Page 51 - Majalah Berita Indonesia Edisi 27
P. 51
BERITAINDONESIA, 21 Desember 2006 51LINTAS MEDIA DAERAHSolidaritasMasyarakat TumpulSejumlah tokoh elemen masyarakatdi Surabaya dan Sidoarjo mulaimengkhawatirkan kondisi pengungsikorban lumpur Lapindo yang semakin tidak jelas. Mereka pun mempertanyakan solidaritas masyarakatterhadap korban Lapindo.Jebolnya tanggul penahan luapanlumpur Lapindo yang kemudianmenenggelamkan sebagian wilayahperumahan Tanggulangin AnggunSejahtera (TAS) I menambah bengkaknya jumlah pengungsi sebesar2.140 orang. Padahal sejak pertamakali lumpur itu meluap sekitar 12.000warga Porong berubah status menjadipengungsi.Namun begitu, nasib mereka tetapsaja tidak jelas. Sementara pihak TimNasional (Timnas) PenanggulanganLumpur masih berkutat pada bagaimana menghentikan semburan lumpur yang tampaknya hampir mustahil. Sedangkan Lapindo yang dinyatakan sebagai pihak yang palingbertanggung jawab akan menjualsahamnya, meski akhirnya gagal.Pernyataan keprihatinan itu disampaikan dalam diskusi terbatas tentangbagaimana menumbuhkan solidaritas sosial terhadap korban lumpurLapindo di kantor Redaksi HarianSurya, Rabu (29/11).Salah satu tokoh Sidoarjo, KH AbdiManaf MBA, yang juga memimpinTim Independen Relawan LumpurPanas Porong mengatakan sejakWapres Jusuf Kalla menyatakanLapindo bertanggungjawab atas semburan lumpur itu, banyak donaturmundur. Demikian tulis KoranSurya, 30/11. SB,SPDP Jabar TolakTuntutan BuruhUpaya buruh memperbaiki nasibdengan menuntut kenaikan UMKnampaknya tak membuahkan hasil.Pasalnya, Dewan Pengupah (DP) Provinsi Jabar menolak mengubah besaran UMK senilai 100% seperti yangdituntut Aliansi Buruh Bandung Raya.Aliansi ini mewakili serikat buruh Kab.Bandung, Kab. Sumedang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.Keputusan itu diambil setelah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan empat kab./kota yang belummenyerahkan besaran UMK itu, diHotel Karang Setra, Bandung, Kamis(30/11).Wakil Ketua DP Provinsi Jabar,Budiono menegaskan, keputusan yangdiambil sudah final. “Setelah melihat,mengkaji, dan menelaah, proses yangdilakukan dewan pengupahan 4 daerahitu sudah sesuai dengan hukum danperaturan upah minimum kabupaten/kota. Kalaupun ada perubahan, mungkin tidak lebih baik,” katanya.Di lain pihak, Aliansi Buruh BandungRaya (ABBR), melalui Sekjen SPMI,Sabilar Rosyad menegaskan, jika Dewan Pengupahan Provinsi Jabar tidakmemutuskan UMK sesuai tuntutanmereka, maka pada 5 Desember mendatang, sekitar 5.000 massa dari ABBRakan kembali turun ke jalan untukberunjuk rasa.Menanggapi demo besar-besaranyang akan dilakukan ABBR, Budionomengatakan, pro dan kontra itu pastiakan selalu ada selama belum ada formula tetap untuk penetapan UMK.“Jadi, silakan saja kalau mereka maudemonstrasi,” katanya seperti diberitakan Pikiran Rakyat, 30/11. SB,SPAkibatPemadaman ListrikRibuan buruh pabrik di kawasanMedan dan Deli Serdang serta pengusaha melakukan aksi demo diDPRDSU dan Kantor Gubsu karenapemadaman listrik bergilir dirasakanketerlaluan, dengan frekuensi tiga kalisehari. Aksi demo dilakukan SerikatPekerja Seluruh Indonesia dan SerikatBuruh Seluruh Indonesia serta AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) Sumut.Mereka di bawah koordinator KetuaApindo, Parlindungan Purba didampingi Ketua SPSI Sumut H Mukhyir Hasan Hasibuan. Sebelumnya para demontran ini berkumpul di Lapangan Merdeka Medan dan berjalan tertib menuju gedung wakil rakyat. Para pekerja membawa berbagai poster bertuliskan hujatan kepada pihak PT PLN, juga protesketidakberdayaan pemerintah SumateraUtara menanggulangi krisis listrik.Menurut Parlindungan, akibatseringnya listrik padam, biaya produksi menjadi lebih tinggi. Namunhasil produksi menjadi tidak sempurna. Akibatnya, banyak konsumenkomplain dan menggugat denda sertaganti rugi. Komplain dilakukan tidaksaja oleh konsumen di dalam negeri,tetapi juga konsumen luar negeri.Para pengunjuk rasa diterima KetuaDPRDSU H Abdul Wahab Dalimunthebersama dua anggota DPRDSU H AzisAngkat dan H Banuaran Ritonga.Wahab mengaku salut atas kedatanganribuan pekerja membawa aspirasiseluruh rakyat ke gedung dewan.Apalagi kedatangan mereka menurutWahab sangat tertib.“Selaku wakil rakyat kita juga mendukung semua pernyataan itu,” ujar politisiPartai Golkar ini. Namun, sebut Wahab,usaha yang dilakukan ini hendaknyatidak hanya dilakukan di gedung dewan,namun juga ke kantor Gubsu selakupenguasa. “Kita bukan penguasa, namunwakil rakyat untuk mendengar danmenyampaikan aspirasi rakyat. Yangberkuasa eksekutif yakni kantor Gubsu,”ucapnya. Demikian tulis koran Waspada, Kamis, 30/11. SB,SPBERITA DAERAH
