Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 45
P. 17
BERITAINDONESIA, 06 September 2007 17BERITA UTAMA15 triliun. “Kami akan minta swasta untukikut program ini,” jelasnya.Saat berkunjung ke pabrik produsenkompor dan tabung elpiji PT Wijaya KaryaIntrade di Cileungsi, Bogor, Jawa BaratSenin (13/8), Kalla menegaskan kembalikonversi minyak tanah harus selesaitahun 2011. “Tidak saja pemerintah yangmerasakan keuntungan tersebut, tapi jugapengusaha dan masyarakat. Karena itukonversi minyak tanah ke gas harusselesai pada 2011,” tegasnya.Selain PT Wika Intrade yang akanmenyuplai 425.000 unit kompor gas,produsen lain yang ikut menyuplai kompor gas adalah PT Aditec Cakrawiyasa(1.000.000 kompor), PT Citra SuryaAbadi Prima (650.000 kompor), PTSumacom Matra (525.000 kompor), PTKarya Bahana Unigram (585.000 kompor), PT Supra Teratai Metal (400.000kompor), PT Denpoo Mandiri Indonesia(400.000 kompor), PT Covina (126.650kompor), PT Winn Appliance (315.000kompor), PT Energi Multitec Indonesia(100.000 kompor), dan PT Cakrindo Mas(50.000 kompor).Rakyat Butuhkan KesejahteraanKetua DPR Agung Laksono mengakuikonversi minyak tanah sangat baik.“Konversi itu niatnya paham, sesuatuyang baik, sebab minyak tanah barangyang langka dan mahal harganya,” kataAgung, saat merayakan hari jadi Kosgorodi Depok, Ahad (22/7).“Yang selalu jadi masalah kan kekurangsiapan kita. Nah, ini yang perlu kitacermati,” tambah Agung yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar.Dia mengurai kekurangsiapan itu padapengadaan kompor, mutu tabung gas,maupun distribusinya. Jadi, kata Agung,persoalannya terletak di operasionalbukan pada kebijakan konversi.Pernyataan berbeda disampaikan olehAria Bima dari Fraksi PDI PerjuanganDPR RI. Aria justru mendesak pemerintah supaya menghentikan sementarapengalihan konversi minyak tanah menyusul kacaunya program tersebut belakangan ini. Apalagi, proyek senilai Rp 1,2triliun tersebut belum memperoleh persetujuan dari DPR.Menurutnya, pelaksanaan programkonversi bisa dianggap melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kata Aria, dari segi kebijakannya sendiri, program ini termasuk kebijakananggaran yang merupakan hak DPR dansecara teknis masuk Komisi VII DPR.“Seingat saya, dulu sempat muncul pemaparan ihwal rencana konversi di DPR. Namun belum sempat menghasilkan keputusan. Karena itu jika sekarang ada program konversi minyak tanah ke gas, sebetulnya melanggar Undang-Undang No.16/2006 tentang APBN,” terangnya lagi.Aria Bima menawarkan jalan keluar,sebelum konversi direalisasikan, perludiperjelas dulu data kecamatan, kelurahan, dan nama serta alamat warga yangakan diikusertakan dalam program konversi. Sesudah data terkumpul dan diverifikasi, barulah kompor dan tabung gas dikirim, elpiji disalurkan, dan pasokan minyak tanah dihentikan. “Jadi semua berlangsung secara berurutan. Jika programkonversi justru berakibat gejolak sepertisekarang, ini menunjukkan ketidakmampuan aparat pemerintah dan terkesan pelaksanaannya dipaksakan,” kataAria Bima.Kekhawatiran Aria Bima cukup beralasan apabila menyaksikan fakta-fakta terbaru di lapangan. Rakyat sesungguhnyabutuh peningkatan kesejahteraan, bukankompor dan tabung gas gratis yang ibaratpotong kompas saja mencitrakan terjadipeningkatan kesejahteraan yang semu.Secara teknis, misalnya, sebagaimanadilaporkan Dirut Pertamina Ari HernantoSoemarno kepada Wapres, sebanyak 11persen kompor gas harus ditarik ulang karena tak memenuhi syarat spesifikasi yangditentukan. Ironisnya, kompor dan tabung gas yang disebarkan tak satu punyang sudah mengantongi sertifikat Standar Industri Indonesia (SII) atau StandarNasional Indonesia (SNI), sehingga sangat diragukan mutunya.Selain itu, kondisi lapangan menunjukkan kelangkaan pasokan minyak tanah dibanyak wilayah sudah sangat meresahkan. Harganya pun semakin tak terjangkau rakyat kecil. Ratusan demonstranyang menamakan dirinya Forum Masyarakat Pengguna Minyak Tanah (FMPMT)menggelar aksi unjuk rasa di Depo IIIPlumpang, Jakarta Utara, (6/8). Massayang menolak konversi minyak tanah keelpiji harus bentrok dengan aparat kepolisian, sebab berusaha menembusbarikade petugas untuk memasuki arealDepo. Seandainya saja demonstran bisamasuk, bukan mustahil aksi anarkisterjadi di situ.Sebelumnya, ratusan pedagang minyaktanah yang tergabung dalam Forum RakyatBersatu (FRB) juga berdemo dengan mendatangi wakil rakyat di Gedung DPR Senayan, menolak konversi minyak tanah kegas. “Kita minta pemerintah mengembalikan harga dan pasokan minyak tanah keposisi semula sebelum terjadi kenaikan,”ujar salah seorang demonstran, Supardiyo.‘Berbalas pantun’ soal kontroversi konversi minyak tanah bisa dibuat panjanghingga tak berbatas. Namun solusi yangbijak atas persoalan ini agaknya mengakuipernyataan Agung Laksono, bahwa konversi ini niatnya bagus, dari segi kebijakantidak ada masalah, tetapi pelaksanaanprogram harus diperbaiki di tingkat operasional. Namun pernyataan Aria Bimajuga tak bisa disepelekan, bahwa programini harus mengikuti langkah proseduralagar tidak menjadi cacat politik dan cacathukum di masa mendatang. Dan yangterutama sesungguhnya adalah, rakyatlebih membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Bukan sekadar sodokan kompor dan tabung gas gratis semata. HTAntrian panjang pengguna minyak tanah. Rakyat lebih butuh peningkatan kesejahteraan daripadaberalih penggunaan dari minyak tanah ke gas elpiji.foto: berindo wilson