Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 81
P. 21
BERITAINDONESIA, Desember 2010 21BERITA UTAMAlagi,” ungkap Zulkarnain. Akibatnya,hampir di seluruh tubuhnya memarwarna hitam, luka bagian alis, terkelupasnya bagian kulit kepala, dan retak ditulang tangan dan kaki. Kakinya juga tidakbisa digerakan sama sekali. Bahkan,Sumiati mengaku jarang diberi makanoleh majikannya. Hal ini terbukti denganhasil pemeriksaan tim dokter, yangmenyatakan usus Sumiati mengalamikekeringan, pertanda dia jarang makan.Itu dua tragedi kemanusiaan memilukan yang baru saja terjadi. Melengkapitragedi-tragedi kemanusiaan lainnya yangtelah kerap menimpa TKI (WNI) di luarnegeri. Sebagaimana biasanya, setelahtragedi itu tersiar, pemerintah pun bereaksi, bahkan sekaligus berdalih danberdebat. Saling tuding dan menyalahkan,melempar tanggung jawab, kemudianberdebat di layar televisi, melakukan rapatkoordinasi beberapa kali, membentuk danmembongkar pasang tim untuk mengatasinya. Setelah itu, selesai. Begitu,berulang-ulang. Dan, semua pihak selalulupa bahwa seekor rusa pun tidak mauterperosok kedalam lobang yang sama.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Mennakertrans) Muhaimin Iskandar danKepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat,saling lempar tanggung jawab. Mennakertrans juga menyalahkan perusahaanpenyalur TKI yang tergabung dalamPJTKI. Menurut Muhaimin Iskandar,persoalan perlindungan para TKI di luarnegeri sebetulnya merupakan tanggungjawab pihak swasta yang diberi kewenangan oleh negara dalam menyalurkantenaga kerja. Dia tak ragu menyatakanbahwa perlindungan TKI di Saudi Arabiaini adalah murni swasta. “PemerintahArab Saudi dan Pemerintah Indonesiaadalah back up,” kata Muhaimin , diJakarta, Senin (22/11/2010).Menurutnya, pemerintah sebetulnyatelah dengan tegas mengatur dan menertibkan pihak swasta, dalam hal ini PJTKIyang mencari uang dengan menyalurkanwarga ke luar negeri agar tidak lagisembarangan. Bahkan sekarang, kataMuhaimin, banyak PJTKI nakal sudahsangat kesulitan karena sangat kerasnyaaturan, apalagi setelah melalui sistem satupintu BNP2TKI. Pernyataan bersayap,sekaligus mengingatkan BNP2TKI.Kemudian Presiden SBY pun bereaksidan memimpin rapat. Presiden memintaadanya investigasi terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.Presiden berharap kasus Sumiati danKikim di Arab Saudi segera dituntaskan.Hal ini, menurut Presiden, bukan hanyauntuk menegakkan keadilan, tapi jugamenyangkut bagaimana kita menghadapimasalah serupa di masa mendatang.“Penanganan TKI sering terlambat karenakomunikasi kurang baik. Kita akan bekalialat komunikasi agar bisa berkomunikasidengan instan. Ini sedang dirumuskan,”kata Presiden usai rapat kabinet terbatasdi Kantor Presiden, Jumat (19/11/2010).Kemudian, Kepala BNP2TKI M JumhurHidayat pun menyatakan kegembiraannya dengan pernyataan Presiden SoesiloBambang Yudhoyono yang akan memperlengkapi TKI pembantu rumah tanggadengan telepon genggam.Menurut Jumhur di Jakarta, Senin (22/11/2010), langkah ini amat membantudalam menjaga komunikasi. Dia pun sigapmenyatakan, BNP2TKI siap memasukkannya dalam setiap perjanjian kerja TKIdengan penggunanya.Menurutnya, hal ini akan sangat berkesesuaian dengan program pemerintahmelalui BNP2TKI yang akan mendirikancall center 24 jam pada awal tahun 2011.Dengan adanya HP tersebut, menurutJumhur, setiap saat TKI sektor PRT inibisa menghubungi call center untukditindaklanjuti. Jumhur berkeyakinandengan TKI PRT wajib memiliki HP, makabisa menjadi semacam deteksi dini sehingga kejadian yang memilukan bisadikurangi atau bahkan dihilangkan.Namun, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Risma Umar,menilai kebijakan dari pemerintah yangakan membekali Tenaga Kerja Indonesiadengan telepon genggam tidak masuk akaldan tidak melihat fakta yang ada. Sebuahpertanda kurang menguasai masalah.Kepada pers, Risma Umar, Sabtu (20/11/2010) mengatakan usulan dari Presiden ini reaktif dalam menghadapi persoalan TKI serta sifatnya hanya permukaan saja. Padahal, persoalan Sumiatiatau penganiayaan kepada TKI terutamaperempuan selalu berulang terjadi dansistemik. “Jangankan handphone, pasporsaja ditahan,” ucap Risma memperkuatpenilaiannya.Karena itu, Risma berharap harus adasolusi yang dilakukan pemerintah agarpenyiksaan tidak berulang. Misalnya,tian pemerintah.
