Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 25
P. 21
BERITAINDONESIA, 23 November 2006 21BERITA UTAMAJuwono SudarsonoMenteri PertahananAda kalangan yang menilaiJuwono Sudarsono sebagaiorang sipil yang terlalu membela TNI. Bahkan menyebutnya sebagai lebih tentara dari tentara. Initerkait dengan sikapnya menyangkut soalperadilan militer. Terutama mengenaiketidaksetujuannya bila kasus pelanggaran yang dilakukan oknum TNI diajukan ke pengadilan sipil. MantanMendiknas dan Dekan Fisip UI sertaWakil Gubernur Lemhannas ini memangharus mereformasi peran dan tugaslembaga pertahanan. Termasuk dalammenangani pengadaan berbagai alutsistayang dibutuhkan TNI, penanganan bisnisTNI maupun dalam menyiapkan berbagaiperundang-undangan di bidang pertahanan bersama dengan DPR. Terkaitdengan pengadaan alutsista, Juwonoharus berusaha keras meyakinkan DPRuntuk meningkatkan anggaran departemennya. Karena jumlah anggaran yangditerima Departemen Pertahanan - termasuk untuk TNI - sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Dephan -termasuk Juwono Sudarsono - sempatmenjadi sorotan DPR terkait denganpembelian panser dari Perancis untukmendukung kesiapan kontingen Garudayang diberangkatkan ke Lebanon.Soal bisnis miliktentara (karena TNItidak boleh lagi berbisnis), Dephan sudah melakukan verifikasi sebanyak1.520 unit. Terdiridari yayasan dan usahanya 916 unit dankoperasi 604 unit. Semua bisnis TNI itu masih dalam penanganan Tim Supervisi Transformasi BisnisTNI. SPPBHamid AwaluddinMenteri Hukum dan HAMerhasil menunaikan misi perdamaian Aceh, Hamid terbawabawa kasus dugaan korupsisegel surat suara KPU. Hamidberkali-kali dipanggil ke pengadilan,tetapi baru sebatas saksi. Anggota KPU,Daan Damara yang terjerat hukum mengadukan Hamid ke polisi karena dianggapnya memberikan sumpah palsu didepan pengadilan.Secara umum Menteri Hamid tidak banyak mengalami hambatan di dalam menjalani bidang tugasnya. Tempo memberiangka 6,2 pada rapor Hamid, meskipunmasalah penerapan hukum masihamburadul. Berembus kabar burung bahwa Hamidsalah seorang menteri yang akan terkenaskenario penggantian babak kedua. SHSri Mulyani IndrawatiMenteri Keuanganengelolaan keuangan negara,yang menjadi domain Departemen Keuangan adalah mengelola neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yangsehat. Performance APBN yang bermuarapada tiga kinerja, surplus, seimbang, dandefisit. Kinerja keuangan Indonesia,berada di kategori ketiga, yang ditandaidengan sisi penerimaan lebih kecil darisisi pengeluaran.Permasalahan yang dihadapi setiapdepartemen keuangan di seluruh negara,tidak saja berusaha menciptakan neracaAPBN yang surplus, tetapi juga meningkatkan peran APBN dalam mendorongkesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Namun, departemen keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati,seperti dihadapkan pada buah simalakama. Di satu sisi tidak mungkin menciptakan neraca APBN yang surplus, di sisilain juga harus ektra hati-hati menyangkut upaya meningkatkan pertumbuhanekonomi, jika dimodali dengan utang.Menurut Menko Perekonomian Budiono, seperti dilaporkan Harian SuaraPembaruan, Selasa (9/5), rasio utangpemerintah mencapai 48,5% pada PDB.Utang luar negeri Indonesia saja, menurutBudiono sebesar US$79,86 miliar ataumencapai Rp 718 triliun (kurs Rp9.000per 1 dolar AS). Sementara, Surat UtangNegara (SUN), seperti dilansir HarianSuara Pembaruan, Senin (4/9) mencapaiRp 698,353 triliunTanggung jawab terbesar Sri Mulyaniadalah, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah jumlahutang. Salah satu langkah efisiensi SriMulyani yang dianggap berhasil adalahpenutupan rekening 600 pejabat negarayang dianggap tidak efektif karena sudahterjadi pergantian pejabat. Penutupan rekening pejabatitu, sebagaimana yang dilaporkan Harian SuaraPembaruan, Senin (4/9) memberi tambahan pemasukan negara sebesar Rp2,8 triliun.Namun, yangterpenting sesungguhnya adalah bagaimana agar penggunaan anggaran olehaparatur negara menjadi lebih efisiendalam penyerapannya, akuntabel dantransparan menutup celah korupsi, sertapengembangan penegakan hukum (lawenforcement) terhadap penyalahgunaanuang negara. MS
