Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 82
P. 20
20 BERITAINDONESIA, Februari 2011BERITA UTAMAFOTO BERSAMA: Tunjung Inderawan, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (ketigadari kiri), berfoto di belakang KRD-I di PT. INKA, Madiun.foto: samsuri203.000.696 penumpang dan 18.941.741ton barang, belum tertandingi jenisangkutan lain.Dalam hal keterbatasan anggaran,perkeretaapian juga memiliki persoalan.Sebagai pembanding, Ditjen Bina Marga(PU) memiliki anggaran Rp 28 triliun pertahun. Itu belum pembangunan danperawatan melalui dana APBD tingkatprovinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bila dijumlah, tidak kurang dariRp 120 triliun per tahun. Sementaraanggaran Ditjen Perkeretaapian masihberkisar Rp 4 triliun per tahun melaluidana APBN murni.Namun Tunjung berkeyakinan kebijakan pemerintah dalam hal pendanaanakan makin berpihak pada kereta api.Dengan adanya penghentian subsidiBBM, dia berharap mendapat tambahandana, baik untuk revitalisasi, reaktivasimenuju percepatan pembangunan perkeretaapian.Tunjung mengungkapkan, selama 2010penyerapan dana sekitar 86 persen danfisik lebih dari itu. Masalah tanah masihmerupakan kendala, seperti pembangunan double double track. Syukurlah,akhir 2010 pembebasan tanah milikmasyarakat bisa dikatakan selesai. “Sayaberharap selesainya ganti rugi denganmasyarakat diikuti pembebasan tanahdan bangunan milik PTKA. Sehinggapercepatan pembangunan fisik doubledouble track segera dimulai dan anggaranuntuk itu sudah kita siapkan,” jelasTunjung kepada Berita Indonesia.“Memasuki awal 2011, jauh lebih baikdibanding sebelumnya. Anggaran lebihsiap, termasuk aturan dan kesiapan parasatker dalam melaksanakan penyerapandana yang cukup signifikan pada triwulan pertama. Diharapkan, lalu lintasperekonomian bergerak cepat dan dinamis,” kata Tunjung.Bila bicara tenggang waktu 3 tahun(2007-2010), maka UU 23/2007 agardilaksanakan secara konsekuen, sepertiyang dikatakan anggota komisi V DPR-RIAbdul Hakim, Tunjung pun sependapat.Tapi ia mengingatkan bahwa kereta K3yang melayani rakyat banyak dan memiliki keterbatasan ekonomi tetap jadiprioritas. Itu menyangkut pelayananpublik yang perlu mendapat perhatianutama, dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah. Tidak mungkin PTKAmampu menyediakan sarana untuk melayani masyarakat ini.Di samping itu, kalau pemerintah berhenti menyediakan sarana K3 dan waktubersamaan PTKA tidak mengadakan kereta sejenis, siapa melayani masyarakat distrata ini? “Saya tetap konsen mengutamakan pelayanan publik,” tegasnya.Di samping itu, ada hal-hal khusus didalam melihat situasi dan kondisi pemerintah sebagai regulator dan PTKA selakuoperator. Antara lain, syarat yang perludipenuhi. Pertama, inventarisasi aset(pemisahan aset), di mana aset pemerintah dan aset PTKA. Kedua, valuasi nilaidari aset. Dan ketiga, menyusun neracaawal PTKA.“Selama transisi, mengingat jumlah sarana kurang memadai, sambil menungguhasil proses ketiga kriteria itu, sementaraini pemerintah diizinkan menyediakankereta, khususnya kereta ekonomi. Sehingga pengguna jasa kereta api K3 tetapterlayani dengan baik,” kata Tunjung.Seperti kebutuhan kereta K3 untukangkutan lebaran 2011, jauh hari dipesansebanyak 2 set kereta ke INKA. Sebagiansudah siap operasional dan lainnya ditahap produksi. Pesanan lain, jelasnya,Railbus (Jawa Tengah) 1 set, RailbusSumatera Barat 1 set, 1 unit track motorcar (TMC) dan 3 unit lokomotif.Sebagai produsen kereta, INKA, menurut Tunjung sudah semakin kompetitif, misalnya, mampu membuat lokomotif doublecabin serta berbagai jenis dan model kereta.Bagaimana ke depan mengoptimalkanperan INKA. “Kerja sama INKA denganBombardier (Jerman), General Elektric(USA), Jepang, dan perubahan lain didunia, itu merupakan bukti eksistensiINKA di tingkat global,” tutur Tunjung.Tunjung siap merealisasikan penempatan karyawan untuk dididik dan belajarsambil bekerja di INKA. Itu meningkatkan kemampuan staf Ditjen Perkeretaapian, terutama yang memilki latar belakang pendidikan mesin dan elektronikuntuk detasering/penugasan ke INKAdalam 1 atau 2 tahun sebelum dikirim keluar negeri (Australia) dan sistem penggajian tetap di kantor pusat (DitjenPerkeretaapian) sesuai aturan detasering.Ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan staf Ditjen Perkeretaapian di bidangpembangunan perkeretaapian, baik sebagai inspektor maupun auditor yangsangat diperlukan sebagai capacity building dalam upaya meningkatkan peranDitjen Perkeretaapian dan antisipasi dariimplementasi UU 23/2007, dimana suatusaat perkeretaapian menjadi sebuah pilihan bukan alternatif lagi, SDM sudah siap.HIKKAPISebagai mitra dan pelaksana pembangunan perkeretaapian, HIKKAPI (Himpunan Kontraktor Perkeretapian Indonesia) memiliki peran cukup strategis,seperti yang diungkapkan, AbrahamMose, ketua umum Hikkapi juga Direktur Marketing PT LEN. Secara terpisah,Abraham Mose mengatakan, kita menyadari arti penting pembangunan perkeretaapian ke depan dan kewajiban sertatanggung jawab setiap anggota HIKKAPIturut menyukseskan setiap program pemerintah dan mensosialisasikan, UU 23/2007 dan PP. No. 56 dan 72 tahun 2009,antaranggota maupun kepada masyarakat dan pengguna jasa KA.Juga, ungkapnya, selalu mengendepankan hubungan yang erat, baik regulator maupun operator dan setiap anggotaHIKKAPI di mana pun berada memilikikewajiban mensupport berbagai kebutuhan yang diperlukan. Apa yang diharapkan, apa yang menyangkut program revitalisasi nasional 2010-2014 dan reaktivasi serta turut mewujudkan percepatanpembangunan perkeretaapian nasional,Sebagai salah satu BUMN, PT LEN,kata Abraham, jauh-jauh hari sudahmempersiapkan diri dan mengantisipasiberbagai keperluan yang dibutuhkandalam turut mendukung pembangunanperkeretaapian Indonesia. Baik inovasi,rekayasa rancang bangun berbagai produk yang sesuai standar internasionalmaupun sumber daya manusia. BI/RI
