Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 45

BERITAINDONESIA, 06 September 2007 19BERITA UTAMAapus SubsidiPemerintah juga telah memasok 2.500 ton elpiji tambahan dan menarik sekitar20.000 kiloliter minyak tanahyang selama ini disalurkan keagen-agen di wilayah Jabodetabek.Selama tahun 2007, Pertamina berencana memasok181.000 ton elpiji dan menarik428.000 kiloliter minyak tanah. Kemudian pada tahun2008 memasok 1.171.000 tonelpiji dan menarik 2.200.000kiloliter minyak tanah. Selanjutnya pada tahun 2009 direncanakan memasok 2.700.000ton elpiji dan menarik5.000.000 kiloliter minyaktanah.Dari program ini, diperkirakan terjadi pengurangankonsumsi minyak tanah mencapai 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi elpiji menjadi naik sebesar 567.700 ton.Saat ini harga jual elpiji didalam negeri Rp 4.250 per kilogram. Padahal sebagian pasokan elpiji diimpor Pertaminadengan biaya Rp 6.000-7.000.Jadi selama ini Pertaminamenyubsidi konsumen dalamnegeri Rp 1.750 – Rp 2.750 perkilogram. Tahun ini konsumsielpiji rata-rata 1 juta ton.Jusuf Kalla menjelaskan,bila ini tercapai, dalam 4 tahunada penghematan subsidi Rp30 triliun. Namun, diperlukantambahan investasi sekitar Rp15 triliun. “Kami akan mintaswasta untuk ikut programini,” ujarnya.Berdasarkan uji coba konversi elpiji yang dilakukanPertamina, lanjut Kalla, hasilnya 85 persen konsumen beralih dari minyak tanah keelpiji. Hasil lainnya, ada kenaikan pendapatan rill masyarakat hingga Rp 25 ribu sebulan untuk keluarga sederhana. “Jadi ini harus segeraberjalan,” tegasnya beberapawaktu lalu .Direktur Utama PT Pertamina (persero) Arie Soemarno menambahkan, tidak adatambahan subsidi untuk Pertamina. Skemanya subsidiminyak tanah akan dialihkanke elpiji dengan perbandingan 1:1. Jadi bisa saja untuksementara Pertamina menanggung dulu selisih hargajual elpiji. “Yang pentingdiganti dengan subsidi minyak tanah karena ada pengurangan konsumsi minyaktanah,” jelasnya.Arie menyatakan, untuk tabung pertama kali diupayakangratis. Sedangkan harga jualelpiji tetap Rp 4.250 per kilogram sehingga Pertamina masih menanggung kerugian sekitar Rp 1,9 triliun. “Itu akankami cari jalan dan dibicarakan dengan pemegang saham,”tambahnya. Realita di LapanganHarus diakui, niat baiktidak selamanya berjalan mulus. Ingat bagaimana KapolriJenderal Pol.Hugeng ImamSantoso (alm) saat meluncurkan program penggunaanhelm bagi pengendara sepedamotor atau “Operasi Koteka”yang dilancarkan GubernurIrian Jaya (kini-Papua) AcubZaenal di tahun 1970-an untuk membudayakan masyarakat setempat memakai busana.Kesulitan pokok adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah mapan dengan lingkungan dan carahidup mereka. Program itubaru bisa dirasakan setelahmelewati proses waktu yangcukup panjang.Hal serupa kini tergambardalam persoalan konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan pemerintah. Wargamasyarakat yang selama inisudah terbiasa memasakmenggunakan kompor minyaktanah ternyata tidak sertamerta mau beralih ke elpiji.Kendati pemerintah telahdan akan terus membagikanpaket kompor dan tabunggas gratis, toh sikap yangcenderung antipati terhadapkebijakan ini masih terusterjadi.Mereka yang sudah mendapat bantuan paket kompordan tabung gas bahkan adayang kemudian menjualnyadan kembali menggunakanminyak tanah. Bahkan demonstrasi besar-besaran digelar warga yang menentangpenarikan minyak tanah diDepo Pertamina, Plumpang,Jakarta Utara (6/8).Kondisi masyarakat yangbelum sepenuhnya menerimakonversi ini diakui MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Dalam suatu seminardi Jakarta (9/8), Purnomomenyatakan masyarakat sudah terbiasa dengan budayayang statis. Karenanya perlukesabaran yang sangat tinggisampai mereka mau menerimaprogram ini.Dia pun mengusulkan dibentuk tim penyuluh elpijiyang bertugas melakukan penyuluhan dan sosialisasi kekampung-kampung dan desadesa guna menjelaskan kegunaan dan manfaat programini.Sosialisasi penggunaankompor dan tabung gas elpijiakan diarahkan pada segi pemakaian elpiji yang lebih murah, mudah, praktis, bersihserta aman.Persoalan memang tidaksesederhana seperti konsep diatas kertas. Kondisi sosialbudaya dan kemampuan ekonomi masyarakat masih merupakan kendala yang harusdiatasi. „ SPknis sehingga harus ditarik dari peredaran.foto: dok. humas pertamina