Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 41
P. 19
BERITAINDONESIA, 05 Juli 2007 19BERITA UTAMAanah Pangkal MasalahTNI AL yang didesain tahun1960-an, apakah masih layakdijadikan pusat pelatihan bagiTNI AL.Karena tanah Indonesia masih luas di luar pulau Jawa,Effendi menawarkan solusiTNI pindah saja dari lahan itu.Kata Effendi, pihaknya diKomisi I bertanggung jawabuntuk mencarikan, memfasilitasi, memberikan, mendukung anggaran mencari tanahyang lebih luas sesuai dengankebutuhan. Demikian pulaseluruh pembiayaan ditanggung dan diperjuangkan Komisi I.“Apakah itu tidak lebih hebat, dan punya perspektif kerakyatan tidak meragukanTNI, tidak merugikan TNIkarena tanah-tanah di tempatlain masih banyak,” urai Effendi, yang turut terjun ke lapangan mencari fakta.Bentuk Panja Tanah TNISalah satu butir kesimpulanDepartemen Pertahanan,Panglima TNI, DepartemenKeuangan, dan Badan PerBogor. Paling tidak, dari Rp 1,6miliar dana yang disediakanTNI AU, sudah 11 warga yangrapat yang dibacakan pimpinan rapat Theo L Sambuaga,yang juga Ketua Komisi I DPRadalah, isinya meminta Panglima TNI dan KSAL menyelesaikan sengketa tanah di Pasuruan, serta rencana relokasi.Proses dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, dankepentingan serta keberadaanmasyarakat di sekitar daerahtersebut.Kemudian untuk membahassecara komprehensif permasalahan tanah TNI yang banyak diantaranya bermasalah,ataupun berstatus sengketa,belum mengalami penertiban,belum bersertifikat, Komisi Imembentuk Panitia Kerja(Panja) Tanah TNI.Berdasarkan data yang pernah dilansir Mabes TNI, darisekitar 376.697,4 hektar lahanyang tercatat dalam inventarisasi kekayaan negara, hanya sekitar 51.095,5 hektaryang bersertifikat. Kata Theo,Panja Tanah TNI akan membahas, menyelidiki dan meneliti semua permasalahantanah TNI dengan melibatkantanahan Nasional (BPN).Kalau tanah TNI memangmasih sengketa dengan warga,harus ditentukan siapa yangbenar. Kalau memang sudahada kepastian hukum, hukumditegakkan, dan ditetapkan supaya ada kepastian hukum.“Kepastian hukum baik buatTNI, buat warga, buat masyarakat maupun semua pihaksupaya benar-benar sengketayang kadang-kadang dalambentuk bentrokan itu dapatdihindari dan diminimalisir,”ujar Theo.Menteri Pertahanan JuwonoSudarsono juga mengakuikonflik perebutan lahan antaramasyarakat dengan institusiTNI terutama di kawasan dekat fasilitas militer, sangatrentan terulang kembali ditempat lain.Sehari setelah Panglima TNIhadir di Komisi I DPR, Kamis(14/6) sebuah Tim dari MabesTNI AU terlihat mulai menyerahkan uang kerohimankepada warga Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rupin, Kabupatenmenerima langsung uangnya.“Pemberian uang kerohiman ini merupakan komitmenTNI AU bahwa kami tidakingin merugikan rakyat. Walaupun secara hukum sudahkuat bahwa lahan itu milik TNIAU namun kami tetap padakomitmen,” kata Kepala DinasPenerangan TNI AU MarsekalPertama Daryatmo.Di lokasi Rupin inilah padaDesember 2006 dan Januari2007 pernah terjadi bentrokanfisik antar warga setempatdengan pasukan bersenjatadari Lanud ATS Bogor, yangbertugas mengamankan pembangunan fasilitas latihan danMarkas Komando (Mako) Detasemen Baravo Pasukan Khas(Paskhas) TNI AU.Apabila semua sengketa tanah TNI yang sudah mencuatke permukaan, maupun yangmasih menunggu bisa diselesaikan secara baik sepertipada masalah tanah di Rupinalangkah senangnya rakyatyang menerima uang kerohiman. HT, AM, SPDankormar Mayjen Marinir Nono Sampono (kanan).Pusat latihan tempur Marinir di Banyuwangi, Jawa Timur.
