Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 40

20 BERITAINDONESIA, 21 Juni 2007BERITA UTAMAKekuasaan CenderungKorupPepatah global menyebutkan kekuasaan cenderungkorup. Bukan maksudnya untuk tak boleh memegang kekuasaan. Tetapi siapapun pemegang kekuasaan diingatkanagar selalu waspada. Karenapemegang kekuasaan harusmembuat kebijakan. Alih-alihkewenangan itu malah bisamenjadi alat untuk berperilakukorup.Hari Sabarno, misalnya.mantan Menteri Dalam NegeriKabinet Gotong Royong inididesak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) supaya diperiksa KPK.Dasarnya, hasil pemeriksaan atas Oentarto Sidung Mawardi, DirjenOtonomi Daerah ketika itu. Oentarto ditengarai meneken radiogramberisi pengadaan alat pemadam kebakaran, dengan cara menunjuklangsung PT Istana Sarana Raya sebagai rekanan. Ini berlangsungselama tahun 2002-2005.Kasus pembelian alat pemadam itu menjerat banyak gubernur danwalikota serta bupati di seluruh Indonesia. Selain pengadaannya taksesuai prosedur ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkunganpemerintah, para pejabat daerah berbuat karena memang ada radiogram dari pusat. Bila dituruti jelas melanggar hukum, tetapi bila tidakdituruti, jabatan bisa lepas tanpa alasan yang jelas.Walikota Makassar, Sulawesi Selatan Amiruddin Maula contohnya.Pada tahun 2003 ia memutuskan membeli alat pemadam, karenadidasarkan radiogram dari pusat, lalu memerintahkan Kepada DinasKebakaran Kota Makassar Aminuddin untuk membeli langsung dari PTIstana Sarana Raya. Sang Walikota kini sudah ditetapkan tersangka.“Seharusnya pengambil kebijakan di tingkat pusat diperiksa terlebih dulu,”kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, EmersonJuntho, menyebut alasan pemeriksaan atas Hari Sabarno.Selain itu, di lingkungan DPR setiap pembahasan rancanganundang-undang (RUU) selalu ada setoran untuk empat orang pimpinanDPR, terdiri satu ketua dan tiga wakil ketua, masing-masing Rp 5 juta.Yaitu, saat pembahasan di badang legislasi, panitia khusus, dan panitiakerja (Rp 2 juta), tim perumus, dan tim sinkronisasi.Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Nursanita Nasutionmenyebutkan hal itu. “Setiap tahapan mereka menerima Rp 5 juta. Iniyang harus dihapus,” ujarnya. Kata Nursanita dari Fraksi PKS ini, kalauada anggaran dari pemerintah biasanya digunakan untuk membiayaipembahasan di luar gedung parlemen.Sekjen DPR Faisal Djamil mengatakan, Dewan hanya memilikianggaran Rp 324 juta per pembahasan RUU. Karena itu, Ketua DPRAgung Laksono berpendapat, kecilnya anggaran DPR menjadi alasanbagi anggota DPR menerima dana dari pihak luar. “Sekarang tidakbisa lagi, risikonya masuk bui,” aku Agung.Karena kewenangan penguasa pula maka Hadi Wijarabi, mantanDubes RI periode tahun 2001-2003 di Malaysia, ditetapkan KPKsebagai tersangka. Modusnya, ia menggunakan kebijakan terdahuluberupa Surat Keputusan No. 021/SK-DB/0799 tanggal 20 Juli 1999,yang memuat tarif ganda pengurusan dokumen keimigrasian. “Olehtersangka, aturan yang besar diterapkan pada pemohon. Namun, tarifyang lebih kecil dijadikan dasar penetapan Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) ke kas negara,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK.Melihat “usia” dan massifnya perilaku korupsi, agaknya sulitmengharapkan Indonesia akan terbebas dari jerat gurita korupsi. „ HTdugaan korupsi di beberapaBUMN. Menurut Ketua TimInvestigasi saat itu, LendoNovo, ada kerugian negarasekitar 2,2 triliun dari tujuhkasus yang ditemukan.Data yang dianggapnya sudah matang itu, seperti diberitakan majalah Konstan,diserahkan kepada KPK, TimTastipikor, Kejaksaan danKepolisian. “Peran kami hanyasampai di situ. Kami tak bisamelakukan audit, investigasiformal seperti BPK danBPKP,” kata Lendo.Gurita perilaku korup turutpula merambah tubuh TNIdan Polri. Salah satu contohyang terungkap manakala ditemukan ratusan senjata dirumah (alm) Brigjen Kusmayadi.Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregarmengakui senjata-senjata tersebut belum didukung secaraadministrasi pendaftaran. Iatidak berkomentar soal isusenjata dipasok dari agen Singapura, tapi dibeli melaluirekanan TNI-AD dan dananyabelum dipastikan berasal darimana. Yang pasti senjata itutidak tercatat dan tidak dibiayai APBN.Mengutip hasil riset pengamat intelijen Wawan H. Purwanto, senjata itu terlalu jauhjika dituding untuk digunakanaksi makar. “Saya melihatnyalebih untuk kepentingan nasional. Hanya saja ditempuhdengan cara tidak lazim,” kataWawan. Dengan kata lain,senjata yang dibeli dengantidak menggunakan anggaranresmi merupakan dana nonbudgeter yang dianggap positif.Pelaku perilaku korupada di mana-mana. Kewenangan masing-masing institusi pemerintah acapkalidimanfaatkan oleh para koruptor untuk sama-samamencari keuntungan. Antara pejabat dan pengusaharekanan rapi menjalinkonspirasi korup.Sebut saja seorang pengusaha A, yang memiliki banyak kepentingan bisnis didepartemen tertentu. Proyekyang ditenderkan acapkalikental dengan kolusi. Sesuaiketentuan, pengadaan barangdan jasa bernilai nilai dari Rp50 juta wajib melalui proseslelang dan kelayakan pesertalelang.Dalam parakteknya proyekbernilai puluhan juta hinggatrilyunan berubah menjadiajang permainan atau kolusiantar pengusaha dan pejabatbersangkutan. Keuntungandari nilai harga proyek mengalir dari pengusaha satu keoknum lain. „ DH, RBPertemuan selama 12 menit di Lanuma Halim Perdanakusuma, yangmelahirkan kesepakatan Amien dengan Presiden SBY.foto: repro indoposAgung Laksono