi RUU.Barulah setelah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hariSenin (28/8), Presiden Susilo BambangYudhoyono akhirnya bersedia menarikkembali surat Menkeu bernomor S224tertanggal 31 Mei 2006 tadi.Dengan penarikan tersebut, maka revisiatas RUU Perpajakan, yang sebelumnyasudah disepakati oleh Menkeu denganKadin Indonesia, diantaranya revisi yangdianggap sangat probisnis, menjadidianggap batal. Pembahasan pun haruskembali ke draft awal lagi sebagaimanapertamakali diajukan melalui surat Presiden tanggal 31 Agustus 2005.Panda Nababan, anggota Fraksi PDIPerjuangan DPR menilai, revisi yangsempat diajukan Menkeu Sri mengadopsipenuh konsep IMF, Bank Dunia, maupunKadin. Karena itu perubahan yang disampaikan oleh Menkeu pada 31 Mei 2006merupakan perubahan drastis, bukansekadar perubahan tambahan. HTRumah Susun di Tengah KotaHidup berbiaya murah, tinggal dekat denganlokasi pekerjaan adalah impian setiap wargakota. Itu sebabnya, rumah susun sederhanaakan menjadi alternatif rumah tinggal di tengahkota di masa depan. Pemerintah sudahmengarahkan kebijakan pembangunan “hutanrusun kota”.Kantor Kementerian Negara PerumahanRakyat (Kempenpera), misalnya, kini sedangmenyiapkan pengembangan 42 menara (tower)rumah susun (rusun) di dua kawasan pemukiman kumuh padat penduduk, yakni di Berlan,Jakarta Timur, dan di Manggarai JakartaSelatan. Proyek pembangunannya dimulaitahun 2007.Rumah susun Berlan sebanyak 30 menaramemanfaatkan lahan seluas 41,3 hektar (ha),sedangkan 12 menara di Manggarai berdiri dilahan seluas 71 ha. Ke-42 menara berdirimenjulang setinggi 20 lantai sehingga akantersedia total 12.620 unit rusun.Rusun diperuntukkan bagi tiga klasifikasipengguna. Pertama, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan luas per unit 30-36 meter persegi; Kedua, masyarakat berpenghasilan menengah (MBM), luas per unit 45-54meter persegi dan; Ketiga, masyarakat berpenghasilan atas (MBA) dengan luas per unit63-72 meter persegi.Di Berlan akan tersedia 6.348 unit rusununtuk MBR, 3.040 unit untuk MBM, dan 1.368unit MBA. Rusun Manggarai hanya terdiri 3.648unit rusun MBM dan 1.216 unit rusun MBA.Pembangunan rusun Berlan dan Manggaraitidak dibiayai oleh APBN, melainkan oleh investor swasta atau pihak ketiga. Dedy M Tisnamihardja, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakartamengatakan soal pendanaan dan luas tanahmasih dalam tahap pembahasan dengan semuapemangku kepentingan. Tetapi kini perencanaanproyek rusu Berlan dan Manggarai sudah dalamkajian PT Jakarta Konsultindo.Rusun Program NasionalMenteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Ashari mengatakan sudah menerima80 usulan pengembangan rusun. Termasukdiantaranya, pengembangan 57 twin blokrusunawa (rumah susun sewa sederhana)masing-masing terdiri 37 rusun untuk perguruantinggi, dan 16 rusun di lokasi pondok pesantren,sisanya empat rusun dibangun oleh pemerintahdaerah.Ashari menginginkan ada perubahan kebijakan pengembangan hunian, dari bentuk landedhousing menjadi hunian vertikal, terutama dikota-kota yang memiliki penduduk di atas duajuta jiwa.Dengan konsep hunian vertikal harga tanahbisa ditekan. Perubahan dibutuhkan untukmembantu tersedianya perumahan dalamjumlah lebih banyak dan ekonomis.Rusun bagi mahasiswa, misalnya, sangatberguna terutama di sekolah-sekolah unggulandimana banyak siswa berasal dari luar daerah.Rusunawa mahasiswa bisa dilaksanakansecara komersial, atau semikomersial sepertiterjadi di Universitas Andalas, Padang,Sumatera Barat. Di Padang tanahnya disediakan pihak universitas, bangunan oleh pengembang, dan pengelolaannya secara komersial.Deputi Bidang Pembiayaan Kantor Kemenpera, Iskandar Saleh mengatakan, selamatahun 2005-2009 pemerintah membutuhkandana Rp 110,6 triliun untuk memfasilitasipembangunan 5.792.024 unit rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah. Rumahrakyat di seluruh Indonesia ini terbagi dalamtiga kategori, yakni perumahan formal, swadaya, dan peningkatan kualitas.Porsi pembangunan terbesar untuk perumahan swadaya, sebanyak 3,3 juta unit. Lalu diikutiperumahan formal sebanyak 1.258.804 unit,masing-masing terdiri 1,17 juta unit rumah sehatsederhana (RSh), 58.084 unit rumah susunsederhana sewa (rusunawa), dan 29.042 unitrumah susun sederhana milik (rusunami).Sedangkan pembangunan rumah untuk kategori peningkatan kualitas mencapai 1,23 jutaunit rumah. Pendanaan ketiga kategori bersumber antara lain dari APBN secara bertahapsebesar Rp 21,6 triliun, dari sindikasi perbankan, Bapertarum-PNS, Jamsostek, YayasanKesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP),masyarakat, dan dari secondary mortage facility (SMF) sebesar Rp 88,98 triliun.Menjadi Penggerak UtamaMenko Kesra Aburizal Bakrie pun turut setujudengan Ashari, agar pemerintah menjadikanprogram percepatan pembangunan perumahansebagai ‘jangkar’ atau penggerak utamapenurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional. Sebab industri perumahanterbukti mampu menyerap tenaga kerja yangrelatif besar.Berbicara pada Rapat Koordinasi NasionalPembangunan Perumahan dan Permukiman2006, Rabu (23/8) di Jakarta, Aburizal mengatakan sejumlah persoalan yang masih menghambat upaya pencapaian target di bidangperumahan adalah pembiayaan, kelembagaan,regulasi, informasi dan partisipasi parapemangku kepentingan.Pernyataan Aburizal ini mengacu kepadalaporan Bank Pembangunan Asia (ADB, AsianDevelopment Bank) September 2005, yangmenilai pembangunan sanitasi perumahan diIndonesia masih jauh dari harapan.Ketua Umum DPP REI Indonesia LukmanPurnomsidi sepakat dengan Aburizal, sektorperumahan dan konstruksi merupakan penggerak paling efektif bagi penciptaan lapangankerja dan pertumbuhan ekonomi. HT

