Page 54 - Majalah Berita Indonesia Edisi 55

54 BERITAINDONESIA, 20 Maret 2008BERITA DAERAHDana Swakelola Pendidikan Rawan KorupsiUntuk menjaga pelaksanaan pembangunansekolah dari penyimpangan, pengawasanharus diperketat.embangunanan sarana pendidikanyang disalurkan pemerintah melaluirollshearing, dekonsentrasimaupun APBD, di KabupatenPurwakarta rawan penyimpangan. Hal tersebut disimpulkan sesuai liputan BeritaIndonesia akhir-akhir ini.Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), pelaksanaan,pengawasan, hingga penyusunan SPJ banyak direkayasa.Program pemerintah yangdisalurkan ke sekolah secaraswakelola yang melibatkanperan aktif Komite dan KepalaSekolah itu dimaksudkan agardana yang digulirkan memberiperan aktif dan merangsangswadaya masyarakat. Namun,dalam pelaksanaan di lapangan banyak terjadi penyelewengan. Juklak dan juknis dirahasiakan, sistim pengawasan juga lemah.Pada program rollshearinguntuk rehab ruang belajar 18unit sekolah dasar (SD) bantuan Pemprov Jabar tahun2007, khusus rehap fisik, pelaksanaannya melibatkan komite yang berbeda denganpengadaan mobiler meja kursi.Anggaran Rp 300 ribu/setjustru disinyalir dikondisikankepada satu perusahaan tanpatender oleh oknum tertentu.SDN 1 Gardu KecamatanKiarapedes, misalnya, menerima dana dekonsentrasidari Depdiknas untuk rehap 2ruang belajar sebesar Rp 87juta, namun di lapangan hanyamemperbaiki tembok yangretak dan lapuk. Demikian halnya denganSDN 3 Cikao Kecamatan Jatiluhur yang mendapat danadekonsentrasi rehab 2 ruangkelas ternyata atap genteng bekas hanya di cat menjadi warna hijau. Tembok dinding danpintu memang dipasang baru sesuai rencana kontruksi,tapi bahan yang digunakankwalitas lokal. Kepala Sekolah SDN 3 Cikao, Adang Adjidji mengakui bahwa dalamRAB, atap genteng harus diganti. Menurutnya, apa yangdilakukan itu tidak masalahsebab sudah atas persetujuanRudi, konsultan yang ditunjukDepdiknas. Juga sudah sepengetahuan Kepala UPTD Jatiluhur dan Kasi Sarana TK/SDDinas Pendidikan Purwakarta.Sementara menurut KabidTK/SD, Drs Akun KurniadiMM, Dinas Pendidikan Purwakarta tidak terlibat secarastruktural proyek. Instansi inikatanya hanya sebagai monitoring. Karena itu, jika di lapangan tidak sesuai rencanaanggaran biaya, itu menurutnya menjadi tanggung jawabkonsultan, komite dan kepalasekolah.Contoh lain program pendidikan yang sarat aroma indikasi korupsi adalah proyekpembebasan lahan 6000 m²Persiapan SMPN 3 Pesawahandi Desa Ciherang. Dalam pembebasan lahan ini, diindikasikan terjadinya mark up yangmelibatkan Dinas PendidikanPurwakarta. Untuk lahan itu,sesuai APBD Kab Purwakartatahun 2007, biaya yang dianggarkan Rp 250 juta denganharga lahan Rp 40 ribu/m².Tapi dalam pelaksanaan, harga lahan menjadi Rp80 ribu/m², sehingga hanya bisa membebaskan lahan 3000m², padahal NJOP tanah di lokasitersebut diketahui hanya Rp 15ribu/m². Anehnya, di DesaCidahu, yang bertetangga dengan Desa Ciherang, ada tersedia lahan 6000 m² denganharga Rp35 ribu/m². Lokasinya pun lebih pas di jangkaupenduduk setempat yang akanmenjadi siswa di sekolah tersebut, namun itu tidak mendapat tanggapan dari panitia.Menurut Kasi Sarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Rahayu SPd, Perbedaan harga itudisebabkan harga lahan dilokasi itu sudah naik dariharga seperti diajukan. Untukmengatasi kekurangan lahanseluas 3000 m² lagi, dia mengatakan sudah diajukan melalui APBD tahun 2008. Selanjutnya, Rahayu mengatakanbahwa pelaksanaan di sekolahseutuhnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah bersamakomite, sedangkan Dinas Pendidikan hanya mengucurkandana .Temuan lain adanya indikasi penyimpangan adalahpembangunan 6 ruang kelasbaru SMPN 1 Pesawahan.Pembangunan ini menelandana Rp 330 juta rollshearingProvinsi Jawa Barat. Pondasigedung ruang kelas baru itudibangun dekat jurang terjal.Empat meter pondasi belakang bangunan persis di atasjurang, ditimbun pasir karung.Sedang bagian bangunan lainnya yang merupakan bekas sawah, pondasi berada di sisisaluran irigasi dan sawah penduduk. Menurut pengamatanBerita Indonesia, lokasi bangunan tidak memenuhi standar lahan bangunan. Bahkan,terkesan dipaksakan untukbangunan sekolah. KepalaSekolah SMPN 1 Pesawahan,Taufik mengakui bahwa itudilakukan karena terbatasnyalahan. Jaminan konstruksitanpa tenaga ahli atau konsultan menurutnya sematamata demi penghematanbiaya.Buruknya pelaksanaan dilapangan terutama proyekfisik, menurut Dayat, KepalaUnit Pelaksana Teknis DinasKecamatan Cibatu, jika pemerintah mengharapkan kwalitaspelaksanaan yang tepat, sistimswakelola ditiadakan saja.Kalau tidak, pengawasan harussystematis, dan dikembalikankepada sistim tender. Kepalasekolah harus kembali ke fungsi utama sebagai manajer sekolah bukan manajer proyek.Selama ini, banyak kepala sekolah kurang memikirkanpembelajaran karena sibukmenyusun proposal dan mencari proyek yang dapat turunke sekolahnya. Mengenai pengawasan di daerah, KepalaBawasda Kab Purwakarta DrsKokon F Hakim Msi, mengakuiinstansinya hanya mengauditdan mengawasi anggaranAPBD. Sedangkan rollshearing, dekonsentrasi, maupundak, diaudit dan diawasi provinsi dan pusat. Sehingga jikaterjadi penyelewengan, bisasaja luput dari audit dan pengawasan mereka karena sistim yang diambil berupa sample saja. „ BNDPSDN 3 Cikao, Jatiluhur, Purwakarta.