Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 79

BERITAINDONESIA, September 2010 45 foto: presidensby.infoSikapnya DipertanyakanBeberapa kebijakan Presiden belakangan ini dianggapkurang peka. Bahkan dalam beberapa peristiwa, Presidentampak lambat memberi respon.ejak Agustus lalu, sikap PresidenSusilo Bambang Yudhoyono(SBY) oleh beberapa pihak dianggap menunjukkan kekurang-pekaan. Beberapa tindakan atau kebijakannya dianggap lembek dan lamban, bahkanada yang justru bertolak belakang denganikrarnya sebelumnya. Contoh, dalamkasus perselisihan Indonesia dengannegara Malaysia, respon Presiden dianggap terlalu lamban dan lunak. Pidatokenegaraan Presiden di depan DPR tanggal 16 Agustus juga dianggap tidak memberi harapan. Bahkan, pemberian remisikepada napi koruptor dianggap telahmengingkari ikrarnya. Atas beberapaperistiwa, Presiden juga dianggap terlalulama memberi respon.Sikap Presiden mengenai peristiwapenangkapan dan penahanan tiga petugasDinas Kelautan dan Perikanan (DKP) olehpolisi pengairan Malaysia pada 13 Agustus2010 lalu, menjadi pemicu perhatianmasyarakat terhadap sikap Presiden SBYbelakangan ini. Sikap Presiden terhadapperselisihan Indonesia dengan Malaysia ituoleh banyak pihak dinilai terlalu lembekdan tidak menunjukkan apa yang menjadiinspirasi masyarakat. Sebab, tatkala masyarakat ketika itu sangat menyesalkantindakan kepolisian Malaysia, masyarakatsebenarnya sangat ingin mendengar reaksiatau respon tegas dari Presiden SBY.Namun hingga dua pekan, Presiden tidakmemberi komentar yang berarti, hanyadiam seribu bahasa. Setelah dua pekan,tepatnya pada tanggal 27/8/2010, Presidenpun ‘hanya’ berkirim surat kepada PMMenteri Malaysia. Lalu dilanjutkan denganpidato pernyataan resmi pada 1 Septemberyang dinilai terlalu normatif.Dalam hal pidato kenegaraan Presidendi depan DPR dan DPD pada tanggal 16Agustus lalu misalnya, isinya juga dianggap tidak memberi harapan, karena seperti kata Guru Besar Komunikasi UI,Ibnu Hamad, di pidato itu tidak terlihatadanya suatu terobosan penangananmasalah-masalah riil di masyarakat.Sementara Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri mengkritik pidatotersebut karena banyak permasalahanyang harusnya diprioritaskan, sepertiinsiden terkini Indonesia-Malaysia, maraknya ledakan elpiji, dan reformasipolitik tidak disebutkan.Dalam bidang kebebasan beragama,Manajer Program dan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Syauqilloh menyatakan, materi pidato Presiden nyaris tidak ada substansi yang bisadijadikan acuan dan pemacu optimismejaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.”Apa yang disampaikan oleh SBY hanyaderetan jargon yang kita semua sudahkenal bahwa ada semboyan BhinnekaTunggal Ika. SBY sama sekali tidak menunjukkan kecemasannya tentang masjidyang disegel, gereja yang diserang, danpolitik penyeragaman atas nama agamadan moralitas di berbagai daerah melaluiperda-perda syariah. Padahal, semua ituadalah faktor-faktor yang akan mengoyakpersaudaraan, kerukunan, dan toleransi,”ungkap Ismail Hasani dan Syaiqullohseperti dikutip Kompas.com (16/8/2010).Kekurangpekaan Presiden SBY jugaterlihat dari kebijakannya memberikanremisi kepada narapidana (napi) korupsidalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-65 lalu. Pemberian remisikepada napi koruptor itu dipermasalahkan banyak orang karena selain dianggaptidak akan memberikan efek jera bagipelaku korupsi, kebijakan itu juga dinilaimencederai semangat pemberatasan korupsi sendiri.Mendukung pendapat tersebut, KetuaMahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD,menilai koruptor tidak layak mendapatkan remisi. Menurutnya, walau peraturanformal memberikan hak tersebut, tapikalau pemerintah komitmen untuk memberantas korupsi, tidak seharusnya remisiitu diberikan. Ia bahkan menilai, pemberian remisi terhadap napi korupsi itu sebagai bentuk ketidakjelasan komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi.Koordinator Bidang Hukum IndonesiaCorrupton Watch (ICW) Febri Diansyahlebih keras mengatakan, dengan pemberian remisi itu, pemerintah telah mengkhianati komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digembor-gemborkan. Menurutnya, bila pemerintah seriusmemberantas korupsi, seharusnya tidakada maaf sedikitpun bagi koruptor.Selain beberapa hal disebutkan di atas,dalam beberapa peristiwa di dalam negeri,Presiden juga dianggap kurang memperlihatkan kepekaan, seperti kasus penanganan korban lumpur lapindo yangmasih berlarut-larut, dan lain sebagainya.Padahal sebagai seorang kepala negarasekaligus kepala pemerintahan, biarbagaimana pun masyarakat sangat mendambakan kebijaksanaan Presiden. Bahkan dalam sebuah peristiwa atau kasusyang menyangkut kepentingan orangbanyak, pernyataan Presiden sangatditunggu masyarakat. „ SITSBERITA NASIONALPresiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR/DPD, 16 Agustus 2010.