Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 41

BERITAINDONESIA, 05 Juli 2007 23BERITA UTAMAsi DiriReformasi Internal TNIBergulirnya tuntutan reformasi di tubuh TNI sejalan dengan prosesperkembangan demokrasi sejak tahun 1998 yang lalu. Reformasi ditubuh TNI ini diharapkan mampu mewujudkan TNI yang profesional,efektif, efisien dan modern.Adapun inti atau esensi dari reformasi internal di tubuh TNI adalah:1). Meninggalkan peran sosial politik.2). Memusatkan perhatian kepada tugas pokok pertahanan negara.3). Menyerahkan fungsi dan tanggung jawab keamanan dalam negerikepada Kepolisian Republik Indonesia.4). Meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan.5). Meningkatkan kinerja manajemen internal.Dalam pelaksanaan di lapangan, belum sepenuhnya reformasi TNItercapai sesuai yang diharapkan. Masih ada kendala dan hambatanyang dihadapi, utamanya dalam perubahan kultur prajurit TNI. NamunTNI bertekad terus melaksanakan reformasi sehingga dapat terwujudsosok TNI yang profesional.Sejak reformasi TNI digulirkan, banyak perubahan yang bersifatstrategis di lingkungan TNI, antara lain :1. Sikap dan pandangan politik TNI (mengikuti kebijaksanaanpemerintah), tentang Paradigma Baru Peran TNI abad ke-21 yaituTNI yang profesional, efektif, efisien dan modern.2. Sikap dan pandangan politik TNI tentang Paradigma Baru PeranSospol TNI.3. Pemisahan Polri dari ABRI dan ABRI menjadi TNI.4. Penghapusan Wansospolsus dan Wansospolda.5. Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Teritorial, Assospol menjadiAskomsos Kaster TNI.6. Likuidasi Staf Kekaryaan ABRI, Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.7. Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem, Sospoldim.8. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alihstatus.9. Penghapusan Fraksi TNI/Polri di DPR pada tahun 2004 (Sejak tahun2004 TNI/Polri sudah tidak duduk lagi di legislatif).10. TNI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis atau day today politics.11. Pemutusan hubungan organisator dengan Partai Golkar danmengambil jarak yang sama dengan semua Parpol yang ada.12. Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu.13. Perubahan Paradigma hubungan antara TNI dan KBT (KeluargaBesar TNI).14. Revisi Piranti Lunak berbagai doktrin TNI disesuaikan dengan erareformasi dan peran TNI abad ke-21.15. Melaksanakan Validasi organisasi TNI.16. Perubahan Komando Teritorial (Koter) menjadi KomandoKewilayahan (Kowil).17. Disahkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.18. Disahkannya UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.19. TNI berkomitmen untuk mengakhiri kegiatan bisnis. Sesuai pasal76 UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, dalam jangka waktu 5 tahunPemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yangdimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidaklangsung.„ SPdan handal sesuai yang diharapkan, apabila anggaranTNI masih di bawah 50 persendari kebutuhan minimalnya.”Kata Yuddy, memperbaikikesejahteraan prajurit denganmenaikkan uang lauk paukpun susah karena APBN-nyatidak memungkinkan. Apalagimau beli senjata, uangnyatidak ada. Keputusan politiksoal ini tergantung pemerintah.Ketersediaan anggaran telah menghambat pembangunan kesejahteraan danpembangunan alutsista TNI.Menurut Yuddy, masalahutama ini harus dipecahkandengan membuat suatu strategic defence review yangmenganalisis apa yang menjadi fokus kebutuhan setiaptahunnya.Solusi strategic defence review terkait dengan fokuspemenuhan kebutuhan prajurit setiap tahun, seperti yangdikatakan Yuddy, senada dengan pernyataan Ketua KomisiI DPR RI Theo L Sambuaga.Theo dalam konteks menyusun postur strategi perpertahanan negara (KUPN).KUPN akan menjadi acuanbagi kebijakan penyelenggaraan pertahanan yang dikeluarkan oleh Menteri PertahananRI.Theo mengatakan KUPNakan menjabarkan apa yangdisebut operasi militer selainperang. Aturan-aturan pelibatan TNI dalam menjalankantugas-tugas yang diperintahkan otoritas politik sipil harusmengacu kepada KPUN ini.Tetapi KUPN diterjemahkanoleh Ali Mochtar Ngabalindalam bahasa berbeda yaknigrand strategic pertahananmiliter. Anggota Komisi I DPRRI dari Fraksi PBR ini mengatakan, grand strategicpertahanan militer sampaisekarang belum turun dariPresiden. Grand Strategic iniseyogyanya akan diterjemahkan kemudian oleh MenteriPertahanan sebagai posturTNI, untuk turun lagi ke ketigamatra, angkatan darat, lautdan udara.“Jadi kita tidak tahu sepertiapa bangunan TNI ini ke depan, bangunan pertahanankita tidak tahu,” kata Ali.Reformasi TNI tak semataberada di tangan TNI. Otoritaspolitik sipil justru lebih lambatdari TNI dalam melaksanakanreformasi, terlebih memperbaiki kesejahteraan prajurit,memperbaharui alutsista,yang menjadi faktor penentupostur TNI masa depan. „ HTtahanan bagi TNI yang profesional mengatakan, Presidenharus sesegera mungkin menetapkan kebijakan umum Jawa Barat.