Page 25 - Majalah Berita Indonesia Edisi 75

BERITAINDONESIA, April 2010 25BERITA UTAMAhuddin Wahid, Sri Edi Swasono, dan AriaBima. Kwik Kian Gie menjadi KetuaPresidiumnya.Pernyataan senada juga dikemukakanKetua Indonesia Police Watch Neta S Panebahwa mantan Kabareskrim Mabes PolriKomjen Pol Susno Duadji layak menjadiKetua KPK. Neta S Pane mengatakan,pernyataan Susno yang membeberkandugaan keterlibatan petinggi Polri dalamskandal korupsi merupakan suatu keberanian. Karena itu, jenderal bintang tigaitu layak menjadi Ketua KPK meskimembutuhkan proses yang panjang.Walaupun, Neta lebih berharap, Susnomenjabat sebagai Kapolri menggantikanBambang Hendarso Danuri. Karena, Netamelihat, sosok Susno mampu memperbaiki citra Polri yang selama ini terkesanburuk.Sementara Anggota Komisi III DPR,Bambang Soesatyo, ketika menyatakanmenyambut baik mundurnya Plt KetuaKPK Tumpak Hatorangan Panggabean,dari jabatannya, menyebut salah satufigur yang dinilai cocok untuk menggantikan Tumpak adalah Susno Duadji.Jejak Rekam SusnoMantan Wakil Kepala Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dan Kapolda Jawa Barat itusudah mengunjungi 90 negara untukbelajar menumpas kasus korupsi. Dialulusan Akabri Kepolisian (1977), PTIK(Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) danSespati Polri. Selain itu dia juga lulusanS-1 Hukum, dan S-2 Manajemen.Suami dari Herawati dan ayah dari duaorang putri, itu juga menekuni kursus danpelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala LumpurMalaysia (2001), Studi PerbandinganSistem Polisi di Seoul, Korea Selatan(2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC,AS.Anak kedua dari delapan bersaudaradari ayahnya Duadji, seorang sopir, danibunya, Siti Amah, pedagang kecil, itumulai meniti karir di kepolisian sebagaiperwira polisi lalu lintas. Karirnya mulaimenanjak setelah dipercaya menjabatWakapolres Yogyakarta. Kemudian naikmenjadi Kapolres di Maluku Utara,Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang.Kemudian Susno ditarik ke Jakarta,menjadi Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum di MabesPolri. Dia pun dipercaya mewakili institusiPolri membentuk KPK pada tahun 2003.Saat menjabat Kepala Bidang PenerapanHukum Divisi Pembinaan Hukum Polriitu dia memperoleh pangkat Kombes.Setelah itu, pada tahun 2004 ditugaskandi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) hingga menjabatWakil Ketua PPATK dan pangkatnyamenjadi Inspektur Jenderal (Irjen).Setelah sekitar tiga tahun di PPATK,Susno dipercaya menjabat Kapolda JawaBarat mulai 30 Januari 2008 sampai 24Oktober 2008. Saat menjabat KepalaPolda Jawa Barat, nama Susno mulaimencuat di tingkat nasional. Saat itu,Susno menyatakan perang melawanpungutan liar dalam pelayanan lalulintas.Di depan perwira se-Polda Jawa Barat, diamenyatakan tak perlu ada lagi setoran dantak perlu ingin kaya karena dari gaji sajasudah cukup. “Kalau mau kaya jangan jadipolisi tetapi pengusaha. Ingat, kita inipelayan masyarakat. Bukan sebaliknyayang ingin dilayani,” katanya mengingatkan.Lalu, sejak 24 Oktober 2008, dia diangkat menjabat Kepala Badan Reserse danKriminal Mabes Polri menggantikanBambang Hendarso Danuri, yang kemudian menjabat Kapolri. Kala itu, Indonesia Police Watch berpendapat pengangkatan Susno menjadi Kabareskrim kurangtepat karena dianggap kurang kaya pengalaman di bidang reserse. Sehingga diadinilai kurang mumpuni memimpin korpsreserse se-Indonesia.Namun, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri justru menilaiSusno sebagai sosok yang tepat karenamemiliki integritas, konsisten keras, tegasdan tidak kompromis dengan pelakukejahatan. Hal itu dikemukakan Kapolri,saat Susno naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, 12 November 2008.Dalam jabatannya sebagai KabareskrimPolri, Susno Duadji tentu menangani berbagai kasus pidana kriminal dan korupsi.Nama Susno pun makin melambungtinggi. Sempat dicaci kemudian dipuji.Ketika mencuat kasus kriminalisasipimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(Bibit dan Chandra), maupun kasuspembunuhan berencana yang didakwakan kepada Antasari Azhar, nama SusnoDuadji amat dibenci sebagian besarpublik. Dia dianggap sebagai tokoh penting dalam rekayasa pelemahan KPK itu.Ketika itu, dia mengibaratkan Polisisebagai buaya versus KPK sebagai cicak.Sehingga kasus kriminalisasi pimpinanKPK menjadi lebih populer dengan sebutan Cicak versus Buaya. Istilah inimakin memicu gelombang protes kepadaPolri dan menuai dukungan kepada KPK.Walaupun Susno kemudian menjelaskan bahwa istilah itu dikemukakannyadalam suatu percakapan dengan wartawan tentang teknologi penyadapan yangdimiliki Polri dan KPK. Kalau dari segiteknologi penyadapan, peralatan Polrimasih lebih baik dari KPK. Perbandingannya seperti buaya (Polri) dan cicak(KPK). Tapi dari segi kewenangan ataukekuasaan justru sebaliknya KPK (buaya)dan Polri (cicak). Tapi, penjelasan initidak bisa lagi menghapus stigma arogansiPolri sebagai buaya versus Kpk sebagaicicak di opini publik.Kemudian, akibat gelombang dukungankepada KPK makin besar dan sebaliknyakepercayaan kepada Polri makin rendah,Presiden SBY yang sudah terlambatbersikap, dipaksa membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta danProses Hukum atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan BibitSamad Rianto.Beberapa hari setelah Tim Delapanyang dipimpin Adnan Buyung Nasutionterbentuk, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang terbuka memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang diKejaksaan Agung dan Mabes Polri danlain-lain. Dalam versi Polri, AnggodoWidjojo adalah menjadi pelapor pemerasan yang dituduhkan dilakukan olehoknum pimpinan KPK. Sementara dalamversi KPK, Anggodo Widjojo terdugapenyuap oknum KPK dan dituduh menghalangi penyidikan atas tindak pidanakorupsi yang diduga dilakukan pemilik PTMasaro, Anggoro Widjojo, kakak AnggodoWidjojo. Hanya dalam rekaman itu,Anggodo menyebut Truno 3 yang langsung disimpulkan oleh Tim Delapansebagai Kabareskrim Susno Duadji.Kendati Susno menjelaskan bahwa diMabes Polri yang disebut Truno 3 ituadalah kode untuk Direktur III Tipikor(Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan kodeuntuk Kabareskrim adalah Tribrata 5.Namun, publik, terutama Tim Delapan,tetap tidak percaya.Jabatan strategisnya sebagai Kabareskrim, membuat orang merasa yakinbahwa Susno memegang kendali rekayasakriminalisasi pimpinan KPK tersebut.Kendati Susno juga telah menjelaskanbahwa dia sebagai Kabareskrim tidakdilibatkan dalam pengusutan dugaan suapdan pemerasan yang dituduhkan kepadapimpinan KPK (Bibit-Chandra), untukmenghindari konflik kepentingan. Kasusini ditangani Wakabareskrim yang langsung bertanggung jawab ke atas. Tetapipublik, terutama Tim Delapan, selalutidak percaya.Dia menyebut untuk menghindarikonflik kepentingan, karena pada saatbersamaan KPK tengah mengusut kasuspencairan dana Budi Sampoerna di BankCentury serta kasus korupsi Masaro yangmelibatkan Anggoro Widjojo, kakakAnggodo Widjojo. Dalam kasus pencairandana Budi Sampoerna di Bank Century,disebut ada surat yang ditandatangani