Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 25
P. 23


                                    BERITAINDONESIA, 23 November 2006 23BERITA UTAMAFreddy NumberiMenteri Kelautan dan Perikananebagai kementerian teknis yangbaru dilahirkan tahun 2001,Freddy Numberi masih perlubanyak melakukan penataan institusional, personalia, dan terutamapembenahan di sisi regulasi untuk membuat bangsa ini berdaulat di laut yangsumberdaya perikanannya melimpahruah. Secara institusi, pembentukandirektorat jenderal yang ada masih belummencerminkan adanya pemenuhan kebutuhan dan kesiapan menghadapi tantangan di era perdagangan bebas yangkompetitif. Karena konsumen perikananadalah konsumen global yang mempunyaistandar yang tinggi dalam hal jaminanmutu dan keamanan pangan sehinggakeberadaan direktorat jenderal yang baruyang khusus menangani penilikan danS pengendalian mutu hasil perikanan sangat diperlukan.Secara personalia, penempatan pejabateselon satu belum mencerminkan departemen ini sebagai milik sendiri kalangankelautan dan perikanan. Sejumlah eselonsatu di DKP hanya ada dua yang berasaldari sektor perikanan, yakni DirjenPerikanan Tangkap dan Dirjen PerikananBudidaya. Sisanya kebanyakan orang-orang kampus - yang sekiranya gagal bertugas bisa dengan mudah kembali kekampus, dan pensiunan TNI-AL. Sekjennya pun, sebelum ini adalah orang pertanian, lalu diganti tetapi oleh orangkampus. Freddy Numberi masih belumberani menaikkan ke permukaan orangorang dalam di eselon dua sebagaimanadilakukan Menkeu Sri Mulyani. Dari segiregulasi, Freddy Numberimasih harusmelahirkan sejumlah peraturan sebagai turunan dari UUNo. 31/2004 tentang Perikanan.Freddy jugamasih harusberpikir dan bekerja keras membangkitkan industripengolahan ikan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan industrisejenis di China dan negara lain diASEAN. „ HTSiti Fadilah SupariMenteri Kesehatanenanganan kasus flu burungyang terkesan lambat, kasuskasus busung lapar dan polioyang terungkap, demam berdarah dengue yang setiap tahun terjadi,penolakan rumah sakit terhadap pasienmiskin masih kerap terjadi karena tidakadanya payung hukum yang jelas, membuat rapor Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bertambah merah. Akibatnya, sejak RI merdeka, hanya MenteriKesehatan Siti Fadilah Supari satusatunya menteri kesehatan RI yangpernah diinterpelasi oleh DPR RI mempertanyakan kinerjanya selama ini. Tidakbisa disangkal, ruwetnya permasalahanyang dihadapi merupakan dampak daritidak beresnya sistem dan programkesehatan di masa lalu yang mengabaikan preventif dan promotif. Depkesdimasa lalu hanya menekankan kuratifdan rehabilitasi.Program adalah pengadaan alat, obatobatan dan rumah sakit yang berbauPErman SuparnoMenakertransugas Erman yang masuk kekabinet setahun lalu memangtidak ringan, memikirkan pekerjaan buat 11% penganggurdari total angkatan kerja. Erman, wakilPKB di kabinet, juga harus memikirkannasib mereka yang di PHK, dan mengaturarus tenaga kerja tidak terampil keluarnegeri, khususnya tenaga kerja wanita(TKW). Sedangkan program transmigranterhenti sama sekali sejak lengsernyaPresiden Soeharto.Survei Tempo memberi angka 5,7 untukErman. Di masa kepemimpinannya puluhan ribu buruh di berbagai pabrik, terutama tekstil dan sepatu, sedang menunggu vonis PHK. Lantas apa yang akandilakukan Erman? Pertanyaan ini harusdijawab dengan langkah berani dankreatif. Bagaimanapun rakyat butuhlapangan kerja untuk memperoleh penghasilan yang akan menghidupi keluargamereka. Menaker semestinya memikirkanlapangan kerja untuk mereka yang bergerak di sektor non-formal, dan meningkatkan ketrampilan mereka yang akanbekerja diluar negeri.Keberhasilan Erman,paling tidakmenghentikan percaloan danpemerasanterhadap TKI, terutama TKW, yang barupulang dari luar negeri agar mereka amandan selamat tiba kembali di kampunghalaman mereka. „ SHTproyek korupsi, kolusidan nepotisme. Ada yangingin melayani rakyat,ada pula yangingin memerasrakyat.Itu pula yang membuat berbagai kebijakan Depkes tidak mudah diimplementasikan di lapangan. „ RH
                                
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27