Page 42 - Majalah Berita Indonesia Edisi 27
P. 42
42 BERITAINDONESIA, 21 Desember 2006BERITA POLITIKAgung Melanggar Etika?Kalau Parpol Jadi CaloSekber Pokja Petisi 50 melaporkan KetuaDPR Agung Laksono ke BK DPR. Agung punsiap menjelaskan.afari Ramadhan yangdilakukan Ketua DPRAgung Laksono beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Adalah KoalisiSekretariat Bersama (Sekber)Kelompok Kerja (Pokja) Petisi50 yang mengadukannya keBadan Kehormatan (BK) DPR.Alasannya, Agung diduga telahmelakukan pelanggaran etika.Sebagaimana diberitakanMedia Indonesia (25/11), Ketua Presidium Komite Waspada Orde Baru yang tergabung dalam Sekber Pokja Petisi 50, Djudilheri Justam,mengadukan Agung Laksonoke BK DPR. Sebab sikap danperilakunya dinilai tidak patutdilakukan oeh seorang pemimpin lembaga negara.“Sekber Pokja Petisi 50 yangterdiri dari Pokja Petisi 50,HMI MPO dan Komite Waspada Orde Baru menilai adatiga hal yang menjadikanAgung Laksono diduga melakukan pelanggaran etika. Karena itu dia kami laporkan keBK DPR,” tutur Djudilheri diJakarta Jumat (24/11) lalu.Alasan pertama, menurutDjudilheri, Agung tak mampumemposisikan dirinya untukbertindak dengan memisahkanantara kedudukannya sebagaiKetua DPR, Wakil KetuaUmum Partai Golkar dan KetuaUmum Kosgoro 1957. Akibatnya, ia berpotensi melakukanpenyalahgunaan wewenang.“Contohnya ketika SafariRamadhan yang lalu. Dia menyerahkan bantuan kepada beberapa daerah dengan menggunakan tiga jabatannya ituwalaupun pada kesempatanyang berbeda. Tapi pada acarabesar yang sama, yakni SafariRamadhan Ketua DPR,” jelasnya.Menurutnya, Agung jugadiduga telah melakukan kebohongan publik. Pada beberapakesempatan dia menyatakandana safari Ramadhan berasaldari iuran anggota DPR dariFraksi Partai Golkar yang daerahnya dia kunjungi. Tapi padakenyataannya, Sekjen DPRmengaku telah membiayaiperjalanan dinas Agung Laksono selama melakukan safariRamadhan. Itu jelas-jelas kebohongan publik dan seharusnya BK DPR bisa memberikansanksi yang tegas.“Alasan ketiga, Agung Laksono selaku Ketua DPR seringkali membuat pernyataan yangbelum menjadi keputusanDPR,” papar Djudilheri.Wakil Ketua BK DPR dariFraksi PDI-P Gayus Lumbunmembenarkan adanya laporandari Sekber Pokja Petisi 50menyangkut salah seorangpimpinan DPR. Atas laporanitu, BK DPR telah mengirimsurat kepada yang bersangkutan mengenai adanya tuduhan-tuduhan sebagaimanadisampaikan dalam laporanpengaduan tersebut.Hal ini sesuai dengan TataTertib DPR, pasal 60 ayat (3),yang menyebutkan anggotaDPR yang diadukan oleh masyarakat harus mendapatkantembusan pengaduan itu dariBK DPR.Menurut Gayus, BK DPRakan mulai menyelidiki pengaduan ini seusai reses pada11 Januari 2007. Sesuai prosedur, BK akan memeriksapengadu dan pekan berikutnyamemeriksa anggota DPR yangdiadukan.Agung Laksono yang dikonfirmasi soal ini menyatakan dirinya sudah diberi tahuada laporan dari masyarakatyang mengkritisi kinerjanya keBK DPR. “Mudah-mudahanitu bukan bagian dari kompetisi politik yang tidak sehat.Saya akan menjelaskan semuanya kepada BK DPR apabila memang dibutuhkan,”tegasnya. SPAda wacana menarik dalam diskusi DialektikaDemokrasi yang digelar di gedung DPR, Jumat(24/11) lalu. Yakni soal peran partai politiksebagai broker atau calo dalam memunculkanpemimpin bangsa.Dalam diskusi yang bertajuk “Mencari SosokPemimpin Bangsa 2009”, Direktur Eksekutif LembagaSurvei Indonesia (LSI) Saiful Mujani menyatakan,tingkah laku parpol yang merekrut calon pemimpinbangsa atau pemimpin daerah di luar struktur partaidan nonkader menunjukkan partai saat ini cenderungmenjadi broker dalam memunculkan pemimpin.“Seperti PDIP, kalau saya jadi orang PDIP,tersinggung karena banyak orang yang datangke partai ini meski bukan kadernya dan lucunyabisa dicalonkan sebagai kepala daerah,” katanyaseperti ditulis Media Indonesia (25/11).Dia memberi contoh Barnabas Suebu yangdiusung PDIP. Tapi baru beberapa saat terpilihjadi Gubernur Papua, dia kembali ke Golkar dandiangkat sebagai penasehat partai berlambangpohon beringin itu.“Lalu untuk apa jadi anggota partai bila tidakjadi pemimpin. Lebih baik jadi pengusaha yangbisa membeli partai,” tambahnya.Namun Ketua DPP PDIP Maruarar Siraitmembantah kalau PDIP hanyalah partai broker.Menurutnya, merekrut orang luar untuk menjadipimpinan PDIP merupakan strategi partai. “SepertiBarnabas Suebu, meskipun ada SK DPP PartaiGolkar yang mengangkatnya sebagai penasehatpartai, dalam suatu pertemuan dia bertekad tidakakan melupakan PDIP,” ujarnya. SPSAgung siap jelaskan. foto: berindo wilson
