Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 48
P. 28
28 BERITAINDONESIA, 25 Oktober 2007BERITA NASIONALKorupsiTak Kunjung HentiPemerintah berupaya keras memberantas korupsi. KPKsudah dibentuk dan mengungkap banyak kasus korupsi.Sejumlah pejabat negara yang tersandung kasus‘penilepan’ uang negara, termasuk bupati dan anggotaDPRD, sudah diadili dan masuk bui. Namun toh korupsimasih terjadi.pa yang salah dengan negeriini. Negeri yang pernah dikenalgemah ripah loh jinawi ternyata masih dihantui oleh maraknya kasus-kasus korupsi. Tingginyatingkat korupsi tergambar dari data yangdiungkapkan Transparency International Indonesia (TII). Indonesia bahkandisebut menduduki peringkat 143 dari 180negara yang disurvei lembaga ini.Menurut Ketua Dewan Pengurus TIITodung Mulya Lubis (26/9), tahun 2007Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesiaturun menjadi 2,3 dibandingkan tahunsebelumnya yang 2,4. Ini berarti tingkatkorupsi di Indonesia meningkat danmasuk ke dalam negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negarakorup lainnya yang berindeks di bawah 3.Skala peringkat IPK mulai dari 1 sampai10. Semakin besar skor IPK suatu negara,semakin bersih negara itu dari tindak pidana korupsi. Responden dalam penentuan peringkat IPK adalah kalangan pengusaha yang berhubungan langsung dengan birokrat yang korup. Negara peringkat pertama paling tidak korup ialah Denmark, Finlandia dan Selandia Baru dengan IPK 9,4. Negara tetangga Indonesia,yakni Singapura juga memperoleh IPK9,4. Sedangkan Malaysia 5,1.Menurut Todung, perilaku birokrat di Indonesia yang cenderung korup belumbanyak berubah. Dia juga menyebutkankegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia karena ada kesan ‘tebang pilih’ dankeroposnya benteng keadilan di negeri ini.Buruknya persepsi publik terhadap penanganan kasus korupsi bisa dilihat darilolosnya sejumlah tersangka koruptor darijeratan hukum. Karenanya, Todung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin langsung upayapemberantasan korupsi.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Taufiequrrachman Ruki sependapat dengan Todung dalam hal keterlibatanlangsung SBY. Dia berpendapat keberhasilan Malaysia dan Singapura dalammemberantas korupsi karena ketegasanmantan pemimpinnya, yakni MahathirMuhamad dan Lee Kuan Yew. “Presidenharus menjadi penggedor agar muncul keinginan bersama memberantas korupsi,”tegas Ruki seperti ditulis Republika (27/9).Alasan perlunya Presiden memimpinlangsung pemberantasan korupsi, tambahRuki, karena pemberantasan korupsidilakukan dengan pendekatan hukum.Jika pemimpin negara sudah berkomitmen terhadap pemberantsan korupsi,aparat penegak hukum seperti pengadilandan kejaksaan akan memiliki kemauanberubah yang sejalan.Buruknya IPK Indonesia juga tercerminpada buruknya sistem investasi di Indonesia. Seperti dikatakan Ketua AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) JusufWanandi, hal ini dibuktikan dengan lebihbanyaknya investor yang berinvestasi disektor keuangan dari pada di sektor riil(manufacturing). “Karena buruknya mental birokrat, yang ada di Indonesia saat iniadalah broker, bukan investor,” tegasnya.Kejahatan KemanusiaanScara terpisah, Ketua Komisi Yudisial(KY) Busyro Muqqodas menyatakan, status korupsi sebagai kejahatan luar biasa(extraordinary crime) perlu ditingkatkanmenjadi kejahatan melawan kemanusiaandan peradaban.Dia menilai korupsi merusak seluruhsendi kehidupan bangsa, menghancurkanmoral masyarakat, dan menimbulkankemiskinan absolut. Korupsi juga menghambat upaya bangsa untuk meningkatkanperadaban guna bersaing dengan bangsalain. “Korupsi bukan hanya memporakporandakan perekonomian bangsa, tetapijuga turut merusak moral bangsa,” katanya.Busyro menyayangkan tingkah lakusementara elite yang justru mengajarkankepada rakyat untuk melakukan korupsi.Kondisi ini jelas terlihat dalam prosespemilu dan pemilihan kepala daerah.Rakyat dipaksa menerima suap dari eliteagar memilih mereka.Korupsi, kata Busyro, terjadi hampir di seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau elemen negarasulit memberantas korupsi, seluruh elemenmasyarakat harus bergerak. Namun diakuinya untuk menggerakkan masyarakat sipilini sulit. Kelompok agama sebagai bagianmasyarakat sipil terfragmentasi.Sementara Ketua Pusat Studi Islam danKenegaraan Universitas Paramadina, YudiLatif menyatakan, pemberantasan korupsitidak cukup dengan simbol. Perlu upayayang konsisten, koheren dan bersinergi.Agar berhasil, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui kontrol horizontalantara sesama lembaga negara dan kontrolvertikal melalui pengawasan dan tekananmasyarakat madani terhadap lembaganegara. Selain itu, juga melibatkan kontroleksternal di luar lembaga negara dankelompok masyarakat madani. SPAilustrasi: dendy
