Page 49 - Majalah Berita Indonesia Edisi 73

BERITAINDONESIA, Januari 2010 49BERITA EKONOMIACFTA JadiBumerangDi tengah belum siapnya pemerintah dan para pelakuusaha Indonesia terhadap sistem perdagangan bebas,ASEAN-China Free Trade Agreement sudah dimulai sesuaikesepakatan sebelumnya. Pemerintah diminta melakukanpembicaraan ulang.erdagangan bebas antara negaranegara di kawasan Asia Tenggaradengan negara China (ASEANChina Free Trade Agreement/ACFTA) mulai berlaku 1 Januari 2010.Perjanjian yang sudah digagas sejak tahun2001 silam ini seharusnya sudah siapdihadapi Indonesia dan menjadi kesempatan emas bagi para usahawan dalamnegeri untuk memasarkan produknya keChina, mengingat negeri Tirai Bambu itumerupakan pangsa pasar yang menjanjikan dengan jumlah penduduknya yanglebih dari 1,3 miliar.Namun, kesempatan itu sepertinyaakan manjadi bumerang. Sebab, pemerintah dan kalangan industri atau pengusahadalam negeri hingga hari pelaksanaannyaternyata belum siap. Pemerintah belummemiliki strategi untuk menyambutperdagangan tersebut. Pengusaha punakhirnya mendesak pemerintah untukmenunda pemberlakuan ACFTA tersebutdengan membicarakan ulang sebanyak228 pos bebas tarif alias 0% dari 1.696 posyang sudah disepakati sebelumnya, karena dianggap berpotensi melemahkan industri dan merusak pasar domestik.Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandimelihat persiapan Indonesia menghadapiACFTA ini hanya bermodal tangan kosong.Menurutnya, tidak ada satu pun produkIndonesia di sektor manufaktur yang mampu menggebrak pasar China. Malah yangterjadi mungkin justru sebaliknya, Indonesia akan menjadi pasar produk China.Dikatakannya, akan sangat sulit untukproduk manufaktur Indonesia menembuspasar China, karena produk-produk Chinasudah cukup kompetitif di negeri asalnya.Untuk itu, pemerintah menurutnya harusterus memperjuangkan penundaan ataumemodifikasi perdagangan bebas itu.Kesepakatan ACFTA ini menjadi sebuahpersoalan baru bagi pemerintah akibat kekurangsiapan itu. Sebab, untuk meningkatkan daya saing dalam negeri sendiri masihmenjadi masalah yang belum terselesaikanhingga saat ini. Seperti ketersediaan pasokanlistrik, infrastruktur, efisiensi, maupun upahburuh. Sebab dengan berbagai persoalan itu,biaya produksi barang-barang di Indonesiamenjadi sangat tinggi.Tidak berlebihan memang jika kesepakatan perdagangan bebas ini cukup mengkhawatirkan berbagai pihak, khususnyapelaku usaha. Sebab, sebelum pemberlakuan ACFTA ini saja, produk dariChina telah membanjiri pasar Indonesia.Lebih dari 50 persen produk-produk yangberedar di pasar domestik dikuasaiproduk impor. Dan 40% dari produkimpor itu adalah dari China, seperti mesin, elektronik, dan mainan. Jadi, apalagijika ACFTA diberlakukan, barang-barangteknologi dari negeri itu akan semakinmembanjiri pasar dalam negeri. Terlebihbila nanti pemerintah membiarkan begitusaja industri dalam negeri bersaing secaralangsung, barang produk China diperkirakan bisa melonjak hingga 70 %.Yang menjadi kekhawatiran lain, sebagai dampak lanjutan dari pemberlakuanperdagangan bebas ini adalah pemutusanhubungan kerja (PHK) akibat penurunanproduksi industri lokal. Sekitar 7,5 jutapekerja diperkirakan akan dirumahkan,atau 25% dari total jumlah pekerja sektorformal saat ini yang sebesar 29 juta orang.Realisasi ACFTA ini juga diperkirakanakan mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dari Bea Pajak. Pada akhirbulan Desember 2009, Dirjen Bea Cukaisaat itu sudah mengeluhkan pelaksanaanACFTA yang berpotensi menurunkanpenerimaan negara dari kepabeananhingga mencapai Rp 15 triliun.Walau negeri ini belum siap, cepat ataulambat perdagangan bebas ini tidakmungkin dihindarkan lagi. Oleh karenaitu, keterlibatan pemerintah sangatdiperlukan. Salah satu cara untuk menjaga agar produksi dalam negeri punya dayasaing, pemerintah diharapkan dapatmemberikan perlindungan terhadapsektor-sektor yang rawan terhadap kesulitan akibat pelaksanaan ACFTA.Menurut Wakil Ketua DPR PramonoAnung, karena masih adanya produk- produk yang terancam kesulitan, pemerintahharus bisa memproteksi. Seperti proteksiyang dilakukan Amerika Serikat terhadappertanian gandumnya, serta Perancisdengan pertanian anggurnya. Selain itu,pemerintah juga diharapkan menawarkaninsentif bagi produsen dalam negeri danmenguatkan permintaan domestik.Mengingat perdagangan bebas diperkirakan berpotensi mempurukkan industridalam negeri, sekaligus merusak ekonominasional jika tidak bisa dikelola dengan baik,maka untuk itu, pemerintah hendaknyamelakukan hambatan terhadap desakanproduk impor dengan melakukan pengetatan pengawasan pemberlakuan instrumennontarif. Dan berpihak penuh pada penguatan kapasitas industri dalam negeri.Kemudian, upaya terakhir yang dapatdilakukan untuk menekan ekses terburukdari perdagangan bebas ini adalah denganmenerapkan wajib standar nasional Indonesia (SNI) bagi semua produk lokal yangmerasa belum siap. Dan yang lebih penting lagi adalah menanamkan kecintaanmasyarakat Indonesia akan produk dalamnegeri. „ BS, RBPProduk dalam negeri belum siap bersaing dengan produk buatan Chinafoto: daylife.com