Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 41
P. 50
50 BERITAINDONESIA, 05 Juli 2007BERITA DAERAHtidak diminta, data-datanyatidak dikasih oleh eksekutif.Sementara kalau kita tidakpunya data, bagaimana kitamau mengawasi dia dalampenyusunan anggaran danlain-lain. Efisiensi menjaditidak ada!” tegasnya. Untukmemperkuat mekanisme pengawasan terhadap eksekutif,Husni berpendapat harus dimulai dari tubuh dewan sendiri. Untuk itu dibentuklahBURT sebagai upaya untukmengontrol rumah tangga dewan. “Kalau kita hendak mengoreksi orang, kita dulu yangdikoreksi agar nantinya lebihenak bersuara,” kata Husni.Husni berharap kegiatandewan harus selalu efektif danefisien dan hubungan legeslatifdan eksekutif tetap harmonisdi masa mendatang. Harusdiakui, sejauh ini Pemkot Bandung sudah banyak keberhasilannya, namun tidak sedikit pula yang melenceng darirelnya. Baginya, hal itu masihwajar dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Husnijuga menyoroti masih banyaknya perda yang belum maksimal dilaksanakan. Sepertiperda K-3 yang sudah cukuplama terbentuk hingga dikeluarkannya peraturan Walikota yang lebih rinci lagi. “Implementasinya semestinya sejakpencanangannya, tapi ternyatamasih perlu break down, SKnya saja belum efektif, bagaimana mau melaksanakan perda?” tanyanya heran.Husni juga membahas adanya tuntutan masyarakat tentang sosialisasi hasil kunjungannya ke Cina terkait masalah sampah. Baginya hal itutidak masalah, meski tugassosialisasi adalah kewenangantim sosialisasi yang dibentukoleh Pemkot dan diketuai olehKepala Bapeda. Dewan melaluiKomisi C sudah siap melayanimasyarakat yang ingin audiensi. Dewan sudah menyiapkan data-datanya termasukmengundang eksekutif yangmenjadi leading sektornya.“Dewan siap bila diminta untuk menerangkannya namunkalau sampai kita melakukansosialisasi atau turun ke jalanuntuk menjelaskan, itu sayakira habislah waktu kita,” tegasHusni.Tidak luput pula masalahpro-kontra rencana pembangunan PLTS. Hal itu dipandang Husni sebagai halyang lumrah dimana argumendan klaim sah-sah saja. Cumasaja kata Husni lagi, dewanpatuh pada aturan, kebijakanPemkot harus dilihat dari sudut yang makro. Pemkot tentuberpijak pada kepentingankeseluruhan masyarakat kotadalam penanganan masalahsampah. Tidak hanya didasarkan pada keadaan daerah tertentu saja. “Yang penting,ketika progress-nya sudahsampai kepada studi kelayakan, ya kita tunggu saja hasilnya. Bila hasilnya layak, makamasyarakat yang tidak setuju,harus segera ditangani danjelas kompensasinya, saya kiraitu,” tandas Husni lagi.Husni juga menyadari bahwa kebijakan penanganan masalah sampah oleh Pemkot inimemang takkan 100% disetujui oleh semua pihak, prokontra pasti selalu ada. Tinggalbagaimana meminimalkandampaknya dan bagaimanamembangun image masyarakat tentang kebersihan lingkungan. PC, AW, MLPWakil Dubes Selandia BaruTertarik OtdaPelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia menarik perhatianWakil Duta Besar Selandia Baru, David Strachan. Untuk mengetahuisecara langsung keberhasilan Otda di Kabupaten Kutai Kartanegara(Kukar), David Strachan mengunjungi Tenggarong, Jumat (8/6). Diajuga menyatakan tertarik keindahan hutan tropis dan keanekaragamansatwa, terutama orangutan (ekoturisme).David Strachan yang bertugas di Indonesia sejak 2004 juga inginmengetahui tingkat kesejahteraan rakyat Kukar, selama penyelenggaraanotda. “Apakah lebih baik atau lebih buruk dan seberapa jauh keberhasilanpengentasan kemiskinan di daerah ini,” tanya David saat diterimaMuspikab Kukar dan Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan SetkabKukar Aji Ridwan Sya’ranie didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Teknikdan Pembangunan Bachruddin Noor di ruang Eksekutif Bupati Kukar.Hadir pula beberapa kepala instansi dan bagian di lingkup Setkab Kukar.Dalam dialog itu, Bachruddin Noor menjelaskan keberhasilan program Gerbang Dayaku. “Peningkatan kesejahteraan masyarakat telahmenjadi prioritas dalam Gerbang Dayaku dengan pemberdayaanekonomi kerakyatan,” jelas Bachruddin. Dijelaskan, dengan penerimaandana perimbangan yang cukup besar di era otonomi daerah, Kukarmemiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnyayang lebih maju. Juga dijelaskan tentang peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.David Strachan menyambut penjelasan itu dengan menawarkankerja sama dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Davidberharap Kukar mengirimkan pelajar atau pendidik untuk menempuhpendidikan di Selandia Baru.David bersama stafnya, juga mengunjungi Museum Mulawarman diJl Pangeran Diponegoro dan Pulau Kumala didampingi Kabag Humasdan Protokol Kukar Sri Wahyuni. David sangat tertarik mendengar kisahkerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia.Kunjungan Pemprov JabarBeberapa hari kemudian, Rabu (13/6), rombongan BagianPerlengkapan Pemprov Jawa Barat (Jabar) juga mengunjungiTenggarong untuk studi banding sistem manajemen pengelolaan asetdaerah. Untuk diketahui Pemkab Kukar sudah melakukan kegiataninventarisasi dan penilaian aset daerah sejak 2005.Staf Ahli Bupati Kukar Khalid Imran, mewakili Bupati Kukar menjelaskanbahwa kegiatan inventarisasi aset telah mulai dirasakan manfaatnya,terutama untuk memudahkan Pemkab saat proses pengambilan kebijakanterkait permohonan pengadaan barang yang diajukan instansi teknis.Kepada rombongan Pemprov Jabar itu juga dijelaskan beberapakebijakan Pemkab Kukar yang bersifat terobosan, seperti keputusanBupati Kukar yang melimpahkan 12 item kewenangannya ke tingkatkecamatan. “Otonomi di Kukar tidak hanya terhenti sampai ke tingkatkabupaten, tetapi sudah bergulir hingga ke kecamatan bahkankelurahan,” jelas Khalid. SB-MSDrs H.Husni Muttaqien bersama keluarga.Museum Mulawarman menyimpan sejarah kerajaan Hindu tertuadi Indonesia.
