Page 31 - Majalah Berita Indonesia Edisi 48
P. 31
BERITAINDONESIA, 25 Oktober 2007 31BERITA HUKUMMencari Sapu BersihSejumlah nama kandidat ketua KPKmenuai penolakan, bahkan sebelumdiumumkan secara resmi.10 Kandidat Ketua KPK:1. Antasari Azhar, Direktur Penuntutan pada JAM Tindak PidanaUmum Kejaksaan AgungKekayaan: Rp 3,5 miliarPenghasilan per bulan: Rp 5,5 juta(gaji)2. Marwan Effendi, Kepala PusatPendidikan dan Pelatihan KejaksaanAgungKekayaan: Rp 2,18 miliarPenghasilan per bulan: Rp 23,5 juta– Kejaksaan: Rp 5,5 juta– Dosen: Rp 3 juta– Seminar: Rp 5 juta– Istri: Rp 10 juta3. Irjen (Purn.) Bibit Samad Rianto, Mantan Koordinator Staf AhliKepala PolriKekayaan: Rp 1,86 miliarPenghasilan per bulan: Rp 9,5 juta– Profesi: Rp 6,5 juta– Istri: Rp 3 juta4. Amien Sunaryadi, Wakil KetuaKPKKekayaan: Rp 294,9 jutaPenghasilan per bulan: Rp 39 juta5. Waluyo, Deputi Bidang Pencegahan KPKKekayaan: Rp 7,9 miliar + US$55.680Penghasilan per bulan: Rp 105,6 juta6. Mochammad Jasin, DirekturPenelitian dan Pengembangan KPKKekayaan: Rp 497,9 jutaPenghasilan per bulan: Rp 19 juta7. Iskandar Sonhadji, Pengacara,Koordinator Tim Hukum IndonesiaCorruption WatchKekayaan: Rp 3,1 miliar + US$ 51ribuPenghasilan per bulan: Rp 55 juta8. Chandra M. Hamzah, PengacaraKekayaan: n.a.Penghasilan per bulan: n.a.9. Surachmin, Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPKKekayaan: Rp 604,4 juta + US$481Penghasilan per bulan: Rp 25,6 juta– BPK: Rp 11,2 juta– Profesi: Rp 10 juta– Istri: Rp 4,4 juta10. Haryono, Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKPKekayaan: n.a.Penghasilan per bulan: n.a.etua Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Anwar Nasution mengakumengajukan protes kepadaKetua Panitia Seleksi CalonPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara TaufiqEffendi. Anwar protes karenaSurachmin, staf BPK, lolos seleksi calon pimpinan KPK itu.Surachmin dinilai Anwartidak memiliki integritas untukmenduduki pimpinan KPK.“Jadi, kualifikasinya rendah.Integritasnya kurang baik untuk menjadi anggota KPK,”ujar Anwar dikutip Kompas,20 September 2007.Tak bisa dimungkiri bahwasepuluh calon ketua KPK yangdiajukan panitia seleksi menuai kritik. Protes yang diajukan Anwar Nasution itu misalnya. Menanggapi protes itu,seperti dilaporkan Media Indonesia (23/9), Panitia Seleksi(Pansel) KPK menyatakan Surachmin layak untuk diajukanke DPR berdasarkan semuaproses seleksi yang dilakukanpansel.Mulai dari proses seleksiadministrasi, tes pembuatanmakalah, profile assesment,wawancara uji publik dan hasilrekam jejak sudah benar. Tidak ada masalah. Salah satuanggota pansel, HikmahantoJuwana menyatakan, saat Pansel KPK melalui Gunawan Hadisusilo, sekretaris pansel, meminta data tentang rekam jejakSurachmin selama di BPK,tidak ada laporan pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang menunjukkan tidakpunya integritas.Nama-nama kandidat lainyang banyak dikritik adalahdua jaksa aktif, yakni DirekturPenuntutan pada Jaksa AgungMuda Tindak Pidana UmumKejaksaan Agung, AntasariAzhar serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Marwan Effendy.Lainnya dari unsur kepolisian,Bibit Samad Rianto, seorangpurnawirawan inspektur jenderal, mantan KoordinatorStaf Ahli Kepala Polri.Ketiganya menuai penolakan karena mencantumkantiga nama dari unsur kejaksaan dan kepolisian, yang dikenal sarat korupsi.Beberapa laporan masuk kepansel mengaitkan Antasaridengan kejanggalan penanganan sejumlah kasus yangditanganinya. Jumlah hartanya juga dinilai tidak wajar jikadibandingkan dengan gajinyaper bulan. Marwan Effendydiduga melakukan plagiarisme. Meraih gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2004,Marwan dilaporkan menjiplaktesis Untung S. Radjab, kakakkelasnya.Sementara itu, Bibit SamadRianto dipertanyakan karenanilai kekayaannya sebesar Rp1,86 miliar, yang dianggapkelewat tinggi untuk ukurangajinya di kepolisian dan istrinya yang seorang perawat.Dari riwayat pekerjaannyasebagai anggota Polri, jumlahini dinilai tidak wajar olehpansel.IntegritasAnggota pansel lainnya, MasAchmad Santosa, menyatakanpihaknya mengutamakan aspek integritas untuk memilihkesepuluh kandidat dari 26calon yang kemudian dikirimke Presiden. Berbagai pertanyaan dari anggota panselkebanyakan berkisar padaaspek integritas.Ketua Komisi Hukum DPR,Trimedya Panjaitan mengkritik kinerja pansel sepertidilansir Tempo (10-16/9). Menurutnya, sistem pemilihanini belum menghasilkan calonpemimpin KPK yang berkualitas. Ia menyatakan DPRtidak akan mempersoalkanlatar belakang profesi kandidat. Yang jelas, tugas pemimpin KPK nantinya tidak hanyamenyidik atau menuntut pelaku korupsi, tetapi yang penting tindakan itu menimbulkan efek jera agar tidak adalagi korupsi. RHKIntegritas harus diutamakanfoto: repro tempo
