Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 40
P. 19
BERITAINDONESIA, 21 Juni 2007 19BERITA UTAMAlagi ke ranah hukum, kasus initelah memunculkan asumsilain.Rupiah dari Rokhmin yangtersebar ke kantung-kantungcapres maupun tim suksesnya,hanyalah sebuah ujung belalaiyang terjulur ke permukaanair. Belalai itu disinyalir dimiliki gurita besar denganseribu tangan yang selama inimembelit begitu banyak instansi pemerintah, termasukBUMN, anggota DPR dan partai politik. Entah seberapabesar dana yang simpang-siurdan kental dengan sebutandana nonbudgeter tersebut.Dan entah sejak kapan puladana itu menjadi irama permainan birokrasi.Meski di era pemerintahanSBY, KPK gencar mengusutberbagai indikasi korupsi ditubuh pemerintahan danBUMN, itu dianggap masihkecil tak sebanding dengandana yang jauh lebih besarterbenam di bawahnya. Masalahnya dana haram yangmelingkar-lingkar di luar anggaran resmi itu sulit dibuktikan secara hukum.Sebut saja kasus skandalkorupsi Badan Urusan Logistik(Bulog). Dalam sejarahnyasejak berdiri tahun 1967, Bulogtelah menyeret empat bosnyake hotel prodeo yakni BedduAmang, Rahardi Ramelan,Sapuan dan Widjanarko Puspoyo.Widjanarko masuk tahananakibat dugaan korupsi proyekpengadaan sapi impor senilaiRp 11 miliar tahun 2001.Beddu Amang dijerat kasustukar guling tanah PT GoroBatara Sakti. Sedangkan Sapuan disapu dengan masalahdana Yanatera, sebuah yayasan milik Bulog.Hanya Rahardi Ramelanyang masuk bui akibat dananon budgeter. Rata-rata mereka tidak dijerat akibat urusan beras. Padahal, sejak berdiri tahun 1967, Bulog yangditugaskan mengamankan urusan beras, selain mengurusiberas lokal juga mengimpordari luar negeri. Era Widjanarko, Bulog setiap tahunmengimpor satu juta ton berasdengan nilai di atas satu triliunrupiah.Impor beras sangat seringmenjadi sorotan dan keributandi kawasan politik. Ketikapermasalahan yang diributkankemudian melempem, timbullah berbagai macam dugaanberas impor sarat permainandan menjadi sumber dana nonbudgeter yang menjalar kemana-mana.Dugaan korupsi beras imporjelasnya sulit ditelusuri. Investigasi yang dilakukan tim penyelidik sangat sulit untukmendapat barang bukti yangcukup kuat, meski didatangihingga ke negara asalnya Vietnam.Beberapa waktu lalu terungkap, semua hasil dari keuntungan yang tidak tertulissecara adminstratif membuatduit haram bisa mengalir tidakhanya ke kantong Kepala Bulog dan keluarga. Tapi juga keling sebesar Rp 100 juta padasetiap acara,” tulis Tempo.Tetapi ketika tuduhan dilontarkan biasanya para penerimaramai-ramai menolak keras.PDI Perjuangan, misalnya,membantahnya dengan tegas.Wijanarko pernah duduk diDPR sebagai perwakilan dariPDI Perjuangan sebelum menjabat Kepala Bulog. Karena ituia diduga membantu keuanganpartai tersebut.Tjahjo Kumolo, salah satuketua partai berlambang moncong putih tersebut mempersilakan kejaksaan untuk memeriksa partainya.Demikian pula korupsi yangterungkap di Departemen Agama. Mantan menteri agamaSaid Agil Husen al Munawardan Taufiq Kamil, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji Depag,an hakim di Mesir.DAU juga mengalir ke kantong DPR. Diantaranya, adayang dipakai untuk membayarkredit rumah mantan anggotaDPR. Selain itu kepada beberapa pejabat untuk biaya ibadah haji, dan keluarga merekasendiri.Namun hanya itulah yangmuncul ke permukaan. Padahal Departemen Agama disinyalir sejak lama dihinggapipenyakit korupsi dan alirandana tidak resmi. Menurut sebuah sumber, berbagai proyektelah dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dari departemen yang justru mengurusi keagamaan ini. Pasporhaji, biaya perjalanan, hinggaurusan katering di tanah sucimerupakan contoh kecil daripermainan yang terungkap. Dibawah itu banyak mengalirkantong berbagai partai politik.Harian Tempo (8/4) menulis dana Bulog mengalir kebeberapa partai politik besar.Modusnya dialirkan pada saatsaat penting seperti menyelenggarakan muktamar ataukonggres.“Jumlahnya tidak besar, padan Abdul Rosyad, mantanbendaharawan Badan Penyelenggaran DAU, dijerat dakwaan korupsi menggunakan rekening Dana Abadi Umat untuk keperluan pribadi dan orang lain. DAU disebutkan telahmengalir ke 30 orang hakimyang digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihdana gelap yang sulit dibuktikan.Semua MengguritaBUMN juga dihinggapi korupsi dan menciptakan banyakdana di luar anggaran resmi.Tahun 2005 Tim InvestigasiKorupsi untuk BUMN menemukan sekitar 30 kasusRupiah dari Rokhmin yang tersebar ke kantung-kantung capres juga membelit begitu banyak instansipemerintah, termasuk BUMN, anggota DPR dan partai politik.foto: berindo wilson