Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 51

BERITAINDONESIA, 06 Desember 2007 29BERITA UTAMAPerlu Dukungan Semua PihakWSelama sewindu Departemen Kelautan danPerikanan telah menghasilkan beberapakarya nyata.idi Agoes Pratikto, ketikamasih menjabatsebagai Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dalam sebuah diskusi pribaditahun 2003 dengan Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, M.Sc,Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu, pernah diminta untuk menghitung besaran anggaran yang ideal untuk membangun Ditjen P3K.Ditjen P3K sebelum dimekarkan menjadi Ditjen Kelautan,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(KP3K) seperti sekarang, dihitung Widi saat itu membutuhkan anggaran untukmembangun wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil palingtidak sebesar Rp 10 triliun.Widi yang sejak Oktober2006 dilantik menjadi Sekretaris Jenderal DepartemenKelautan dan Perikanan (Sekjen DKP), kemudian menghitung lagi, untuk membangunDKP sebagai kendaraan pendorong kemajuan pembangunan kelautan di masa depan menemukan, setiap tahun DKPpaling tidak membutuhkananggaran Rp 25 triliun.Tetapi sayang sekali faktamenunjukkan anggaran tahunan DKP masih tergolongkecil, tahun 2007 Rp 3,31triliun saja, dan tahun 2008belum bergerak hanya Rp 3,35triliun. Terkesan sekali anggaran DKP dibuat steril ataudibonsai.Anggaran DKP masih sangatkecil apabila diperbandingkandengan potensi ekonomi yangdapat dikelola. Widi mengatakan hal itu tak terkait dengankinerja DKP, sebagaimanagagasan Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati yang menetapkan besaran kenaikananggaran setiap departemenberbasiskan kinerja.Sekalipun DKP ditetapkansebagai satu-satunya kendaraan pendorong kemajuan pembangunan ekonomi kelautan,yang memiliki otoritas besardan anggaran yang sepadan,Widi mewanti-wanti bila otoritas yang diberikan itu terlalubesar tak tertutup kemungkinan terjadi abuse of power,atau penyalahgunaan kekuasaan di institusi DKP.Widi mengatakan, yang sangat dibutuhkan departemennya saat ini adalah semua pengambil keputusan, petinggi negara, birokrat, profesional, pengusaha dan masyarakat umumsupaya memiliki mindset yangsama soal pembangunan nasional yang berbasis kelautan.Dengan sudut pandang ataumindset yang sama Widi memastikan penentuan besarananggaran pasti menjadi tidakmasalah, dan persoalan abuseof power dapat terhindarkan.Sewindu DKPPeringatan perjalanan sewindu usia DKP (26 Oktober1999-26 Oktober 2007), yangwaktunya berdekatan denganTahun Emas Deklarasi Djuanda, juga momentum peringatan Hari Nusantara 2007, menurut Widi adalah cermin bagaimana memandang wilayahlaut sebagai sumber perekonomian bangsa.Kata Widi, adalah PresidenAbdurrahman Wahid yangpada tanggal 26 Oktober 1999mengeluarkan keputusan bersejarah dan monumental, yaitu dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut padaKabinet Persatuan Nasional,serta mengangkat Ir. SarwonoKusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.Widi sangat mengagumi visibesar Presiden AbdurrahmanWahid tersebut, dan dukunganberbagai pihak terutamastakeholders kelautan danperikanan dalam upaya mengubah orientasi pembangunandari pembangunan yang berorientasi daratan (continentaloriented) ke pembangunanyang berorientasi lautan(0cean oriented).Sejalan dengan peringatanSewindu DKP, Widi mengatakan DKP harus meningkatkankesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melaluipengembangan kegiatan usahayang berkelanjutan. Secarabersamaan pula, DKP harusberbenah diri dengan penyediaan sumberdaya manusia,teknologi, sarana dan prasarana yang memadai.Selama sewindu ini DKPtelah menghasilkan beberapakarya nyata, seperti pengusahaan berbagai kebijakandan program pembangunanserta hasil-hasilnya di bidangperikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan danpemasaran, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautandan perikanan, riset dan pengembangan IPTEK.Demikian pula dengan pengembangan sumberdaya manusia, karantina, pengawasanpembangunan dan tata pemerintahan yang baik, sertaberbagai program lain yangmenunjang upaya pengurangan kemiskinan (pro-poor),penciptaan lapangan kerja(pro-job), mendorong pertumbuhan ekonomi (progrowth) dan mengembangkankegiatan ekonomi yang berkelanjutan (pro-business).Kata Widi, karya DKP lainnya adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik dannon-fisik untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Antaralain, terbentuknya UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UUNo. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir PulauPulau Kecil, Undang-UndangPenyuluh Perikanan dan Kehutanan, serta yang terbarupembentukan Peradilan Perikanan diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2007.Selain itu DKP juga telahmelakukan penguatan kemitraan baik dengan berbagaiinstansi pemerintahan maupun dengan stakeholders pembangunan kelautan dan perikanan terutama asosiasi usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.Terakhir adalah peningkatan iklim usaha dan investasi di bidang kelautan danperikanan yang dilakukan dengan deregulasi bidang perikanan yang lebih berpihakkepada industri dalam negeri,antara lain melalui PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2006dengan tujuan terutama meningkatkan lapangan kerja diindustri pengolahan hasil perikanan di dalam negeri. „ HTPerikanan laut Indonesia belum dikelola secara optimal.