Page 22 - Majalah Berita Indonesia Edisi 41
P. 22
22 BERITAINDONESIA, 05 Juli 2007BERITA UTAMALamban MereformasSejumlah faktor menyebabkan TNIlamban mereformasi diri, termasukmembentuk postur TNI yang profesional.Pemenuhan anggaran untukmeningkatkan kesejahteraan prajurit danmemperbaharui alutsista masih jauhpanggang dari api.emasuki tahun2007, misalnya,pernah diajukananggaran pertahanan sebesar Rp 59 triliuntetapi separuhnya saja yangdisetujui, Rp 32,6 triliun.Karena dipotong setengah,TNI harus proporsional mengajukan anggaran, tidak mungkin asal mengajukan. “Sepanjang itu nanti tidak relevan lagiuntuk diperhitungan kemampuan keuangan negara, itu kansekadar pengajuan yang siasia,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, MarsekalMuda Sagom Tamboen, S.IP.Perincian anggaran, untukTNI-AD sebesar Rp 13,5 triliun, TNI-AL Rp 4,9 triliun,TNI-AU Rp 3,6 triliun, MabesTNI Rp 4,1 triliun, dan Departemen Pertahanan Rp 6 triliun.Itu pun, dari Rp 26,3 triliunjatah TNI (di luar Dephan Rp6 triliun), sebagian besarnyaatau 40 persen diperuntukkanbelanja langsung dan gaji pegawai. Tersisa 20 persen, itulah untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Padahal, kata Tamboen,para kepala staf angkatan sudah berkali-kali mengatakankekuatan alutsista yang dimiliki tak sampai 40 persenyang siap operasional.Demikian pula meningkatkan kesejahteraan prajuritjangan berharap terlalu banyak. Sagom Tamboen hanyapercaya kepada undang-undang yang mengamanatkankesejahteraan prajurit dipenuhi oleh negara.“Kita sebagai prajurit yangmempunyai sapta marga sumpah prajurit atau delapan wajib TNI, tidak pernah menuntut penjabaran dari undangundang itu. Adapun yang diberikan oleh negara kita anggap sebagai sesuatu yang proporsional sesuai dengan kemampuan negara,” kata Marsekal Muda Tamboen.Tamboen mengatakan, setelah dilarang berbisnis, institusi TNI tidak mempunyai cara lain meningkatkan kesejahteraan prajurit. “Biarlah negara yang memikirkan itu,”ucapnya lirih. Ia memastikanTNI tidak ingin menyalahiundang-undang dengan mencari sumber lain memenuhikebutuhan anggaran.Kata dia, ke depan TNI tidakmau berjalan di luar aturanyang berlaku. Seperti diyakiniPanglima TNI Marsekal DjokoSuyanto, sekarang ini sudahtidak ada Kepala Staf atauPanglima yang tandatanganprogram pengelolaan bisnis.Tamboen menolak korelasiantara minimnya kesejahteraan dengan perilaku kurangterpuji oknum-oknum TNI. Iamengulang pernyataan Panglima, yang menyebutkan, setiap kesalahan prajurit pastidiselesaikan melalui proseshukum. Ia juga menolak pembenaran minimnya kesejahteraan berarti boleh berbuatkesalahan. “Tetap kesalahanya kesalahan. Kesejahteraan yaapsek lain yang sudah dipertimbangkan pemerintah,” kataTamboen.Yuddy Chrisnandi sependapat dengan Tamboen soalanggaran TNI masih kecil.Ucapnya, “Sampai kiamat punsulit dia mewujudkan TNIyang betul-betul profesionalMKepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, S.IPPusat latihan tempur Marinir di Antralina, Jafoto-foto: berindo wilson
