Page 57 - Majalah Berita Indonesia Edisi 72

BERITAINDONESIA, November 2009 57BERITA DAERAHfoto: dok. berindoPermainan Tenderdi PurwakartaDugaan adanya pengaturan tender proyek dan bekingoknum penegak hukum dinilai akan mengurangi kualitasproyek.royek infrastuktur yang diluncurkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi SH untuk Kabupaten Purwakarta pada APBD tahun 2009mencapai Rp150 miliar. Jika ditambah program dari APBD provinsi dan pemerintahpusat, seluruhnya diperkirakan mencapaiRp200 miliar. Jumlah ini meningkat tajamdibanding tiga tahun terakhir.Seiring dengan itu, proyek ini pun menjadi bahan rebutan bagi para rekanan didaerah ini. Disinyalir, berbagai upaya untuk mendapatkan proyek pun dilakukan.Pertama, berkembang sinyalemen adanyapengaturan tender antara Asosiasi denganPengguna Anggaran (PA), dengan pengaturan, setiap pemenang lelang menyetor 10Úri nilai proyek kepada oknum tertentu.Selain itu, ada lagi indikasi keterlibatanoknum penegak hukum. Indikasi iniseakan menjawab keheranan publik selama ini, dimana proyek di daerah ini selalu luput dari kasus hukum. Sehingga kiniada rumor, bahwa jika mengandalkanpenegak hukum lokal sepertinya sudahtidak mungkin menyingkap kasus pelanggaran proyek di daerah ini.Situasi ini diduga terus terjadi sejakpelelangan tahap I pada pertengahan tahunanggaran hingga pelelangan tahap III November 2009. Suasana tender pun seringberlangsung panas. Bahkan, adu jotos diarena pelelangan pun pernah terjadi.Bahkan, broker-broker proyek pun telahtumbuh di daerah ini. Selain itu, munculjuga oknum gerilyawan proyek denganmodus membawa pengusaha luar daerahikut bertarung dalam tender proyek.Suasana proses tender ini tidak luputmembuat pusing Bupati Purwakarta DediMulyadi SH sehingga sampai dua kalimengganti ketua ULP (Unit LayananPengadaan). Namun, sesuai pemantauanBerita Indonesia, pergantian itu pun tohtak memberi dampak yang positif.Sementara itu, Kepala ULP Drs. TitopFirman, MSi membantah pihaknya terlibat permainan proyek. Menurutnya, ULPhanya memfasilitasi proses tender yangada pada setiap unit kerja daerah. Sementara evaluasi dan pemenang tender dilakukan panitia dan PA setiap proyek.Permainan tender ini diduga palingsering terjadi dalam proyek dengananggaran besar. Seperti proyek fly overperlintasan kereta api di jalan KNPIdengan anggaran APBD Rp 3,376 miliaryang dimenangkan PT Pangkho Megahdari Jakarta. Kemenangan itu didugakarena ada yang membekinginya. Adanyasinyalemen itu mengingat pendaftaranlelang proyek ini awalnya hanya diikuti 7perusahaan. Tapi anehnya, dalam pemasukan dokumen, terdaftar lebih 15 perusahaan. Ironisnya, hasil evaluasi panitialelang hanya merekomendasikan PTPangkho Megah yang lolos evaluasi administrasi dan teknis. Sebagai pemenangtender tunggal, penawaran perusahaan inimendapat perbaikan aritmatika dari penawaran yang diajukan sebelumnya. Dalam pengumuman pemenang (12/10/2009), tercantum penawaran Rp3.240.900.000,00, jauh di atas HVS yangmembuat publik balik tercengang walaupun harga itu diakui tak mencapai paguproyek.Selain proyek APBD, proyek APBN jugadiduga tak luput dari permainan. Proyeklanjutan tahap II Rawat Inap RSUD BayuAsih yang dimenangkan PT Andisam Putrayang berkantor di Jakarta, misalnya. Lelangproyek ini diikuti puluhan pengusaha lokalberpengalaman namun dalam prosespenilaian administrasi maupun teknissemua berguguran. Ironisnya, sejak dimulainya pelaksanaan proyek ini, sesuaipemantauaan Berita Indonesia di lokasiproyek, secara visualisasi banyak pekerjaantak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).Contohnya, tidak ditemukannya papanproyek, tak ada kantor proyek dan konsultan, pengecoran lantai II pada malam haritanpa mempergunakan vibrator alatperata atau pemadat adukan. Pemakaiantulang beton di lantai II ditemukan pakaibesi ulir tulangan tiang beton dengan 2jenis ukuran berbeda.Namun, ketika hal itu dikomfirmasikankepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Sarifudin yang juga menjabat direkturRSUD Bayu Asih, dia justru berlaku kurang menyenangkan pada wartawanBerita Indonesia. Dia bukannya memberipenjelasan sesuai pertanyaan mengacu temuan di lapangan, namun marah dengansuara bentakan dan kata-kata yang takpantas diucapkan.Apakah proyek itu tidak boleh diliputpers? Tidakkah sebaiknya proyek itu dikawal bersama demi tercapainya kualitasdan kuantitas yang sesuai dengan RABagar selesai sesuai yang dinginkan? Atauapakah memang benar adanya indikasibahwa proyek ini dibekingi oknum penegak hukum sehingga KPA tak berkutik dantak mampu memberi pengawasan padapelaksanannya?Menanggapi masalah ini, Kepala Inspektorat Purwakarta Drs Dadan KoswaraMSi ketika mendengar ucapan Sarifudinitu melalui rekaman wartawan Berita Indonesia menilai ucapan itu tidak manusiawi dan tak wajar disampaikan dalamkapasitas sebagai pejabat pemerintah.Karena itu, ia pun berjanji akan membicarakan hal itu dengan Sarifudin.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Purwakarta melalui Wakil Ketua BidangPembelaan Wartawan Endang Suratman,usai audiensi ke RSUD atas perilaku itu,juga mengecam Sarifudin sebagai sosokyang tak pantas dan layak menjadi pejabatpublik. „ BNDPProyek tender yang diduga bermasalah