Page 48 - Majalah Berita Indonesia Edisi 55
P. 48
48 BERITAINDONESIA, 20 Maret 2008BERITA EKONOMIPemerintahRevisi APBN 2008Inilah kali pertama APBN sudah direvisijauh sebelum waktunya.ebelum sempat diberlakukan, sesungguhnya sejak 27 November 2007 APBN 2008sudah diperhadapkan padafluktuasi harga minyak mentah dunia. Sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpinPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, melahirkan sebuahkeputusan penting yaitu penetapan sembilan langkahantisipatif untuk mengamankan APBN 2008.Jika tanpa langkah pengamanan, diperkirakan defisitAPBN akan meroket dariasumsi semula Rp 73,3 triliunatau 1,7 persen dari PDB, naikmenjadi Rp 185,4 triliun atau4,3 persen dari PDB.Salah satu langkah pengamanan dimaksud adalah memangkas sebesar 15% anggaran di 78 kementerian/lembaga pemerintah non departemen (K/L), keputusan itutertuang dalam Surat MenteriKeuangan Sri Mulyani Indrawati bernomor S-1/MK.02/2008 tertanggal 2 Januari2008. Saat SK diterbitkan,harga minyak mentah sempatmenembus level 100 dollar ASper barrel.Kebijakan memangkas anggaran membuat sejumlah departemen menjerit. Pos belanjapertahanan yang tersebar diDepartemen Pertahanan, Mabes TNI, serta ketiga matraangkatan, misalnya, harus dipotong sekitar Rp 5,5 triliundari total pagu anggaran bidangpertahanan tahun 2008 sebesar Rp 36,39 triliun, triliun untuk mencapai persentase 15%.Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)tahun 2008 sebesar Rp 3,35triliun harus pula dipotongsebesar Rp 500 miliar. Demikian pula Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), harus mengembalikan Rp 435 miliar dari daftarisian pelaksanaan anggaran(DIPA) 2008 yang telah dialokasikan sebesar Rp 2,9 triliun.Dengan cara halus, MenteriPU Djoko Kirmanto menanggapi pemotongan anggaran,dengan meminta supaya anggaran di departemennya diubah menjadi realokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur PU yang rusak karenabencana banjir.Hanya Menneg BUMN Sofyan A. Djalil yang dengan tegasmengatakan akan berupayamenaati peraturan Menkeu.Presiden Susilo BambangYudhoyono pada akhirnyaJumat (15/2) mengumumkanrencana merevisi asumsimakro APBN 2008. Revisi kaliini jauh lebih cepat dari kebiasaan semula, yang selalujatuh setiap bulan Juli.Dalam amanat pengantarRUU-APBN Perubahan 2008untuk dibahas di DPR, Presiden mengubah sejumlahasumsi makro. Seperti, menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6,8% menjadi6,4%; Menaikkan pendapatannegara dan hibah dari Rp 781,4triliun menjadi Rp 839 triliun;Menaikkan belanja negara dariRp 854,6 triliun menjadi Rp926 triliun; Mengubah asumsiinflasi dari semula 6% menjadi6,5%; Merevisi nilai tukar rupiah dari Rp 9.100 menjadi Rp9.150 per dollar AS; Menaikkan asumsi harga minyak dari60 dollar AS menjadi 83 dollar AS per barrel; Menurunkantarget lifting minyak dari 1,034juta barrel menjadi 910 ribubarrel per hari; Menaikkandefisit dari Rp 73,3 triliun(1,7% dari PDB) menjadi Rp 87triliun (2% dari PDB); sertaMenambah penerbitan suratberharga negara (SBN) untukmembiayai APBN dari semulaRp 91,5 triliun menjadi Rp116,6 triliun.Kenaikan harga minyak mentah dunia, ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomiglobal, serta kenaikan hargakomoditas pangan dunia, adalahsejumlah alasan penting yangmembuat pemerintah cepatmerevisi asumsi APBN 2008.“Semua negara di dunia menurunkan sasaran pertumbuhan,” ucap Presiden di Jakarta.Kondisi lokal Indonesia diperparah dengan janji pemerintah, yang terlanjur mengatakan tidak akan menaikkan lagiharga BBM hingga tahun 2009setelah secara spektakuler menaikkannya rata-rata 100 persen pada 1 Oktober 2005. Padahal, kata Presiden, “Setiap kenaikan harga minyak 1 dollarAS, subsidi BBM naik Rp 3,1triliun dan subsidi listrik jugameningkat Rp 660 miliar. Kalau APBN tidak diubah subsidibisa mencapai Rp 250 triliun,dan APBN bisa kolaps.”Reaksi BeragamKetua Panitia AnggaranDPR Emir Moeis mengatakan,semua sekretaris jenderal K/Lmengeluh tidak bisa menjalankan program apabila pemerintah tetap memaksakanpemotongan.Dradjad H. Wibowo, jugaAnggota Komisi XI DPR, menyebutkan Depkeu harusSPresiden menjelaskan rencana revisi APBN kepada para gubernur tatkala berbicara pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah ProvinsiSeluruh Indonesia (APPSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/2).foto: presidensby.info
