Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 47

BERITAINDONESIA, 04 Oktober 2007 29rhadap UUdidikan, apa grand design pendidikan Indonesia saat ini?Grand design pendidikan Indonesiaadalah memenuhi amanat undang-undangyaitu menciptakan generasi yang berakhlakmulia, berkepribadian tinggi, berbudipekerti luhur, mempunyai kecerdasan dantanggung jawab serta demokratis. Lima iniyang harus dipenuhi dan sampai sekarangsemuanya belum dipenuhi.Ujian Nasional, pengadaan buku,dan isu terbaru BHP selalu ramaidibicarakan. Bagaimana Anda melihat ini?Saya beritahu ujian itu perlu. Tidak adasuatu proses pembelajaran tanpa adaevaluasi. Hanya namanya mau ujiannasional mau ujian sekolah itu nomor dua.Kita kembali ke undang-undang ujiannasional tidak ada. Kalaupun mau diadakan bukan ujian. Kalau sifatnya nasionalmungkin pemetaan pendidikan nasional.Itu boleh silahkan saja.Sekarang soal Badan Hukum Pendidikan (BHP). Memang pendidikan harusdikelola dengan manajemen berbasissekolah (MBS). Kalau menjadi yayasan,menjadi badan hukum dia mempunyaikekuatan untuk cari uang sendiri. Ditingkat universitas harus mempunyaikekuasaan berkiprah untuk mencari duit,menjual hasil penelitian ke perusahaanperusahaan dengan baik.Dalam pelaksanaan pendidikan, kitamenghadapi beberapa permasalahan yangcukup rumit. Yaitu, bagaimana mutupendidikan bisa menciptakan manusiayang berwatak, berakhlak mulia, mempunyai rasa kebangsaan yang baik, mempunyai ilmu yang tinggi, berkepribadianyang matang, dan yang mempunyai wawasan global.Tapi untuk itu, datang persoalan yangkedua. Apakah guru-guru bisa menghantarkan anak ke arah itu. Sebab gurukita sekarang baru mentransfer pengetahuan belum mentransform pengetahuan. Transform artinya begitu pengetahuan pindah ke anak maka pengetahuanmenjadi inspirasi bagi dia untuk mengembangkan dirinya.Apalagi guru-guru baru mengajar yangkognitif. Yang afektif yang psikomotorbelum. Kalau kita mau memperbaikipendidikan salah satu yang harus digebrakmutunya adalah guru, kesejahteraannya,akademisnya, mutu pedagogis harus kuat.Yang menjadi permasalahan adalahfasilitas yang tidak merata. Karena itu,harus ada subsidi silang yang diatur olehgubernur atau bupati dari tempat satu ketempat yang lain. Anak yang kaya bisamenyantuni anak yang miskin. Daerahyang kering disantuni oleh daerah yangbasah. Indonesia bagian Timur di topangoleh Indonesia bagian Barat. Hal-halseperti ini yang harus dilakukan.Bagaimana Anda melihat peluangmutu pendidikan digunakan menjadi alat mobilitas masyarakat?Harus ada manajemen yang berbasismasyarakat. Bupati dan Walikota adalahpemegang uang dengan otonomi daerah.Keduanya harus punya misi ke depantidak boleh ada anak miskin apakah diapandai atau bodoh yang tidak mendapatkan pendidikan. Harus jeli pemetaanpendidikan di setiap daerah. Kalau pemetaannya sudah jelas buatlah program yangbisa menjawab pemetaan tersebut.Bagaimana komentar Anda soalprivatisasi yang mengarah ke komersialisasi pendidikan?Pendidikan sekarang sudah menjadikomoditi. Masyarakat mau membayarberapapun asal mendapat kualitas yangbaik. Ini yang ditangkap oleh penyelenggara-penyelenggara pendidikan untukmenawarkan pendidikan yang bermutudan yang terbaik asal mereka mau bayar.Saya melihat hal ini tidak apa-apa. Bolehboleh saja asal melihat bahwa undangundang mengatakan apapun yang didapatkan dalam upaya pendidikan kembalinyaharus kepada mutu pendidikan itu lagi.Bukan untuk memperkaya lembaga.Tetapi kalau lembaga itu sangat kuatjangan lupa setiap lembaga mempunyaitanggung jawab sosial. Hendaknya adaprogram beasiswa bagi anak miskin.Dengan demikian lembaga pendidikanmenjadi sangat bagus, sangat kaya danbisa menolong yang miskin. Dia tidakakan menjadi lembaga yang berdirisendiri dan eksklusif. Tetapi justru semuaorang kaya di Indonesia membantu yangmiskin. Semua lembaga pendidikan yangbagus dan kaya membantu yang miskin.Tetapi komersialisasi terjadi ketika pemerintah masih belum mampu menyiapkan standar minimumkualitas pendidikan?Standar sebetulnya sudah ada yangdibuat. Sekarang tinggal pelaksanaannya.Maka sebetulnya perlu ada satu kekuatanyang bisa mengontrol. Nama pengontrolnya, kalau di SMP/SMA KomiteSekolah, di universitas Wali Amanah, danDewan Pendidikan di daerah.Kontribusi kamu menjadi mewah seperti ini apa kepada masyarakat miskin.Ini harus betul-betul di-manage olehBupati, Walikota, Gubernur.Bagaimana Anda melihat kinerjaDepdiknas sekarang?Secara teoritis Renstranya amat sangatbaik. Tinggal pelaksanaannya di lapangan.Saya menganggap harus ada peningkatanmutu pelaksanaan semua yang sudahdirencanakan Depdiknas di level bawahharus betul diperhatikan.Salah satu poin tujuan pendidikanadalah pencitraan pendidikan nasional. Apakah Anda melihat adadisalokasi anggaran di sini?Ini hubungannya bukan kepada anggaran. Saya pikir citra pendidikan haruskembali lagi yang disebut pendidikan ituapa, tujuan pendidikan di Indonesia apa.Itulah yang namanya citra. Kalau citrapendidikan hanya menghasilkan anakbisa sekolah di luar negeri, menghasilkananak yang bisa memimpin perusahaanperusahaan, saya kira belum mencapaicitra pendidikan di Indonesia.Citra pendidikan harus berakhlakmulia, berbudi pekerti luhur, mempunyaikekuatan dan kebanggaan dan cintakepada bangsanya, dan kebudayaannyajuga kokoh, ilmunya canggih, sangatkompetitif, itulah baru citra.Citra yang belum tercapai cukupditutupi oleh bunyi iklan pendidikan di layar kaca dan media cetak?Iklan diperlukan supaya orang tahu apayang dikerjakan Diknas.Apa menurut Anda solusi pendidikan Indonesia saat ini?Pertama, solusi yang penting adalahhendaknya pendidikan dikembalikankepada tujuan yang tertulis pada UU.Kedua, tingkatkan kualitas guru, kesejahteraan dan pengetahuannya.Ketiga, pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.Keempat, manajemen pendidikan tidakberdiri sendiri. Kalau perekonomian Indonesia tidak maju di tataran mikro,pendidikan di tataran mikro juga tidakberjalan. Kalau keamanan tidak menjamin, pendidikan juga ketakutan.Berapa sebenarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung pemerintah?Yang dibantu pemerintah hanya 20persen. Kalau dihitung umpanya Rp 600ribu per orang perbulan maka pemerintahmembiayai Rp 200 ribu sampai Rp 400ribu, sisanya rakyat. „BERITA PENDIDIKAN