Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 75

BERITAINDONESIA, April 2010 23BERITA UTAMAwartawan menilai tindakan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menuding sejumlah nama terkait makelar kasusdi tubuh kepolisian mencoreng namainstitusi kepolisian. Menurutnya,Susno semestinya mundur sebelummengungkapkan uneg-unegnya terkaitmarkus itu. Dia menilai tindakan Susnolebih didasari pada sakit hati karenaposisinya sekarang terpinggirkan.Pernyataan bernada kasar datangdari anggota Komisi III DPR dari FraksiDemokrat, Ruhut Sitompul. “Melihatkeberanian dia, saya katakan juga, diaperlu berkonsultasi dengan psikologatau psikiater,” kata Ruhut Sitompul,di Jakarta, Sabtu (20/3/2010).Menurutnya, Susno secara sadar atautidak telah menantang para petinggiPolri untuk berlaku lebih keras terhadapnya.Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs.M. Togar Sianipar Msi yang juga tampildi layar televisi (25/3/2010), jugabernada mengecam Susno Duadji.Menurutnya, apabila pelanggarandisiplin seperti yang dilakukan KomjenSusno Duadji itu dibiarkan, dikhawatirkan dapat merembet atau ditirusampai institusi tingkat terbawah. Itusangat berbahaya.Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar,Sabtu (20/3/2010) juga berpendapatkondisi ini sudah sangat gawat, parapetinggi di institusi penegak hukummalah saling tuduh. “Para bawahan,ketika melihat para atasan mereka dipusat seperti itu, akhirnya mereka lamalama bisa ikut-ikutan,” kata Bambang.Karena itu, Bambang menyarankanagar Presiden segera turun tangan. Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di tubuhPolri itu akibat persoalan lama, yaitulemahnya birokrasi, manajemen personel,serta mekanisme kontrol internal. Semuaitu, katanya, dapat memicu terjadinyaperilaku menyimpang, seperti keberadaanmakelar kasus, oleh aparat. Maka, Bambang Widodo menyarankan Presidenmenggunakan kesempatan ini untukmembenahi institusi Polri, yang selama inidianggap banyak bermasalah oleh masyarakat.Menurutnya, Presiden juga bisa memanfaatkan semua informasi yang keluardari pernyataan dan tuduhan mereka yanglagi berseteru itu. Lalu dicari tahu sejauhmana kebenarannya. Untuk itu, Presidenbisa memerintahkan Kejaksaan Agungatau bahkan mengundang KPK mengusutkasus ini dalam rangka pembenahan Polrike depan.Diapresiasi Sebagai BerkahKetua Mahkamah Konstitusi MahfudMD juga sependapat bahwa kekisruhanini sebagai pintu masuk membenahi Polridengan mengungkap kebenaran tuduhandan pernyataan Susno Duadji. Walaupundia tidak sependapat tentang perlunyasegera Presiden turun tangan. MenurutMahfud, Presiden tidak perlu turuntangan dalam kasus tersebut.Sebab, Mahfud memandang polemikseputar pernyataan Susno Duadji soaljenderal-jenderal di tubuh kepolisian yangterlibat makelar kasus, justru bernilaisebagai berkah terselubung. MenurutMahfud, saling ungkap dan buka-bukaanpara petinggi Polri itu gejala bagus untukmengungkap kebenaran isu-isu yang telahlama menjadi rahasia umum.“Memang hal seperti itu (buka-bukaan)harus dilakukan kalau kita mau membenahi diri,” kata Mahfud saat menghadiriseminar konstitusi di Yogyakarta, Sabtu(20/3/2010). Karena, menurutnya, kalaumengikuti prosedur normal, akan selaluditutup-tutupi. “Masalah ini, kan, sudahpuluhan tahun terjadi, bukan rahasia baruyang terungkap. Semua orang juga sudahtahu,” kata Mahfud.Maka, Mahfud mendorong Susno untukmembuka seluruh hal yang diketahuinyatentang kesalahan-kesalahan koleganya.Begitupun sebaliknya, jika Susno punyakesalahan, Polri harus membukanya.“Nanti, penyelesaian terbaiknya, ya, lewatjalur hukum. Siapa yang terbukti, ya,ditindak. Kalau dua-duanya menerimasuap, ya, ’digebuki’,” ujarnya.Anggota Komisi III (Bidang Hukum)DPR, Didi Irawadi Syamsuddin jugamemandang keberanian Komjen SusnoDuadji membeberkan dugaan ada makelar kasus di Markas Besar KepolisianNegara Republik Indonesia perlu diapresiasi. “Jadikan semua keterangan Susnoitu sebagai momentum untuk membersihkan institusi Polri, terutamaMabes Polri, dari kontaminasi mafiahukum,” kata Didi Irawadi Syamsuddin, di Jakarta, Jumat (19/3/2010).Sekretaris Jenderal TransparencyInternational Indonesia Teten Masduki juga berpendapat bahwa dugaanpraktik makelar kasus dalam penyidikan kasus pajak di Mabes Polri dapatmenjadi momentum bagi Polri untukmembersihkan institusinya. Untuk itu,Teten menyarankan agar pihak Polribekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukanaudit kekayaan pejabat di jajaran Polri.“Pimpinan Polri dan KPK harusmemiliki komitmen untuk melakukanaudit kekayaan pejabat Polri daritingkat Polres sampai pimpinan Polri,”kata Teten Masduki di Jakarta, Jumat(19/3/2010).Penasihat Indonesia Police Watch,Johnson Panjaitan, menimpali, KPKharus menindaklanjuti dugaan praktikmakelar kasus perpajakan di MabesPolri. Dia melihat kasus ini dapatmenjadi pelajaran dan terapi kejut(shock therapy) bagi jajaran Polriuntuk tidak melakukan penyimpangantugas sekaligus untuk pembenahan tubuhPolri.Koordinator Tim Pembela Suara RakyatAnti Kriminalisasi, Sugeng Teguh Santosodalam rilisnya, Sabtu (20/3/2010) mengemukakan tindakan mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol SusnoDuadji perlu didukung untuk kepentinganinstitusi Polri, khususnya mereformasilembaga tersebut dari dalam.Dukungan ini diberikan karena yangmengetahui secara khusus internal Polriadalah Susno Duadji. Karena itu, diamendorong agar rekayasa kasus ataumafia kasus di lembaga kepolisian dibongkar. Jika Susno dikriminalisasi akibatlaporannya ke Satgas PemberantasanMafia Hukum, Tim Pembela Suara RakyatAnti Kriminalisasi siap memberikanbantuan hukum secara probono apabilaSusno memintanya.Sementara, Ketua Komisi III DPRBenny K Harman juga merespon informasi Susno Duadji terkait markus di Mabes Polri. Sehubungan dengan itu, Bennymengatakan, Komisi III DPR berencanamemanggil Susno untuk klarifikasi perihalinformasi keberadaan markus di MabesPolri. Kemudian, Susno sendiri telahmendatangi Komisi III DPR, Selasa (30.3/2010) untuk meminta perlindungankarena dia merasa tertekan setelah membongkar mafia hukum tersebut.„ BI/MLPPenasihat IPW Johnson Panjaitan: Pelajaran danterapi kejut