Page 25 - Majalah Berita Indonesia Edisi 82

BERITAINDONESIA, Februari 2011 25BERITA UTAMAMega tersebut adalah suara dari rakyat.Fadli Zon memandang hal itu sebagaiekspresi loyalitas Ibu Mega terhadapNegara ini dan juga terhadap rakyat.“Karena memang kondisinya masih jauhdari apa yang dijanjikan oleh pemerintah,” kata Fadli Zon.Demikian pula Direktur Eksekutif Lingkar Masyarakat Madani untuk Indonesia(LIMA) Ray Rangkuti menilai, tidak satupun dari kritik yang disampaikan Megayang bukan fakta atas kondisi saat ini.Namun, Ketua DPP Partai PersatuanPembangunan (PPP) Lukman HakimSaifuddin, menilai apa pun yang terjadisaat ini belum bisa dikatakan pemerintahtelah gagal.Begitu pula, Ketua Umum DPP PartaiDemokrat Anas Urbaningrum menilai,kritik Megawati kepada pemerintahmerupakan sesuatu yang normal. Kritikitu bukan hanya sah dalam demokrasi,melainkan jika diolah bisa menjadi energipositif yang memacu kinerja pemerintahagar makin baik. Menurutnya, substansipidato Megawati, memiliki spirit yangsama dengan pemerintah, yakni keinginan menyejahterakan rakyat. Hanya saja,karena posisi partai berbeda, perspektifnya menjadi agak berbeda.Tahun Perlawanan KebohonganPara tokoh lintas agama pun dalampernyataannya mencanangkan tahun2011 sebagai tahun perlawanan kebohongan. “Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah,untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik,” ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataanbersama tersebut. “Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan,” katanya.Menurut mereka, hingga detik ini,kantong-kantong kemiskinan sangatmudah ditemukan di Tanah Air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut. Kenyataan itu merupakansebuah pengkhianatan pemerintah yangharus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agamayang disampaikan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).Para tokoh lintas agama tersebut sepakat, bahwa sistem ekonomi neoliberalisme yang dijalankan pemerintah telahgagal meskipun pertumbuhan ekonomiIndonesia tercatat 5,8 persen. “Rakyatkecil tidak pernah merasakan keadilandari pertumbuhan ekonomi semu itu. Iniberlawanan dengan tuntutan Pasal 33UUD 1945,” lanjut Romo Benny.Ekonomi Indonesia, kata mereka,sudah keluar dari jalur Undang-UndangDasar (UUD). Kecenderungan pasarbebas dalam sistem ekonomi Indonesiadinilai sebagai penghianatan terhadappembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut,diperburuk oleh sikap pemerintah yangmasih mengedepankan pencitraan. “Terindikasi berpura-pura, tidak satu antarakata dan perbuatan,” tegasnya.Mereka menilai pemerintah selama inihanya berpura-pura dalam menegakkanhukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),memberantas korupsi, serta menjagalingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.Pemerintah Tak BerbohongMerespon pernyataan tokoh lintasagama itu, Presiden SBY didampingiWapres Boediono dan sejumlah menterimelakukan dialog dari hati ke hatidengan para tokoh lintas agama di IstanaNegara, Senin (17/1/2011) malam.Menko Perekonomian Hatta Rajasamembantah adanya kebohongan publikyang dilakukan pemerintah. “Ini evaluasiraker 10 Januari di JCC, ada miss persepsi, ada yang bilang ada kebohonganpublik yang dilakukan pemerintah. Haltersebut tidak benar, dengan ini sayamembantah ada kebohongan publik,”kata Hatta di Kantor Menko Kesra, JlLapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu(12/1/2011).Bantahan juga disampaikan MenteriKoordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, seusai sidangkabinet terbatas yang dipimpin PresidenSusilo Bambang Yudhoyono di KantorKepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta,Rabu (12/1/2011). Kepada pers, DjokoSuyanto menyesalkan editorial suratkabar yang menuduh pemerintah berbohong. Pemerintah mengharapkanmasalah ini diluruskan.Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah berupaya melaksanakan mandatrakyat secara sungguh-sungguh, sekuattenaga. “Namun, dalam suatu editorialterdapat tulisan ’pemerintahan berbohong’. Pemerintahan itu menyangkutseluruh lembaga pemerintahan yang ada,mulai dari Presiden sampai kecamatan.Bohong itu menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, jujur atautidaknya seseorang, dan kehormatanseseorang,” kata mantan Panglima TNIitu.Djoko menegaskan bahwa pemerintahtidak pernah berbohong. “Kalau adapihak-pihak yang memiliki data tandingan, kenapa tidak datang ke menteridan beradu argumen daripada menuduhpemerintahan Yudhoyono berbohong,”kata Djoko.Menurut Djoko, apa yang disampaikanpemerintah, baik yang disampaikan padarapat kerja nasional tanggal 10 Januari2011 di Jakarta maupun yang disampaikan sebelumnya oleh pejabat pemerintah,tidak ada yang bohong karena didukungdata dan fakta yang dihimpun menteriterkait.Menko Perekonomian Hatta Rajasamenimpali, capaian ataupun data yangdisampaikan pemerintah di bidang perekonomian didasarkan pada fakta yangbersumber dari data. Contohnya, datapertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dandata pendapatan per kapita disampaikanpemerintah dengan didasarkan padadata yang dihimpun Badan Pusat Statistik.Menurut Hatta, tidak ada satu pun yangdisampaikan tidak berdasarkan fakta dandata, apalagi berniat berbohong. “Samasekali tidak mungkin kami (pemerintah)melakukan tindakan sekeji itu,” tegasHatta.Lalu siapa yang bohong? Biarlah publikyang menjawab. Yang terpenting janganada lagi kebohongan.„ BI/crs-msPresiden SBY dan Wapres Boediono serta sejumlah menteri berdialog dengan para tokohlintas agama di Istana Negara (17/1/2011) malam.