Page 55 - Majalah Berita Indonesia Edisi 30
P. 55
BERITAINDONESIA, 01 Februari 2007 55BERITA EKONOMIDIPA 2007 Kejar TayangPemerintah mempercepat penyerahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mengoptimalisasipenyerapan anggaran 2007. Namun jika DIPA tidak diikutipenyederhaan birokrasi pencairan dana, penyerapananggaran tetap tidak akan maksimalpercepatan penyerahan DIPA dengansendirinya akan memaksimalkan penyerapan anggaran? Tampaknya tidak demikian. Harapan itu hanya akan tercapai jikadiikuti kemudahan pencairan anggaran,baik oleh pemerintah pusat maupunpemerintah di daerah.Kendala utama yang menyebabkanrendahnya penyerapan anggaran selamaini, semata-mata karena lambannyapencairan anggaran dari pemerintah.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatisendiri mengakui hal itu kepada persbeberapa waktu yang lalu.Karena itu, untuk menghindari kemandulan APBN dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, Gubernur GorontaloFadel Muhammad telah meminta agarsistem dan prosedur keuangan negaradirombak. Ia mengatakan selama pemerintah tidak berani merombak sistem danprosedur keuangan negara, fungsi APBNmaupun APBD sebagai stimulus tidakakan tercapai secara maksimal.Fadel mengungkapkan, untuk mencairkan dana di daerah saja harus melewati prosedur birokrasi hingga 17 meja,dan di pemerintah pusat akan lebih banyak lagi. Di daerah Gorontalo yang dipimpinnya, Fadel telah berinisiatif menyederhanakan birokrasi pencairan danaAPBD. “Saya menyederhanakan prosedurtersebut menjadi tiga meja saja. Hasilnya,pembangunan Gorontalo jadi percontohan,” katanya, seperti dikutip BisnisIndonesia (3/1).Otonomi SentralistikSatu lagi catatan yang mendapat perhatian cukup besar dari berbagai kalanganmenyangkut DIPA 2007 adalah karakternya yang tetap sentralistik. Walaupundari segi politik penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah dilaksanakansecara otonom, dari sisi keuangan sentralisasi masih lebih menonjol. Disebut demikian, karena dari total anggaran belanja2007 sebesar Rp 763,5 triliun, sejumlahRp 504 triliun atau 72,6% dibelanjakanoleh pemerintah pusat. Sementara anggaran yang diserahkan ke daerah hanyaRp 258,7 triliun atau 33,8%.Ketimpangan anggaran belanja yang digunakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mendapat perhatian khusus dari Media Indonesia. Ketimpanganini diangkat dalam editorialnya (3/1)berjudul “DIPA 2007 yang Sentralistik”.Ketimpangan anggaran belanja antarapemerintah pusat dengan daerah diperkuat oleh alokasi DIPA untuk PemerintahDKI Jakarta sebesar Rp 114,3 trilun atau14,7% dari total APBN.Faktor ini secara gamblang menggambarkan ketimpangan anggaranpusat dan daerah. Spirit sentralisasimasih mendominasi kebijakan pemerintah dalam menetapkan distribusikeuangan. MHari kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) 2007, pemerintah sudah menyerahkanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) kepada pemerintah daerah diseluruh Indonesia. “Hari ini para menteridatang ke daerah untuk menyerahkanDIPA. Dengan DIPA yang tepat waktuserta kontrol dan manajemen yang baik,kami berharap belanja pemerintah mengalir lancar,” kata Presiden SusiloBambang Yudhoyono, seperti dikutipMedia Indonesia (3/1).Dilihat dari waktu penyerahannya,DIPA 2007 jauh lebih cepat dibandingDIPA-DIPA sebelumnya. Ibarat sinetron,penyerahan DIPA yang terkesan “kejartayang” dimaksudkan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2007.Penyerapan anggaran, menjadi salah satupersoalan yang cukup mendasar dalamdua tahun terakhir. Rendahnya penyerapan anggaran pada APBN 2005 dan2006 membuat APBN tidak mampumengemban perannya sebagai stimuluspertumbuhan ekonomi.Dengan mempercepat penyerahanDIPA, pemerintah berharap penyerapananggaran 2007 dapat mencapai level100%. Yang menjadi pertanyaan, apakahHPelaksanaan DIPA diharapkan dapat menyerap anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
