Page 30 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37

3030 BERITA BERITAINDONESIA INDONESIA, 10 Agustus 2006 , 10 Mei 2007pus IPDN tidak menggunakan kekerasan.Dan dia keberatan jika IPDN mendapatstempel merah dari masyarakat. Dia tetapmembela diri bahwa IPDN di bawahkepemimpinannya telah membawaperubahan sistem menjadi lebih baik.Kematian Cliff dianggapnya hanyalah ulahoknum, bukan sebuah sistem.Pelaksana Harian Rektor IPDN yangbaru saja diangkat, Johanes Kaloh, mengatakan hukuman fisik di lembaganyaakan dihapus bertahap. Menurut Republika (15/4), ketika melakukan inspeksimendadak ke sejumlah tempat kontroversi di kampus IPDN, Johanes sempatmenjenguk seorang praja yang dirawat dipoliklinik kampus. Johanes menanyakanapakah dia sakit karena mengalami tindakkekerasan, tetapi dijawab, tidak.Johanes meninjau poliklinik, lokasikuburan dan sel yang ada di Pos Pengendali Pengamanan Kesaktrian. Berdasarkandata yang terpampang di papan, terdapat14 praja yang dirawat di poliklinik dan 4praja dirawat di RS Cibabat, RS Al Islam,RS AMC dan RS Bintaro. Mereka sebagianbesar menderita penyakit hepatitis, typhoid, febris dan gastro enteritis.Pelaksana harian rektor IPDN ini berjanji segera melakukan pemeriksaan kesehatan semua praja, meliputi pemeriksaanurine, darah dan rontgen. Pemeriksaankesehatan diprioritaskan pada praja tingkat satu, dua dan tiga. Dari pemeriksaanitu akan terungkap berapa persen prajayang mengalami penyiksaan, dan berapapersen yang menderita penyakit tertentu.Johanes juga mendatangi sejumlahmakam yang ada di lingkungan IPDN.Makam tersebut diisukan sebagai kuburan praja yang jadi korban kekerasan.Namun Kasubag Bina Kerohanian IslamIPDN, Ahmad Muzakir membantah. Disitu tertera nama Dala Ulung, Hj. Khadijah, M. Djalin bin Ismali dan DrsTadjudin Manangkari. Tulis Republika,Johanes juga mendatangi sel PPKK yangdisebut sering digunakan sebagai tempatpenahanan praja yang melakukan pelanggaran disiplin. Sel berukuran sekitar3x4 meter yang dibangun tahun 1998 itumemiliki sebuah pintu, terbuat dari jerujibesi. Di dalam sel terdapat dua kasur busa.Meskipun kekerasan di IPDN dikecamberbagai pihak, Johanes masih berjanjimengurangi bentuk hukuman fisik terhadap para praja yang melanggar disiplin,secara bertahap. Dia akan mengubah polapengasuhan dan hukuman, lebih bersifatedukatif, misalnya melakukan penelitiandan membuat paper. “Pokoknya semuatindak kekerasan akan dihapuskan,” kataJohanes kepada Republika.Johanes menilai kegiatan wahana binapraja yang selama ini mengandung tindakkekerasan pada para praja, drum band,Pataka dan polisi praja. Seluruh kegiatanbina praja dibekukan selama berlangsungnya evaluasi.Kematian Cliff mengundang pemberitaan pers dan perhatian publik yang sangatluas. Tajuk harian ekonomi, Bisnis Indonesia (13/4), memberi indikasi bahwakekerasan di IPDN tak pernah benarbenar hilang. Koran ini bertanya: “Kenapakampus yang mencetak pamong praja itumenerapkan instrumen kekerasan didalam melakukan pembinaan?”BI menaruh curiga, jangan-jangandisadari atau tidak, IPDN telah mengadopsi fasisme sebagai ideologi yangmembentuk kesadaran kolektif praja.Tampaknya perlu ada studi komprehensifterkait melembaganya budaya kekerasandi IPDN, baik dari tinjauan historis,sosiologis maupun psikologis. Hasil studiitu bisa dijadikan rujukan bagaimanamemperlakukan IPDN yang bernaung dibawah Depdagri.Tetapi BI menyimpulkan, sesungguhnya kultur kekerasan yang meruyak diIPDN hanyalah pelembagaan dari nilaikekerasan kolektif yang mengakar dimasyarakat. Harus diakui, masyarakatnegeri ini sangat dekat dengan kekerasan.Bahkan kekerasan kerapkali mendapatkan pembenaran kolektif. Barbarisme danvandalisme menyelinap di dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk pelampiasan sakit hati dan ketidakpuasanterhadap keadaan yang dihadapi.Koran bisnis ini dalam edisi yang samamengutip sejumlah nara-sumber DPR yangmeminta pemerintah membubarkanIPDN. Ketua DPR Agung Laksono menyarankan agar pendidikan bagi calon birokratpemerintahan tidak perlu dilakukan terpusat seperti sekarang. Pendidikan semacam itu sebaiknya dibuka di sejumlahwilayah, termasuk di universitas umum.“Sebaiknya IPDN dibubarkan untuk menghindari terulangnya kesalahan sistempembinaan,” kata Agung seperti dikutip BI.Juga Ketua DPD Ginanjar Kartsasmitasepakat dengan Agung. Tetapi dia menyarankan praja yang masih ada diberikesempatan menyelesaikan pendidikanmereka, meskipun tidak di IPDN. KataGinanjar seperti dikutip BI, penutupanIPDN secara resmi bisa dilakukan setelahitu. Praja yang masih ada sekarang bisamelanjutkan ke perguruan tinggi lain.Sedangkan Ketua Fraksi PKS di DPRMahfuz Siddiq mengatakan partainyasecara resmi menyarankan lebih baikIPDN dibubarkan dan diganti AkademiPemerintahan Dalam Negeri (APDN).APDN lebih memfasilitasi otonomi daerahlewat kurikulum dan metode pendidikanyang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.Namun banyak pula yang berpendapatuntuk membunuh tikus, “rumah IPDN”tidak harus dibakar. „ SHSumber: TempoPelanggaran di IPDN 2000-2004Kasus Penganiayaan Berat 35Kasus Penganiayaan Ringan 9.000Kasus Narkoba 125Kasus Perkelahian 75Kasus Pencurian 1.500Kasus Pelecehan Seksual 150Kasus Seks Bebas 660BERITA KHAS