Page 26 - Majalah Berita Indonesia Edisi 25

26 BERITAINDONESIA, 23 November 2006Meutia HattaMenteri NegaraPemberdayaan Perempuanenteri Negara Pemberdayaan Perempuan MeutiaHatta menilai selama initindak pidana perdaganganorang belum dijangkau oleh peraturanperundang-undangan nasional. Peraturanperundang-undangan yang ada telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai denganperkembangan hukum internasional. Namun, pada November ini, Indonesia direncanakan sudah memiliki Undang-Undang(UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). PembahasanRUU PTPPO ini dimulai sejak 28 September. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) juga melaksanakan program kesetaraan gender di tujuh provinsi, yaituBangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Dengan menganggarkan dana Rp 375 juta,program tersebut diharapkan dapat membentuk jaringan dan mekanisme komunikasi, meningkatkan pemahaman dan kemampuan antar institusi media massa, organisasi keagamaan, LSM, profesi danswasta serta organisasi sosial danpolitik dalam pembangunan pemberdayaan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diprovinsi dalam rangka pengarusutamaan gender. Selain itu,Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP)akan meratifikasi peraturan-peraturanyang tidak memihak kepada perempuan.Salah satunya Perda Pelacuran yang diterapkan di Tangerang. Disebutkannya, adasekitar 28 peraturan, termasuk UU, Perpudan Perda, yang masuk dalam peraturanyang tidak memihak kepada perempuan, seperti Perda Keluar Malam dan Perda Larangan Pelacuran yang diterapkan di Tangerang. „ RHMBERITA UTAMATaufiq EffendiMeneg PANinerja aparat birokrasi masihbanyak dikeluhkan warga masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pelayananpublik. Reformasi di bidang birokrasiseakan berjalan di tempat. Kendati memang tak semudah membalik telapak tangan, masalah pembenahan dan pemberdayaan aparatur negara terkesan masihamburadul. Padahal lembaga Meneg PAN(Menteri Negara Pemberdayaan AparaturNegara) ini sudah ada sejak era PresidenSoeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawatidan SBY sekarang ini. Taufiq Effendimemang sudah berusaha melakukanpembenahan. Termasuk menertibkan 242ribu PNS yang berstatus tidak jelas, 66ribu PNS yang menerima gaji dobel danmerugikan keuangan negara ratusanmiliar. Mengangkat ratusan ribu tenagahonor di bidang pendidikan, kesehatan dipusat dan daerah. Perbaikan gaji pegawaijuga dilakukan. Ia pun melakukan inspeksi mendadak dan berbagai terobosanlainnya. Namun kenyataan belum menunjukkan hasil optimal. Bahkan terkesanpara birokrat (PNS) belum melaksanakanfungsinya sebagai abdi negara dan abdimasyarakat. Sebaliknya, secara terangbenderang – terutama yang tugas danfungsinya melayani publik – lebih condong berperilaku sebagai “biro jasa”. Dengan tak segan-segan meminta imbalandari masyarakat yang berurusan denganmereka. Contoh konkret lainnya yangnampak di depan mata adalah masih rendahnya disiplin pegawai. Kendati sudahmenikmati liburan panjang di waktu Lebaran, kenyataannyabanyak PNS yang masih membolos. Belumlagi, masalah 65 % PNSyang katanya tidakmempunyai job description yang jelas.Semua itu menunjukkan betapa penataanatau reformasi birokasi belum sepertiyang diharapkan. Yakni bagaimana membuat fungsi pelayanan publik bisa berjalancepat, lancar, mudah dan tidak berbelitbelit serta menghilangkan mental korup.Tantangan nyata bagi Menneg PANadalah mewujudkan itu. Tidak saja menyangkut sistem administrasi tapi jugaaspek mentalitas. Sehingga aparaturbirokrasi benar-benar bisa berfungsimenjadi penggerak mesin pemerintahandalam rangka good governance. „ SPKDjoko KirmantoMenteri Pekerjaan Umumerekonomian akan dapat bergerak maju hanya jika tersediainfrastruktur fisik. Syarat pembangunan adalah tersedia infrastruktur pembangunan. Infrastrukturmendorong pertumbuhan ekonomi berlipat kali ganda dan berefek multi kesemua sektor kehidupan.Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum dipercaya memimpin sebuah departemen yang secara khususmembangun dan memelihara infrastruktur fisik pembangunan. Selama masa krisis ekonomi, bahkan masih berlaku hinggasekarang, departemen ini memiliki fungsiganda yaitu membangun infrastruktursambil memberikan lapangan kerja kepada pengangguran yang banyak tumbuhbaru belakangan ini.Sayangnya Bank Dunia justru menyorotdepartemen ini dengan dugaan telah terjaditindak korupsi di sejumlah proyek yangdidanai, sampai-sampai pimpinan BankDunia berani menyurati Menkeu.Tak mengherankan pula apabilabanyak kesepakatan bisnis yang sudah ditandatanganidalam berbagai kesempatan kesempatan Indonesia InfrastructureSummit, terbukti taksemua terealisasi menjadiproyek benaran. „ HTP